PDIP Sebut Impor 105 Ribu Mobil dari India Rugikan Perekonomian Nasional
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai rencana impor 105.000 unit mobil niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berpotensi merugikan perekonomian nasional.
Rencana badan usaha milik negara (BUMN) tersebut untuk mendatangkan kendaraan dari India dengan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dinilai bertolak belakang dengan agenda penguatan ekonomi domestik yang tengah digalakkan pemerintah.
Said mengaitkan hal itu dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, kedua program tersebut dirancang untuk memperkuat perekonomian desa dan mendorong peningkatan permintaan bahan pangan dari dalam negeri.
“Rencana Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berpikir presiden,” kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Dia menjelaskan, agar peningkatan permintaan tersebut terpenuhi, sektor hulu khususnya pertanian harus ditingkatkan produktivitasnya oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Dengan demikian, sirkulasi ekonomi di desa dapat tumbuh dan ketergantungan pada produk impor pangan berkurang.
“Arsitektur perekonomian inilah yang seharusnya dipahami utuh oleh bawahan presiden, termasuk yang ada di BUMN,” ujar Said.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyoroti kondisi industri manufaktur nasional yang sejak 2011 pertumbuhannya selalu berada di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Padahal, kata Said, sektor tersebut seharusnya menjadi andalan dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam (SDA) serta penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, industri manufaktur berpotensi menyerap lulusan perguruan tinggi. “Kenyataannya lebih dari 1 juta sarjana kita menganggur. Ayolah, BUMN perlu ikut memikirkan hal ini. Rencana impor tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” kata Said.
Ia mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang dimuat berbagai media, yang menyebut potensi dampak kebijakan itu dapat menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun.
Selain itu, pendapatan masyarakat diperkirakan turun Rp 39 triliun, surplus industri otomotif berkurang Rp 21,67 triliun, pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif menyusut Rp 17,39 triliun, serta penerimaan pajak bersih tertekan Rp 240 miliar.
Said juga mempertanyakan apakah Agrinas telah berkomunikasi dengan produsen dalam negeri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Ia menilai jumlah pengadaan tersebut hampir setara dengan produksi mobil niaga sepanjang 2025. “Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri,” ujar Said.
Ia meyakini langkah tersebut akan membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, serta menimbulkan efek berantai bagi perekonomian.
Efisiensi semu
Said menengarai rencana impor dilakukan demi mengejar harga beli yang lebih murah dari India.
Namun, ia mempertanyakan apakah aspek layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, serta jangkauan bengkel telah diperhitungkan.
“Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan after sale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya?” ucap Said.
Menurutnya, jika seluruh komponen tersebut dihitung, harga kendaraan bisa jadi lebih mahal dan jauh dari tujuan efisiensi. Meski efisiensi penting, Said menegaskan pertimbangan strategis lain juga harus diperhatikan, yakni apakah kebijakan tersebut membangkitkan industri dalam negeri atau tidak.
Said kembali menekankan bahwa setiap kebijakan semestinya memperkuat rantai pasok dalam negeri. Dengan memilih impor, menurutnya, Agrinas justru mengabaikan peluang untuk mendorong produsen nasional tumbuh lebih ekspansif melalui peningkatan permintaan domestik.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan, tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang, tetapi perlu dibatalkan,” ucap Said. (R-03)
