Ironi Air Bersih di Bumi Lancang Kuning: Jutaan Warga Riau Harus Berjuang Mencari Air Layak
Kepala BPKP Perwakilan Riau, Evenri Sihombing. (ist)
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Air merupakan kebutuhan paling dasar bagi setiap makhluk hidup di muka bumi. Namun, bagi jutaan masyarakat di Provinsi Riau, mendapatkan akses air minum layak masih menjadi barang mewah yang belum sepenuhnya terjangkau. Angka statistik yang dirilis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau baru-baru ini menjadi tamparan keras bagi realitas pembangunan daerah.
Kepala BPKP Perwakilan Riau, Evenri Sihombing, membeberkan fakta mengejutkan saat pemaparan di Gedung Daerah Riau pada Kamis (5/3/2026). Dari total populasi Riau yang mencapai 6.841.433 jiwa, hanya segelintir warga yang menikmati kemudahan akses air minum layak. Mayoritas masyarakat di Bumi Lancang Kuning masih harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan air sehat sehari-hari.
Rincian datanya cukup mencolok. Hanya sekitar 1.126.189 jiwa yang mendapatkan akses melalui jaringan perpipaan. Sementara itu, 1.333.102 jiwa lainnya hanya mengandalkan sistem non-perpipaan. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, baru 35,95 persen penduduk Riau yang tersentuh layanan air layak.
"Sekitar 4.382.142 jiwa atau 64,05 persen penduduk Riau masih belum memiliki akses air minum yang layak," ungkap Evenri dengan nada prihatin. Angka ini secara tidak langsung menggambarkan besarnya jurang pemisah antara ketersediaan infrastruktur dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Investigasi terhadap data tahun 2024 menunjukkan bahwa cakupan layanan Perumdam di berbagai kabupaten dan kota masih berjalan di tempat.
Sorotan tajam tertuju pada ibukota provinsi, Kota Pekanbaru. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.167.599 jiwa, Perumda Tirta Siak tercatat hanya mampu melayani 10.759 pelanggan. Angka ini terasa sangat jomplang dan jauh dari kata ideal untuk sebuah kota besar yang terus berkembang pesat.
Situasi serupa juga menghantui wilayah lainnya. Di Kabupaten Kampar, layanan Perumdam Tirta Kampar baru menyentuh 38.782 jiwa dari total penduduk yang nyaris menyentuh 900 ribu orang. Begitu pula di Bengkalis dan Indragiri Hilir, di mana ribuan warga masih tertatih-tatih menunggu jangkauan layanan air bersih yang belum merata.
Evenri mencontohkan kondisi di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana Perumdam Tirta Indra baru mampu melayani 48.260 jiwa dari total penduduk lebih dari 480 ribu jiwa. Sementara di Kota Dumai, layanan Perumdam Tirta Dumai Bersemai pun belum mampu menjangkau sebagian besar warganya. Data-data ini mengonfirmasi bahwa ada masalah fundamental dalam tata kelola dan perluasan cakupan layanan di tingkat daerah.
Tantangan ini menuntut aksi nyata dari pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan untuk segera berbenah. Investasi pada infrastruktur perpipaan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan hak asasi masyarakat untuk hidup sehat. Tanpa perbaikan kinerja dan komitmen manajemen yang serius dari Perumdam, target akses air minum yang layak akan terus menjadi mimpi di siang bolong bagi warga Riau.
Masyarakat kini hanya bisa menanti kapan keran air bersih benar-benar mengalir di rumah mereka tanpa kendala. Ketergantungan pada sumber air non-perpipaan yang tidak terjamin kebersihannya tentu menyimpan risiko kesehatan jangka panjang yang tidak boleh disepelekan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekadar memaparkan angka, namun memberikan solusi konkret yang mampu menyentuh jutaan warga yang saat ini masih "haus" akan pelayanan publik yang layak. R-02
