Di Balik Angka LKPJ 2025, GERAM Ingatkan Angka dalam LKPJ Bupati Meranti Harus Jadi Alarm, Bukan Sekadar Prestasi
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa hari lalu, Kamis (26/3/2026). Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa hari lalu, Kamis (26/3/2026), tidak hanya menjadi agenda formal tahunan pemerintah daerah. Di luar ruang sidang, laporan tersebut justru memantik perhatian berbagai kalangan masyarakat sipil yang mencoba membaca lebih dalam makna di balik angka-angka yang disampaikan pemerintah.
Ketua Aliansi Gerakan Anak Meranti, Apen Taruna, menilai sejumlah data yang dipaparkan Bupati H. Asmar dalam LKPJ justru menyiratkan bahwa pekerjaan rumah pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih cukup berat ke depan.
“Kami tidak menafikan adanya kemajuan. Tapi data yang dibacakan Bupati sendiri perlu dibaca lebih jujur. Ada angka-angka yang seharusnya menjadi cambuk, bukan dijadikan piala,” kata Apen.
Sorotan pertama yang ia sampaikan tertuju pada angka kemiskinan daerah. Dalam LKPJ tersebut, pemerintah daerah menyebut tingkat kemiskinan turun menjadi 20,51 persen pada tahun 2025. Namun bagi Apen, angka itu belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Kalau kita bandingkan dengan rata-rata nasional yang ada di kisaran 9 persen, angka kita masih lebih dari dua kali lipatnya. Artinya satu dari lima warga Meranti masih berada dalam kondisi miskin. Ini bukan prestasi, ini keprihatinan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas yang selama ini masih menghadapi kendala pelayanan dasar dan peluang ekonomi.
Kritik Apen kemudian berlanjut pada persoalan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan data dalam LKPJ, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 tercatat hanya sekitar Rp111 miliar atau 42,17 persen dari target yang ditetapkan. Sementara dari total pendapatan daerah sebesar Rp991 miliar, sekitar Rp824 miliar atau hampir 83 persen masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.
“PAD kita hanya menyumbang sekitar 11 persen dari total pendapatan. Sisanya kita masih bergantung pada pusat. Ini kondisi yang harus jujur kita akui sebagai kelemahan struktural,” kata Apen.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat upaya menggali potensi ekonomi lokal secara lebih serius dan terarah.
Menurutnya, Kepulauan Meranti sesungguhnya memiliki kekuatan ekonomi yang tidak kecil. Mulai dari komoditas sagu yang selama ini menjadi identitas daerah, potensi perikanan pesisir yang luas, hingga posisi strategis wilayah yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
Potensi-potensi tersebut, kata dia, seharusnya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah jika dikelola melalui kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Baginya, membaca LKPJ tidak cukup berhenti pada deretan angka capaian semata. Lebih dari itu, laporan tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bersama untuk melihat sejauh mana arah pembangunan daerah benar-benar bergerak menuju kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Meranti punya potensi besar. Tinggal bagaimana keberanian kebijakan itu diarahkan agar potensi tersebut benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah,” tuturnya.
Pada sisi pertumbuhan ekonomi daerah, Bupati H. Asmar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 3,62 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 3,33 persen. Angka itu menunjukkan adanya pergerakan positif, meski belum cukup kuat untuk menggambarkan pemulihan ekonomi yang benar-benar signifikan.
Ketua Aliansi Gerakan Anak Meranti, Apen Taruna, mengakui adanya tren kenaikan tersebut. Namun menurutnya, peningkatan sebesar 0,29 poin dalam satu tahun masih terlalu tipis jika dibandingkan dengan tantangan ekonomi masyarakat yang dihadapi di wilayah kepulauan.
“Naiknya ada, tapi kenaikan 0,29 poin dalam setahun itu belum cukup untuk bicara pemulihan ekonomi yang berarti. Kita perlu pertumbuhan yang lebih bertenaga, bukan sekadar bergerak di tempat,” ujarnya.
Sorotan berikutnya tertuju pada realisasi anggaran daerah. Dalam dokumen LKPJ disebutkan bahwa serapan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, baru mencapai sekitar 81 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp1,2 triliun, realisasi yang masuk hanya sekitar Rp991 miliar, meninggalkan selisih hampir Rp220 miliar yang tidak terserap.
Bagi Apen, angka tersebut bukan sekadar statistik administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang seharusnya dirasakan masyarakat.
“Di daerah dengan angka kemiskinan 20 persen, setiap rupiah yang tidak terserap adalah layanan yang tertunda. Saya tidak langsung menyebut ini kegagalan, tapi ini harus dijelaskan program apa yang tidak jalan, dan kenapa,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Meranti yang naik dari 69,64 menjadi 70,02. Meski secara statistik menunjukkan kemajuan, menurutnya laju peningkatan tersebut masih belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.
Ia menilai penghargaan di sektor layanan kesehatan dan pendidikan yang berhasil diraih pemerintah daerah memang patut diapresiasi. Namun, penghargaan tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas layanan hingga ke wilayah kepulauan terpencil.
“Penghargaan UHC dan GTK yang diraih itu bagus dan perlu diapresiasi. Tapi penghargaan tidak otomatis berbicara soal kualitas layanan yang merata sampai ke pulau-pulau terpencil. Itu yang harus kita pastikan,” kata Apen.
Lebih jauh, Apen mendorong agar dokumen LKPJ tidak berhenti sebagai laporan formal tahunan yang hanya dibacakan dalam forum paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap laporan tersebut benar-benar dijadikan instrumen evaluasi yang hidup dan berdampak langsung terhadap arah kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
“Setiap indikator yang meleset harus dianalisis penyebabnya. Setiap OPD yang tidak mencapai target harus dimintai pertanggungjawaban yang jelas. Hasilnya jadikan dasar penyusunan program ke depan, bukan sekadar catatan yang masuk laci,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran DPRD sebagai lembaga pengawasan yang aktif dalam memastikan kualitas kebijakan pembangunan daerah tetap berada pada jalurnya. Ia berharap kepada DPRD agar tidak hanya menjadi pendengar dalam forum paripurna.
“DPRD punya kewenangan yang cukup untuk menggali lebih dalam. Gunakan itu. Tanya program mana yang gagal, kenapa gagal, dan apa langkah konkretnya. Itulah check and balance yang sesungguhnya,” katanya.
Sebagai bagian dari refleksi publik terhadap arah pembangunan daerah, Apen turut menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah ke depan. Di antaranya mendorong strategi peningkatan PAD yang lebih terukur dan berbasis potensi lokal, memastikan program pengentasan kemiskinan berbasis data riil hingga tingkat individu, mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir periode, serta memastikan layanan dasar benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
Baginya, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap capaian pemerintah daerah, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan Meranti sebagai kampung halaman bersama.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Meranti ini kampung halaman kita bersama. Justru karena kami peduli, kami ingin angka-angka ini dibaca dengan jujur dan dijadikan pijakan untuk kerja yang lebih baik di 2026,” pungkas Ketua GERAM itu. (R-01)
