Efisiensi Gila-Gilaan! Dampak Perang AS–Iran, Pemerintah Hemat Triliunan dan Tahan Harga BBM
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan efisiensi dirancang untuk menekan pengeluaran negara tanpa mengorbankan produktivitas. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Pemerintah Indonesia meluncurkan paket efisiensi besar-besaran sebagai respons langsung atas memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Langkah ini digadang-gadang sebagai strategi nyata untuk menahan dampak krisis global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan efisiensi dirancang untuk menekan pengeluaran negara tanpa mengorbankan produktivitas. Pemerintah mengincar penghematan besar dari berbagai sektor, mulai dari energi, mobilitas ASN, hingga evaluasi program sosial.
“Efisiensi ini bagian dari transformasi struktural agar ekonomi tetap produktif dan berdaya tahan di tengah dinamika global,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Langkah paling mencolok adalah penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini juga diperluas ke sektor swasta, BUMN, dan BUMD dengan pengecualian sektor strategis seperti kesehatan, logistik, dan energi. Dari kebijakan ini saja, pemerintah memperkirakan penghematan mencapai Rp6,2 triliun, serta penurunan konsumsi BBM hingga Rp59 triliun.
Selain itu, pemerintah memangkas perjalanan dinas secara drastis 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi hingga 50 persen guna menekan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional.
Di sektor energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM tidak akan naik meski tekanan global meningkat. Keputusan ini disebut sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun, pemerintah tetap memperketat distribusi BBM subsidi. Pembelian untuk kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari melalui sistem barcode MyPertamina, sementara angkutan umum tetap mendapat kelonggaran.
Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ikut dievaluasi. Penyaluran yang sebelumnya penuh selama sepekan kini dibatasi menjadi lima hari, dengan pengecualian untuk daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta asrama. Kebijakan ini diproyeksikan menghemat hingga Rp20 triliun.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan ini menunjukkan arah baru pemerintah yang menekan belanja konsumtif dan memperkuat efisiensi di tengah ancaman krisis global. Di sisi lain, langkah ini juga mempertegas pendekatan untuk menahan harga energi dan menjaga program sosial agar dampak perang global tidak langsung menghantam masyarakat.(R-03)
