Kepala BPKK Bengkalis: Surat Permintaan Data ke Kepala Sekolah Palsu!
Ilustrasi aksi penipuan yang mencatut nama instansi pemerintah kembali marak terjadi di Kabupaten Bengkalis. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Aksi penipuan yang mencatut nama instansi pemerintah kembali marak terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kali ini, sebuah surat palsu yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis beredar luas dan menyasar para tenaga pendidik. Dokumen tersebut dilaporkan telah diterima oleh sejumlah Kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah tersebut.
Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengirimkan surat perihal koordinasi mutasi dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam surat tersebut, korban diminta untuk segera menyerahkan data-data penting dengan dalih pemenuhan administrasi kepegawaian. Kabar ini pun langsung memicu keresahan di kalangan para kepala sekolah yang khawatir akan adanya pergeseran jabatan secara mendadak.
Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, secara tegas mengonfirmasi bahwa instansinya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Ia meminta para tenaga pendidik untuk tetap tenang namun waspada terhadap segala bentuk permintaan data yang tidak melalui jalur resmi. "Kami menerima laporan banyak kepala sekolah yang cemas. Setelah dicek, surat itu dipastikan palsu," ungkap Djamaluddin pada Selasa (3/3/2026).
Secara detail, surat fiktif bernomor B.400.1.2/27/BKPP/III/2026 tersebut tertanggal Senin, 2 Maret 2026. Salah satu poin yang paling mencurigakan dalam surat itu adalah instruksi yang mendesak kepala sekolah untuk menghubungi nomor telepon 0813-1667-477. Pelaku mengklaim bahwa nomor tersebut merupakan kontak pribadi Kepala BKPP guna keperluan verifikasi dokumen secara langsung.
Djamaluddin pun telah memerintahkan jajarannya untuk menelusuri sumber surat tersebut. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan fatal yang membuktikan dokumen itu hanyalah rekayasa.
"Pada kop surat, alamat yang tertulis adalah Jalan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Indonesia. Selain itu, indeks surat tidak sesuai dengan standar kami, dan fitur QR-code tanda tangan elektronik sama sekali tidak bisa dideteksi atau invalid," jelasnya secara rinci.
Lebih lanjut, narasi dalam surat tersebut disusun seolah-olah mutasi dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Pelaku memanfaatkan psikologi korban dengan narasi formal agar mereka merasa wajib segera melengkapi dokumen melalui kontak palsu yang disediakan. Hal ini diduga kuat sebagai upaya awal untuk melakukan pemerasan terhadap para pejabat sekolah.
Pihak BKPP Kabupaten Bengkalis menduga peredaran dokumen bodong ini murni bermotif ekonomi guna mendapatkan keuntungan pribadi dari para korban. Oleh karena itu, Djamaluddin mengimbau siapa pun yang telah menerima surat serupa agar segera melapor ke kantor BKPP atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Langkah ini penting dilakukan agar pihak berwajib dapat melacak jaringan pelaku di balik penipuan ini.
ia kembali mengingatkan seluruh ASN dan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.
"Intinya jangan mudah percaya dan jangan pernah menghubungi nomor yang tertera pada surat palsu tersebut. Semua prosedur kepegawaian resmi akan diinformasikan melalui mekanisme birokrasi yang sah," pungkasnya. (R-05)
