Paripurna DPRD Kepulauan Meranti Soroti Kesenjangan Data LKPJ Bupati 2025 dengan Kondisi Lapangan
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Senin (30/3/2026) berlangsung dinamis dan sarat kritik. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Senin (30/3/2026) berlangsung dinamis dan sarat kritik. Forum yang semestinya menjadi agenda rutin itu berubah menjadi ruang evaluasi terbuka, di mana fraksi-fraksi secara tajam menguji substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
Tak sekadar membahas angka dan capaian administratif, sidang ini memperlihatkan bagaimana DPRD mencoba menghubungkan laporan pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejumlah fraksi menilai masih terdapat kesenjangan antara data yang disajikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait isu kemiskinan, pengangguran, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, berbagai capaian yang disampaikan pemerintah daerah dinilai perlu disertai evaluasi lebih mendalam terhadap dampaknya bagi masyarakat. Beberapa anggota dewan menyoroti bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi program, tetapi juga dari perubahan nyata terhadap kesejahteraan warga.
Sorotan juga diarahkan pada masih terbatasnya pemerataan pembangunan infrastruktur di sejumlah kecamatan. DPRD menilai akses pelayanan dasar masyarakat, seperti jalan lingkungan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, masih membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, persoalan pengangguran dan peluang kerja bagi masyarakat lokal turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut. Fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah lebih fokus menghadirkan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, khususnya dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberlanjutan pelayanan publik. Namun apresiasi itu disertai catatan penting agar pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Melalui forum paripurna tersebut, DPRD menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Evaluasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan yang lebih responsif, merata, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Agenda pokok rapat paripurna hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar LKPJ Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2025,” ujarnya.
Namun dalam dinamika yang berkembang, rapat paripurna tersebut tidak sekadar menjadi forum administratif. Berbagai fraksi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kritik substantif terhadap capaian pembangunan, kondisi fiskal daerah, hingga pemerataan pelayanan publik.
PDI Perjuangan: Jangan Sekadar Data Indah, Rakyat Butuh Bukti Nyata
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tengku Mohd Nasir menyampaikan kritik tajam terhadap substansi LKPJ yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“LKPJ ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan sebesar 2,64 persen yang dinilai terlalu drastis tanpa penjelasan dampak nyata di lapangan.
“Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara data statistik dengan realita objektif. Penurunan 2,64 persen itu sangat drastis, tetapi daya ungkitnya tidak jelas,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar laporan pemerintah tidak berhenti pada capaian administratif semata.
“Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang indah, tapi perubahan yang nyata,” pungkasnya.
PAN: Apresiasi dengan Catatan, Pengangguran Jadi Alarm Serius
Fraksi PAN melalui Syaifi Hasan memberikan apresiasi terhadap capaian sektor pendidikan dan kesehatan, namun tetap menyoroti ketimpangan sarana dan kualitas layanan.
“Kami bangga atas prestasi tenaga pendidik, namun sarana prasarana pendidikan masih perlu perhatian serius,” katanya.
PAN juga menilai persoalan pengangguran masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat.
“Penurunan angka pengangguran belum berarti masyarakat sejahtera, karena kenyataannya masih banyak yang kesulitan mencari kerja,” tegasnya.
Selain itu, PAN mengingatkan agar kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak membebani masyarakat tanpa diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban masyarakat tanpa ada peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
PKB Plus PSI: Pertumbuhan Harus Inklusif dan Merata
Fraksi PKB Plus PSI melalui juru bicara nya H. Idris menilai pembangunan tahun 2025 telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan agar manfaatnya dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
“Secara umum pembangunan tahun 2025 berjalan cukup baik, namun masih perlu perbaikan agar dampaknya lebih merata,” ujarnya.
Fraksi ini menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif dan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
PKB Plus PSI juga mengingatkan potensi dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai terhadap stabilitas birokrasi daerah, termasuk bagi ASN dan PPPK.
