'Ketegangan' Gubernur dengan Pj Wali Kota Pekanbaru Harus Diakhiri: Ayo Kerja Bareng Membangun Daerah!
Tugu tari zapin di pusat Kota Pekanbaru. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Tensi panas antara Gubernur Riau, Syamsuar dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun harus segera diakhiri. Dinamika pengangkatan Pj Wali Kota sudah usai. Kini, waktunya untuk bekerja bersama memajukan daerah demi kepentingan masyarakat.
"Kondisi ketidakharmonisan justru akan kontraproduktif. Pekanbaru sebagai ibukota provinsi tentunya butuh dukungan Pemprov. Sebaliknya, Pekanbaru adalah etalase Riau. Jadi, sebaiknya segera diakhiri ketegangannya, kalau memang hubungan belum pulih. Kan Penjabat Wali Kota Pekanbaru juga adalah orangnya Gubernur juga. Diangkat Gubernur sebagai Sekretaris DPRD Riau," kata pengamat sosial Dr Rawa El A Mady saat diwawancara SabangMerauke News, Rabu (8/6/2022).
Rawa menilai, sinergis antara gubernur dengan bupati/ wali kota sangat penting, meski titik berat otonomi daerah berada di kabupaten/ kota. Tugas gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah juga melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kabupaten/ kota.
"Tugas gubernur secara administratif menjadi semacam pembina bagi pemerintahan kabupaten dan kota. Kerangka posisinya seperti itu," kata Rawa.
Menurutnya, jabatan penjabat wali kota bukanlah jabatan politik, melainkan jabatan karir dan administratif. Soalnya, penjabat wali kota dipegang oleh aparatur sipil negara (ASN). Berbeda halnya, kepala daerah hasil pilkada yang merupakan jabatan politik.
"Saya kira, posisi penjabat wali kota sebagai pejabat karir. Sehingga tidak semua dibawa dalam pendekatan politik. Apalagi, itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, yakni Menteri Dalam Negeri. Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dalam proses pengangkatan Pj Wali Kota Pekanbaru ini," kata Rawa yang merupakan antropolog alumnus Universitas Indonesia (UI) ini.
Menurut Rawa, ragam problem yang dihadapi Kota Pekanbaru saat ini membutuhkan penanganan yang cepat, misalnya dalam penanganan banjir dan infrastruktur publik lainnya.
Dalam rangka itu, dukungan Pemprov Riau amat diperlukan, khususnya menyangkut anggaran. Komunikasi antara pemprov dengan pemko mestinya semakin diperkuat.
"Perlu komunikasi yang efektif dalam menuntaskan persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai barometer Provinsi Riau. Oleh sebab itu, sinergisitas itu diperlukan. Tak perlu lagi diperdebatkan soal proses pengangkatan Pj Pekanbaru, karena itu sudah selesai dan clear. Sudah saatnya kerja bareng membangun daerah ini," kata Rawa.
Rawa juga meminta agar Penjabat Wali Kota Pekanbaru membuka persoalan-persoalan krusial yang dihadapi Kota Pekanbaru saat ini. Tujuannya, agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
"Dengan demikian, publik mengetahui secara utuh bahwa ada persoalan yang tak bisa diselesaikan secara cepat, bertahap namun tetap terukur. Di sini, pemprov bisa mengambil peran atas problem-problem yang di hadapi kota," pungkas Rawa. (*)
