Prabowo Subianto: Antrean Haji Indonesia Dipangkas Maksimal 26 Tahun Mulai 2026
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Presiden Prabowo Subianto memastikan kabar menggembirakan bagi umat Muslim di Indonesia. Mulai tahun 2026, antrean haji yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat akan dipangkas drastis, dengan masa tunggu maksimal hanya 26 tahun.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya keras untuk mempercepat waktu tunggu keberangkatan jemaah haji agar tidak lagi mencapai puluhan tahun seperti sebelumnya.
“Kita sekarang berjuang, Alhamdulillah saya dapat laporan antrean haji tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026, antrean haji paling lama 26 tahun. Dan saya akan berjuang lebih ringkas lagi,” ujar Prabowo.
Langkah ini menjadi angin segar, terutama bagi masyarakat yang selama ini harus menunggu sangat lama untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Dengan pemangkasan hampir separuh dari masa tunggu sebelumnya, kebijakan ini dinilai sebagai terobosan besar dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.
Tak hanya fokus pada antrean, Prabowo juga mengumumkan penurunan biaya haji tahun 2026 sebesar sekitar Rp2 juta. Kebijakan ini cukup mengejutkan, mengingat harga avtur atau bahan bakar pesawat justru tengah mengalami kenaikan di pasar global.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi melindungi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, agar tetap memiliki kesempatan untuk berangkat haji.
“Kita pastikan biaya haji tahun 2026 kita turunkan sekitar Rp2 juta. Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji,” tegasnya.
Lebih jauh, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang dengan membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah. Proyek ini disebut sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperoleh lahan seluas 45 hektare di kota suci tersebut. Di atas lahan itu, akan dibangun sejumlah menara hunian yang mampu menampung jemaah haji Indonesia dalam jumlah besar.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, kita punya lahan di kota suci Mekkah. Luasnya 45 hektare, dan akan kita bangun perkampungan haji Indonesia dengan sejumlah menara,” jelasnya.
Keberadaan Kampung Haji ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah, sekaligus menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya haji.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga merencanakan pembangunan terminal khusus haji. Prabowo menyebut pihaknya telah mengajukan izin kepada pemerintah Arab Saudi, dan proposal tersebut telah mendapat persetujuan.
Terminal khusus ini nantinya akan mempermudah proses keluar-masuk jemaah Indonesia, sehingga waktu tunggu di bandara dapat dipersingkat secara signifikan.
“Saya sudah minta izin agar Indonesia punya terminal khusus haji. Jadi nanti jemaah kita bisa lebih cepat masuk dan keluar,” kata Prabowo.
Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah juga membidik efisiensi transportasi udara melalui kerja sama strategis antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini terdapat inefisiensi dalam operasional penerbangan haji. Pesawat dari Indonesia yang mengantar jemaah ke Arab Saudi kerap kembali dalam keadaan kosong, begitu pula sebaliknya.
“Ini tidak ekonomis. Garuda berangkat penuh, pulangnya kosong. Saudi Airlines juga sama,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Prabowo mendorong pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antara kedua maskapai. Skema kerja sama ini dirancang dengan komposisi kepemilikan masing-masing 50 persen.
Dengan sistem tersebut, pesawat diharapkan selalu terisi penumpang baik saat berangkat maupun kembali, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan berdampak langsung pada penurunan biaya haji.
“Kenapa tidak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan, 50 persen Indonesia, 50 persen Arab Saudi. Pesawat berangkat penuh, pulang juga penuh. Harga bisa turun lagi dan waktu lebih singkat,” jelasnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya kecepatan dalam menjalankan kebijakan ini. Ia bahkan menegur jajaran terkait agar segera merealisasikan rencana tersebut, mengingat instruksi sudah diberikan sejak beberapa bulan lalu.
“Ini harus kerja cepat. Pemerintah harus bergerak cepat,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang disiapkan—mulai dari pemangkasan antrean, penurunan biaya, pembangunan infrastruktur di Tanah Suci, hingga efisiensi transportasi—pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan menjadi lebih baik, cepat, dan terjangkau.
Kebijakan ini sekaligus menjadi harapan baru bagi jutaan calon jemaah di Indonesia yang selama ini harus menunggu puluhan tahun untuk memenuhi panggilan ibadah ke Tanah Suci. (R-05)
