KEMARI-PHR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Migas Riau: Jangan Sampai Kekayaan SDA Habis Tak Dinikmati Anak Cucu Kita!
Pengurus KEMARI-PHR diterima langsung oleh Ketua MKA Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua DPH Datuk Seri Taufik ikram Jamil dan Sekretaris DPH LAM Riau Datuk Seri Jonnaidi Dasa di Gedung LAMR pada Senin (9/2/2026) lalu. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Keluarga Melayu Riau-Pertamina Hulu Rokan (KEMARI-PHR) mendorong dibentuknya Badan Pengawas Migas Daerah Riau. Keberadaan badan pengawas ini dinilai sangat penting dalam optimalisasi kekayaan sumber daya alam Migas Riau yang selama ini belum dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh daerah dan masyarakat.
Usul pembentukan Badan Pengawas Migas Riau itu disampaikan oleh Ketua Umum KEMARI-PHR Syafrizal saat bertemu dengan jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Pengurus KEMARI-PHR diterima langsung oleh Ketua MKA Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua DPH Datuk Seri Taufik ikram Jamil dan Sekretaris DPH LAM Riau Datuk Seri Jonnaidi Dasa di Gedung LAMR pada Senin (9/2/2026) lalu.
Syafrizal menjelaskan, Badan Pengawas Migas Riau diharapkan bisa menjadi wadah strategis bagi para tokoh masyarakat, profesional migas, akademisi, unsur pemerintah daerah serta stakeholder migas dalam merespon dinamika pengelolaan migas di Riau. Menurutnya, ragam tantangan dan persoalan yang menerpa sektor migas, penyelesaiannya mesti melibatkan elemen masyarakat Riau.
"Agar kita tidak sekadar menjadi penonton atau pengeritik yang tidak memberikan solusi penyelesaian," kata Syafrizal pada Jumat (13/2/2026).
Ia menegaskan, tantangan lifting minyak nasional yang sangat diharapkan dari Blok Rokan dan blok-blok migas lainnya di Riau, harus menjadi concern elemen daerah. Meski demikian, produksi migas Riau juga semestinya bisa dimonitor secara transparan dan akuntabel untuk memberikan imbal balik ekonomi ke daerah, baik dalam bentuk dana bagi hasil yang adil maupun dana Participating Interest (PI) serta trickle down effect lainnya.
Di sisi lain, pengelolaan migas di Riau hari ini juga masih diwarnai insiden terjadinya kecelakaan kerja, hambatan teknis termasuk juga dinamika sosial dalam masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan migas. Termasuk dampak ekologis yang mesti diprioritaskan.
Syafrizal juga mengingatkan, sangat penting dan vital dalam merencanakan regenerasi sumber daya manusia (SDM) migas Riau. Hal ini untuk memastikan keterlibatan SDM Migas Riau dalam pengelolaan blok-blok Migas di Riau.
"Badan Pengawas Migas Riau ini akan menjadi wadah yang efektif untuk memastikan pengelolaan dan eksploitasi SDA Migas Riau bermanfaat secara nyata, berkeadilan dan akuntabel. Pada sisi lain upaya untuk mengedepankan SDM Migas Riau serta regenerasi SDM Migas Riau menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan lagi," kata Syafrizal.
Ia mengingatkan, sumber daya alam migas merupakan kekayaan yang terbatas dan dapat habis karena sifatnya tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources). Hal ini bisa ditunjukkan dengan fenomena makin menurunkan produksi minyak serta diperlukannya teknologi serta investasi besar untuk mengurasnya dari perut Bumi Melayu.
"Kesadaran bahwa SDA migas akan berkurang atau bahkan habis harus kita sikapi secara serius dan konkret. Tidak lagi sekadar saling menyalahkan, namun melakukan action secara terpadu dalam semangat kolaborasi. Hal ini menyangkut nasib anak cucu kita ke depan, mereka harus juga menikmati kekayaan sumber daya alamnya," kata Syafrizal.
Untuk mewujudkan pembentukan Badan Pengawas Migas Riau, pengurus KEMARI-PHR dalam waktu dekat akan melanjutkan silaturahmi dengan anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi. Diskusi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait Migas lainnya juga akan terus dilakukan.
"Kita mendorong agar pembentukan Badan Pengawas Migas Riau ini bisa menampung beragam masukan dan pemikiran positif. Tujuannya agar badan ini bisa efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah, masyarakat dan anak cucu kita," harap Syafrizal. (R-03)
