Aktivis Lingkungan Sebut Izin Pertambangan Rakyat Perparah Krisis Lingkungan di Kuansing: Waspadai Pemodal Besar!
Peta indikatif penambangan emas ilegal di DAS Kuansing. Foto: Walhi Riau
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Usulan wilayah pertambangan rakyat (WPR) seluas 2.653 hektare di Kuansing memicu reaksi keras dari kalangan organisasi lingkungan. Penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) khususnya penambangan emas akan memperparah krisis lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan.
Ketua Badan Pengurus Kaliptra Andalas, Romes Irawan Putra menyatakan, pemberian IPR bukan sebagai solusi, melainkan justru berpotensi memperluas kerusakan ekologis yang telah berlangsung lama serta mengancam keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan.
“Bahwa formalisasi PETI melalui WPR tidak akan menyelesaikan masalah pencemaran merkuri kronis, degradasi DAS, banjir berulang, dan ancaman kesehatan masyarakat, melainkan berisiko memperparah krisis lingkungan yang sangat kritis,” kata Romes dalam keterangan tertulis diterima SabangMerauke News, Kamis (22/1/2026)
Menurut Romes, pertambangan rakyat di area DAS yang kritis tanpa pengawasan ketat, justru memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Kendati hal tersebut telah diatur dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan turunannya seperti Kepmen ESDM No. 152/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Provinsi Riau.
Ia menyebut, terdapat titik lemah IPR, antara lain pengawasan tidak ketat, pemenuhan standar lingkungan (termasuk Amdal atau UKL-UPL), larangan penggunaan merkuri, perlindungan sempadan sungai dan kawasan DAS, dan rehabilitasi pascatambang.
Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Ahlul Fadli menerangkan, klaim IPR akan benar-benar menguntungkan ekonomi masyarakat patut dipertanyakan secara kritis. Meskipun pemerintah Provinsi Riau melalui Plt Gubernur SF Hariyanto mempercepat legalisasi tambang rakyat dengan membentuk Pokja IPR dan menargetkan 30 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) di tujuh kecamatan, kebijakan ini belum tentu berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, skema legalisasi ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi pemodal besar.
“Skema ini sering kali justru memperkuat ketimpangan, di mana penambang asli hanya menjadi buruh atau pemegang saham kecil, sementara keuntungan besar mengalir ke pihak yang menguasai rantai pasok, peralatan, dan pemasaran emas,” ucap Ahlul.
Ia menjelaskan, DAS Kuantan saat ini menghadapi dampak lingkungan yang sangat serius, mulai dari kerusakan fisik pada DAS, pendangkalan sungai, degradasi ekosistem, hilangnya biodiversitas, pencemaran merkuri, logam berat dan limbah. Hal tersebut memperparah kerusakan lingkungan, ancaman kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi jangka panjang.
Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada Juni 2025 lalu menyebutkan pencemaran akibat limbah Pabrik Kelapa Sawit milik PT Sawit Inti Makmur (SIM) terbukti melampaui ambang mutu kualitas air.
“Berdasarkan berbagai kajian ilmiah serta pemantauan lapangan menyebutkan terjadi penurunan kualitas air Sungai Kuantan dan wilayah DAS menghadapi ancaman serius,” tegasnya.
Dewan Daerah Walhi Riau Kunni Masrohanti, menghimbau masyarakat, tokoh masyarakat dan pemuda untuk memahami bahwa Sungai Kuantan adalah sumber kehidupan utama, bukan sekadar komoditas tambang. Kerusakan DAS bukan hanya isu lingkungan, melainkan ancaman ekonomi jangka panjang seperti banjir merusak lahan pertanian, air tercemar mengganggu kesehatan masyarakat, dan hilangnya sumber ikan mengancam ketahanan pangan.
“Penting untuk menjaga kelestarian DAS yang berarti menjaga air bersih, tanah subur, serta hutan sebagai penyangga bencana alam,“ kata Kunni.
Kunni menegaskan bahwa penyelamatan DAS Kuantan adalah keharusan, bukan sekadar opsi, karena ketergantungan pada model ekstraktif seperti pertambangan dan ekspansi perkebunan telah mempercepat kerusakan ekosistem, pencemaran, banjir, serta marginalisasi masyarakat lokal. Pemerintah harus segera beralih fokus ke ekonomi alternatif seperti agroforestri lestari, pariwisata alam dan budaya yang memberdayakan komunitas, pengolahan hasil hutan non-kayu, serta pertanian dan perikanan air tawar.
Jika tidak, tambah Kunni, pemodal rakus akan memperlebar ketimpangan akses sumber penghidupan, dan meninggalkan warisan degradasi permanen bagi generasi mendatang.
"Diversifikasi menuju model yang menjaga keseimbangan alam, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan jangka panjang bukan lagi pilihan idealis, melainkan satu-satunya jalan realistis untuk pemulihan Sungai Kuantan," tegas Kunni. (R-03)
