5 Kali Absen Rapat, Mendagri Tito Akhirnya Buka Suara dan Minta Maaf ke DPR
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba-tiba melontarkan permintaan maaf terbuka kepada Komisi II DPR RI dalam rapat kerja, Senin (30/3/2026). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba-tiba melontarkan permintaan maaf terbuka kepada Komisi II DPR RI dalam rapat kerja, Senin (30/3/2026). Permintaan maaf ini langsung menyita perhatian, setelah terungkap ia lima kali absen dalam agenda resmi DPR.
Minta Maaf di Forum Resmi, Tito Akui Sering Absen
Dalam pembukaan rapat kerja, Tito secara terbuka mengakui ketidakhadirannya dalam sejumlah undangan DPR. Ia menegaskan tidak pernah berniat mengabaikan parlemen.
“Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Komisi II DPR,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal politik untuk meredam ketegangan dengan DPR sekaligus menjaga hubungan kelembagaan tetap harmonis.
Alasan Absensi: Dampingi Presiden hingga Tinjau Bencana
Tito menjelaskan, absennya ia dari rapat DPR terjadi karena benturan agenda strategis negara. Ia kerap harus mendampingi Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja, termasuk peninjauan program Sekolah Rakyat.
Selain itu, agenda kementeriannya juga bersamaan dengan peninjauan langsung ke wilayah terdampak bencana banjir di Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat.
Dalam kondisi tersebut, Tito mengaku terpaksa mewakilkan kehadiran kepada wakil menteri karena keterbatasan waktu.
Sindir Mekanisme DPR, Undangan Mendadak Jadi Sorotan
Tak hanya meminta maaf, Tito juga secara halus menyoroti mekanisme undangan rapat dari DPR yang dinilainya sering mendadak.
Ia mengungkapkan pernah menerima undangan rapat pada hari Sabtu untuk agenda Senin, saat dirinya sedang berada di lapangan.
Tito pun mengusulkan agar komunikasi dilakukan lebih awal, bahkan secara informal, agar kementerian bisa menyesuaikan jadwal.
“Kalau bisa ada pemberitahuan lebih awal, supaya kami bisa atur waktu,” katanya.
Dinamika Eksekutif-Legislatif Menghangat
Permintaan maaf Tito tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan antara pemerintah dan DPR, khususnya dalam fungsi pengawasan.
Di satu sisi, DPR menuntut kehadiran langsung menteri dalam rapat kerja. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada padatnya agenda eksekutif, terutama yang melibatkan Presiden dan penanganan isu darurat seperti bencana.
Langkah Tito yang memilih meminta maaf secara terbuka dinilai sebagai pendekatan populis untuk menjaga citra sekaligus meredakan potensi konflik politik.
Pesan Politik: Jaga Etika, Perkuat Koordinasi
Permintaan maaf ini menjadi pengingat pentingnya etika hubungan antar lembaga negara. Publik menilai, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik menjadi kunci agar agenda negara tidak saling berbenturan.
Ke depan, DPR dan pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan jadwal dan prioritas, sehingga fungsi pengawasan tetap berjalan tanpa menghambat kerja eksekutif.(R-04)
