Sumut, SABANGMERAUKE NEWS - Pemerintah mulai menertibkan kebun sawit ilegal di kawasan konservasi Sumatera Utara sejak awal April 2026. Operasi menyasar Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut yang rusak akibat okupasi lahan. Langkah ini jadi bagian penting pemulihan mangrove sekaligus penegakan hukum kehutanan yang semakin tegas.

Penertiban dimulai Kamis, 2 April 2026, dengan target awal pembersihan lahan seluas 102 hektare. Program ini masuk dalam rencana besar pemulihan ekosistem mangrove seluas 389 hektare hingga 2026. Kawasan tersebut sebelumnya tertekan akibat ekspansi kebun sawit ilegal yang merusak vegetasi alami pesisir.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan operasi berjalan serius. “Kami melakukan penindakan tegas sekaligus memastikan pemulihan ekosistem berjalan beriringan,” ujar Rudianto, Sabtu, 4  April 2026. Ia menambahkan langkah ini tidak berhenti pada penertiban, tetapi berlanjut pada perbaikan lingkungan secara menyeluruh.

Program pemulihan juga terintegrasi dengan penanaman mangrove secara masif di kawasan yang telah dibersihkan. Kegiatan ini didukung program Mangrove for Coastal Resilience serta kerja sama internasional bersama KfW. Pendekatan ini menargetkan keseimbangan antara perlindungan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebanyak 14 Kelompok Tani Hutan dilibatkan langsung dalam proses pemulihan dan pengelolaan kawasan tersebut. Masyarakat sekitar mendapat peran aktif untuk menjaga ekosistem setelah lahan bebas dari tanaman ilegal. Model ini diharapkan menciptakan keberlanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis lingkungan yang lebih sehat.

Komandan Satgas PKH Garuda, Mayjen Dody Triwinarto, menilai peran masyarakat sangat menentukan  keberhasilan program. “Masyarakat adalah mitra strategis dalam menjaga hutan dan memastikan pemulihan berjalan optimal,” ujar Dody, Jumat, 3 April 2026. Ia memastikan pengawasan terus dilakukan hingga kawasan kembali berfungsi sebagai habitat alami yang sehat.

Kawasan Karang Gading dan Langkat Timur Laut dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Ekosistem mangrove di sana menjadi rumah penting bagi berbagai satwa dilindungi dan penyangga pesisir alami. Kerusakan kawasan berpotensi memicu abrasi, hilangnya habitat, hingga meningkatnya risiko bencana lingkungan.

Direktur Konservasi Kawasan Ditjen KSDAE, Sapto Aji Prabowo, menilai penertiban menjadi langkah sangat penting. “Pemulihan ini krusial untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai penyerap karbon dan pelindung pesisir,” kata Sapto, Jumat, 3 April 2026. Ia menegaskan mangrove memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia.

Penertiban dilakukan melalui sinergi lintas instansi bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Kolaborasi ini memastikan pengawasan kawasan berjalan ketat serta mencegah munculnya aktivitas ilegal baru. Pendekatan terpadu menjadi kunci agar hasil penertiban tidak kembali rusak dalam waktu singkat.

Selain penegakan hukum, pendekatan sosial juga terus dikembangkan untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Edukasi lingkungan diberikan kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mengubah pola pemanfaatan lahan menjadi lebih ramah lingkungan dan produktif. R-02