Bupati Kepulauan Meranti Saling Sindir dengan Anggota DPRD di Facebook, Akademisi: Medsos Sarana yang Efektif, Tunjukkan Kedewasaan Politik!
Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Hafizan Abas dan Bupati Meranti, Muhammad Adil. Foto: Net
SabangMerauke News, Selatpanjang - Saling sindir di media sosial Facebook antara anggota DPRD Kepulauan Meranti Hafizan Abas dengan Bupati Muhammad Adil dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Postingan Hafizan yang menyebut kondisi tata kelola Kabupaten Kepulauan Meranti dalam keadaan yang tidak baik-baik, merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggota Dewan.
Pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr Panca Setyo Prihatin menyatakan, berkomentar di media sosial merupakan sarana efektif untuk memahami situasi dan kondisi dengan cepat. DPRD dapat saja menggunakan kanal media sosial untuk menyampaikan sikapnya sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.
"Sebagai anggota DPRD, tentu beliau sangat memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator. Yakni tiga tugas utamanya yaitu membuat peraturan daerah bersama eksekutif, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan.
BERITA TERKAIT: Bupati Adil dan Anggota DPRD Saling Sindir di Media Sosial: Tata Kelola Pemerintahan Meranti Sedang Tidak Baik-baik!
Panca menyatakan, berpendapat di era digital di mana segala informasi lebih cepat sampai ke publik, maka media sosial merupakan sarana efektif untuk memahami situasi dan kondisi dengan cepat.
Meski demikian, pernyataan lewat media sosial bersifat monolog. Hal ini bisa menimbulkan ragam penafsiran bagi siapapun yang membacanya, apalagi hal yang terkait dengan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah.
"Media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi politik bagi publik seharusnya dipahami hanya sebagai pemantik untuk masing-masing pihak segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya dengan bukti dan fakta akurat yang menjadi dasar argumentasinya," jelas Panca.
BERITA TERKAIT: Pemkab Kepulauan Meranti 'Kesulitan' Rekrut Pejabat Eselon 2, DPRD: Dampak Kebijakan Bupati Terkesan Semena-mena!
Diwartakan sebelumnya, jagad media sosial Facebook sedang heboh dan menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini bermula dari posting-an salah anggota DPRD Kepulauan Meranti, Hafizan Abas yang mengeritik tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Lewat akun Facebook-nya, Hafizan menilai kondisi pemerintahan di Meranti tidak dalam keadaan baik.
"Bismillah...Di sini saya tegaskan bahwa keadaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam tata kelola pemerintahan sedang tidak baik-baik saja...wslm," tulis akun Hafizan Abas, Minggu (29/5/2022) pagi tadi.
Dua jam setelah postingan itu, belasan netizen lokal memberikan berbagai tanggapan dan komentar. Yang bikin seru unggahan Hafizan Abas di media sosial itu, memancing respon dan tanggapan langsung dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
Adil dalam komentarnya mengingatkan Hafizan agar tidak asal bicara dan membuat kegaduhan.
"Pak Dewan jgn asal bicara. Laksanakan tugas saudara. Jgn ciptakan kegaduhan," tulis akun Muhammad Adil.
Hafizan Abas pun membalas komentar Bupati Adil tersebut. Ia menegaskan kalau dirinya hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
"Muhammad Adil jooss, saye sedang melakukan tugas saya. Mengingatkan, ayo selesaikan persoalan tata kelola pemerintahan yg sedang terjadi hari ini di .eranti... Ok," balas Hafizan Abas.
Debat Politik di Medsos Penting
Panca menjelaskan, tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh anggota Dewan Hafizan Abas tersebut, selagi tetap memegang teguh etika komunikasi di media sosial. Justru menurutnya, postingan itu seharusnya menjadi referensi bagi kepala daerah untuk melakukan konsolidasi, komunikasi dan evaluasi atas kinerja perangkat pemerintahan yang selama ini dianggap belum maksimal.
Terkait respon komentar Bupati Adil pada postingan anggota DPRD Hafizan Abas, Panca menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang menggembirakan.
"Di sisi lain, saya sangat bergembira bahwa bupati juga meresponnya di media sosial yang sama. Sehingga publik bisa melihat dan membaca tentang perdebatan antara anggota DPRD dan bupatinya di wilayah publik," jelas Panca.
Meski demikian, Panca mengingatkan agar perdebatan yang terjadi harus masuk pada substansi masalah yang dibicarakan bukan keluar dari koridor dan cenderung tendensius menyerang secara pribadi. Hal ini kata Panca, akan menunjukkan kedewasaan dalam memahami politik pemerintahan, sehingga kritikan dan masukan itu bukan racun tapi obat untuk mengingatkan penyelenggara negara untuk bisa tetap jalan pada koridornya.
"Tentu dengan harapan menjadikan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu kabupaten yang secara sungguh-sungguh menjalankan good governance. Berdebat politik di ruang publik bukan hal yang tabu, tapi menjadi stimulan bagi percepatan program pemerintah demi kepentingan masyarakat secara luas," pungkas Panca. (R-01)