Golkar: PAD Jauh dari Target, Tunda Bayar Harus Diselesaikan
Fraksi Golkar melalui H. Hatta menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah, meskipun secara penyusunan LKPJ telah disajikan dengan baik.
“Secara materi maupun isi sudah baik, namun terhadap beberapa realita yang kurang maksimal perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menegaskan capaian PAD masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Target sebesar Rp264 miliar lebih, namun realisasinya hanya sekitar Rp111 miliar. Ini menunjukkan asumsi pendapatan belum realistis,” tegasnya.
Golkar juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat serta persoalan tunda bayar yang kembali terjadi dalam dua tahun terakhir.
“Kami mencatat sudah dua tahun terjadi tunda bayar. Ini harus menjadi evaluasi serius agar tidak terulang kembali,” katanya.
Gerindra: Perencanaan Lemah, Risiko Sosial Mengintai
Fraksi Gerindra melalui Mulyono menilai LKPJ masih bersifat normatif dan belum menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara utuh.
“LKPJ Tahun 2025 masih sangat normatif dan belum menggambarkan secara utuh kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti capaian pendapatan daerah yang hanya mencapai 81,51 persen dari target.
“Ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan,” katanya.
Gerindra turut mendorong optimalisasi potensi sektor migas, termasuk percepatan pengurusan hak Participating Interest (PI) 10 persen, serta mengingatkan potensi meningkatnya risiko kemiskinan ekstrem jika tidak ada langkah konkret pemerintah daerah.
NasDem: Dorong Inovasi dan Kejelasan Arah Ekonomi
Fraksi NasDem melalui Rosihan Afrizal mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD serta memperjelas arah pembangunan ekonomi ke depan.
“Kami berharap ada inovasi potensi sumber daya guna meningkatkan PAD sehingga mampu mencapai kemandirian fiskal,” ujarnya.
NasDem juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Pemda harus memprioritaskan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, NasDem meminta kejelasan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 beserta program prioritas yang akan dijalankan.
PKS: Layanan Dasar Harus Menjangkau Daerah Terpencil
Fraksi PKS melalui Fazrul Amraini menyoroti pentingnya pemerataan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan hingga wilayah terpencil.
“Kualitas pendidikan dan kesehatan harus benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil,” ujarnya.
Menurut PKS, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari wilayah kepulauan memerlukan pendekatan pelayanan yang lebih inovatif dan adaptif agar tidak terjadi kesenjangan akses antarwilayah.
PPP Demokrat: Tata Kelola Pajak hingga Infrastruktur Perlu Diperbaiki
Fraksi PPP Demokrat melalui Suji Hartono menyampaikan catatan komprehensif terhadap berbagai sektor pembangunan daerah.
“Setelah kami menganalisa secara seksama, penyampaian LKPJ Kepala Daerah tentang capaian dan permasalahan pembangunan, maka Fraksi PPP Demokrat memberikan beberapa catatan penting,” ujarnya.
Fraksi ini mendorong reformasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui pendataan yang lebih sistematis dan transparan, serta menyoroti realisasi belanja daerah yang baru mencapai 81,33 persen.
Selain itu, PPP Demokrat juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta rendahnya capaian program drainase yang hanya mencapai 11,87 persen dari target.
“Program drainase hanya mencapai 11,87 persen dari target. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Melalui berbagai pandangan fraksi tersebut, rapat paripurna DPRD tidak hanya menjadi forum penyampaian evaluasi formal terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025, tetapi juga menjadi refleksi kolektif legislatif terhadap arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti.
Rapat paripurna ini menjadi pintu awal sebelum pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi. Mayoritas fraksi menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan catatan kritis yang menuntut perhatian serius.
Sorotan dari seluruh fraksi memperlihatkan satu benang merah yang kuat: perlunya perbaikan mendasar dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pemerataan hasil pembangunan.
Di tengah tekanan fiskal dan tantangan geografis, DPRD Meranti menyampaikan pesan tegas pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat (R-01)
