Lindawati DPRD Pekanbaru Ingatkan Dampak Kebijakan WFH Sehari dalam Seminggu: Jangan Korbankan Pelayanan Publik!
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah merencanakan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN. Langkah ekstrem yang rencananya mulai diberlakukan setelah Lebaran 2026 diklaim sebagai respons lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah dan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kalangan anggota DPRD mewanti-wanti agar WFH tidak merugikan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE menyatakan, penerapan WFH bisa berdampak pada menurunnya pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. Ia mewanti-wanti agar WFH tidak ditafsirkan sebagai kerja sesuka hati atau bahkan libur kerja.
"Jangan sampai WFH ini merugikan masyarakat dan kalangan dunia usaha. Apalagi, kalau WFH dianggap sebagai tambahan hari libur kerja," kata Lindawati pada Jumat (27/3/2026).
Menurut Lindawati, sebagai kebijakan pemerintah pusat, WFH tak bisa dilakukan tanpa prosedur kerja yang jelas. Tanggung jawab kerja ASN harus dapat bisa dikontrol secara terukur oleh pimpinan pemerintahan daerah.
Itu sebabnya, kata Lindawati, diperlukan instrumen dan prosedur yang jelas soal rencana penerapan WFH yang akan diberlakukan. Termasuk batasan pemberlakukan WFH bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait langsung dengan pelayanan publik mendasar.
"Menurut saya, WFH tidak bisa dilakukan untuk seluruh OPD, karena dampaknya akan sangat luas. OPD yang memiliki tupoksi langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mestinya bisa bekerja seperti biasa," kata politisi Partai NasDem ini.
Lindawati juga meminta agar kontrol pelaksanaan WFH bisa dilakukan secara konkret. Pimpinan OPD mestinya memiliki kendali dan mampu melakukan monitoring para ASN, meski bekerja dari rumah.
"Hal lain yang cukup penting untuk dipersiapkan yakni bagaimana mekanisme kerja WFH. Prosedur kerjanya harus jelas. Jangan sampai nanti WFH dikambing-hitamkan menjadi penyebab buruknya kinerja pemerintah," kata Lindawati.
Secara khusus, Lindawati berharap agar WFH tidak mengorbankan dunia pendidikan. Apalagi, sebentar lagi ujian nasional dan kelulusan akan segera digelar. Ia mewanti-wanti kesiapan anak didik untuk menghadapi ujian dan vitalnya peran guru dalam mempersiapkan hal tersebut.
"Saya berharap agar kegiatan pembelajaran bisa dilakukan optimal. WFH jangan sampai membuat pendidikan anak-anak didik terganggu," pungkas anggota Komisi III DPRD Pekanbaru ini. (R-03)
