Ketum PPP Kritik Keras Bank BUMN Salurkan Rp 5.700 T ke Oligarki
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, menyoroti praktik penyaluran dana dari bank-bank milik pemerintah yang dinilai menguntungkan kelompok oligarki.
Mardiono mengungkapkan bahwa bank-bank pelat merah mengelola dana yang jumlahnya lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu sebesar Rp 3.700 triliun.
"Ada lagi penguasa besar yang mengedarkan uang sampai Rp 5.700 triliun pada periode yang sama APBN itu Rp 3.700 triliun. Apa itu? Adalah bank-bank pemerintah, bank-bank pelat merah," ujarnya dalam pidato di acara Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEK) anggota DPRD se-Indonesia Fraksi PPP, Sabtu (14/2/2026).
Dana Masyarakat Dikucurkan ke Kelompok Tertentu
Menurut Mardiono, dana yang dikelola bank-bank tersebut berasal dari tabungan masyarakat luas, termasuk pedagang, pengemudi ojek online, petani, hingga pegawai. Dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada kelompok-kelompok tertentu.
"Tukang ojek, nabung di situ. Semua rakyat, petani ada saving sedikit nabung ke situ. Dikumpulkan. Mungkin untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Lalu uang itu dikumpulkan di bank jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan triliun. Dan kemudian itu dikucur kepada kelompok. Dikucurkan pemberian kreditnya kepada kelompok-kelompok tertentu," lanjutnya.
Berikut perbandingan jumlah dana yang dikelola bank BUMN dengan APBN:
Dana yang dikelola Bank BUMN: 5.700
APBN 2025: 3.700
Mardiono menekankan perlunya pengawasan terhadap kebijakan aliran dana masyarakat yang dikumpulkan oleh bank-bank pemerintah.
Pesan untuk Anggota DPR
Berangkat dari hal tersebut, Mardiono berpesan kepada anggota DPR agar lebih kritis terhadap kebijakan aliran dana rakyat yang dikumpulkan, agar tidak hanya menguntungkan satu pihak dan benar-benar mementingkan kebutuhan rakyat.
"Jika itu tidak dilakukan, maka kelompok-kelompok oligarki itu terus bekerja. Untuk menempatkan rakyat sebagai bagian dari komoditas," ucapnya. (R-03)
