ASN dan Pegawai Swasta Wajib Tahu! Ini Aturan Baru Kerja dari Rumah yang Bikin Heboh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (ist)
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Siap-siap atur ulang jadwal kantor karena pemerintah serius mau memberlakukan kembali kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Kebijakan ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai swasta selama satu hari dalam sepekan. Langkah darurat ini diambil Presiden Prabowo Subianto demi menekan konsumsi BBM yang harganya makin menggila akibat perang di Timur Tengah.
Blokade di Selat Hormuz membuat pasokan minyak dunia seret dan mengancam kantong APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut penghematan ini bisa mencapai seperlima dari pengeluaran biasanya. Rencananya, aturan ini bakal mulai berlaku setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang.
Namun, kabar ini justru disambut teriakan protes dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Mereka menilai pemerintah cuma mengejar angka di atas kertas tanpa melihat realitas lapangan yang semrawut. Pelayanan publik dianggap bakal jadi korban utama kalau pegawai pemerintah cuma duduk manis di depan laptop.
"Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik," tegas Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan resminya hari ini. Menurutnya, urusan genting seperti mediasi PHK, sengketa THR, hingga upah butuh tatap muka langsung. Urusan perut rakyat tidak bisa diselesaikan hanya lewat layar aplikasi pertemuan daring yang sering kendala sinyal.
Nasib Buruh Pabrik
Said Iqbal mengingatkan pengawasan norma kerja di perusahaan mustahil dilakukan tanpa kehadiran fisik petugas. Jika ASN yang bertugas mengawasi malah WFH, maka pelanggaran di pabrik-pabrik bisa makin merajalela tanpa kontrol. Sektor manufaktur sendiri jelas tidak mungkin ikut WFH karena mesin produksi harus tetap berputar setiap detik.
Ketimpangan ini dikhawatirkan bakal memicu hambatan administratif yang justru merugikan dunia usaha secara luas. Proses perizinan ekspor-impor hingga izin tenaga kerja asing terancam molor kalau birokrasi tidak siaga di kantor. Buruh merasa kebijakan ini tidak relevan dengan kebutuhan operasional industri yang padat karya dan fisik.
"Semua ini tidak bisa dilakukan secara WFH," tambah Said Iqbal dengan nada bicara yang cukup keras. Interaksi langsung tetap menjadi kunci utama dalam menyelesaikan perselisihan antara bos dan anak buah di lapangan. Jangan sampai niat irit BBM malah bikin urusan hak-hak pekerja jadi terbengkalai dan makin lama selesai.
Pemerintah sendiri berdalih bahwa pengalaman masa pandemi Covid-19 menjadi basis data utama dalam merumuskan kebijakan ini. Menko PMK, Pratikno, menekankan bahwa langkah efisiensi harus terukur agar tidak menimbulkan efek negatif berlebihan. Data konsumsi energi dan mobilitas di setiap sektor sedang dikuliti habis agar keputusan ini tidak asal asalan.
Solusi Cerdas atau Cuma Gimik?
Ekonom UGM, Eddy Junarsin, sebenarnya mendukung langkah ini sebagai opsi paling masuk akal di tengah kelangkaan energi. Selain WFH, skema sekolah dari rumah juga dipandang efektif mengurangi mobilitas kendaraan di jalan raya setiap harinya. Gejolak harga minyak mentah dunia memang memaksa Indonesia mencari cara kreatif agar subsidi BBM tidak jebol.
Namun, kritik balik muncul soal seberapa besar dampak nyata dari sekadar meliburkan kantor satu hari saja. KSPI menyarankan pemerintah lebih baik mendorong penggunaan transportasi publik secara masif daripada merumahkan para pegawai. Efisiensi energi juga bisa dilakukan dengan disiplin memakai listrik di gedung-gedung pemerintahan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Pemerintah diminta fokus mengurangi anggaran proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat banyak. Jangan sampai rakyat kecil yang harus menanggung beban efisiensi sementara pemborosan di sektor lain tetap jalan terus. Tantangan besarnya adalah menjaga denyut pelayanan publik tetap stabil di tengah upaya mengencangkan ikat pinggang nasional.
"Pilihan penghematan BBM dengan WFH tampaknya merupakan pilihan paling memungkinkan," ujar Eddy Junarsin memberikan pandangan dari sudut ekonomi. Kini bola panas ada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa WFH bukan sekadar cara buat lari dari masalah. Keseimbangan antara hemat energi dan pelayanan publik yang prima menjadi pertaruhan besar di tahun 2026 ini. .R-02
BERITA TERKAIT :
-
Hari Kebahagiaan Internasional
Dompet Tipis Tapi Hati Berlapis? Ini Alasan Gila Indonesia Juara 1 Negara Paling Bahagia Dunia!
