Sekdaprov Tekankan Transparansi Anggaran Kepada Seluruh Daerah Riau
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menekankan dan menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau melakukan Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA). Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menekankan dan menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau melakukan Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA). Sebab, masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran berjalan di pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov saat melakukan pertemuan bersama Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, Kamis (22/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, juga diikuti secara online oleh pemerintahan di 12 kabupaten/kota se Riau. Selain itu, juga diumumkan rilis indeks penilaian KIA tahun 2025.
"Transparansi menjadi tuntutan yang harus kita laksanakan, sebab transparansi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Semua orang boleh tau bagaimana kita dalam mengelola pemerintahan," ujarnya.
Bahkan, Abdi menilai transparansi anggaran merupakan langkah agar dapat mencegah praktik korupsi. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memuluskan kebijakan tertentu.
Sesuai data yang dirilis FITRA Riau, Pemprov Riau memperoleh skor 0,70 (tinggi) KIA tahun 2025. Sekdaprov menyadari, bahwa keterbukaan informasi anggaran tidak cukup hanya diukur dari skor saja, tetapi harus tercermin dalam kemudahan akses informasi, kualitas data yang disajikan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.
"Oleh karena itu, sepanjang Tahun 2025, kami terus melakukan penguatan keterbukaan informasi pengelolaan APBD melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur," imbuhnya.
Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi mengaku ke depan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan, agar keterbukaan informasi anggaran tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi tumbuh menjadi budaya bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan. (R-05)
