Kepulauan Meranti Perkuat Logistik Pangan Daerah, Pemkab Resmi Hibahkan Lahan untuk Bulog
Pemkab Kepulauan Meranti resmi menghibahkan sebidang tanah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk pembangunan kantor dan gedung penunjang layanan logistik pangan. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Langkah strategis kembali diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah. Kali ini, Pemkab Kepulauan Meranti resmi menghibahkan sebidang tanah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk pembangunan kantor dan gedung penunjang layanan logistik pangan.
Kesepakatan hibah tanah tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dengan manajemen Perum Bulog, saat audiensi di Kantor Wilayah Perum Bulog Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dan strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Kepulauan Meranti yang secara geografis terdiri dari wilayah kepulauan.
“Kegiatan ini menandai semakin eratnya kolaborasi Pemkab dan Bulog dalam memperkuat layanan ketahanan pangan di wilayah Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Menurutnya, hibah tanah tersebut bukan sekadar bentuk dukungan administratif, melainkan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan infrastruktur pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kehadiran Bulog secara langsung di daerah diyakini akan menjadi solusi atas tantangan distribusi pangan, terutama bagi masyarakat di pulau-pulau yang selama ini sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok.
“Terima kasih kepada Perum Bulog atas perhatian dan rencana pembangunan gudang serta Kantor Bulog di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ucap Asmar.
Dengan hadirnya kantor dan kompleks pergudangan Bulog di Meranti, Asmar optimistis pelayanan logistik pangan akan berjalan lebih cepat, merata, dan efisien. Stabilitas pasokan dan harga sembako pun diharapkan dapat lebih terjaga, sehingga masyarakat memperoleh akses pangan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Asmar juga membuka peluang pengelolaan program pangan daerah ke depan. Ia menyebut, penyediaan beras berpotensi dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga tidak hanya memperkuat sistem logistik pangan daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, program penyediaan beras ini berpotensi dikelola oleh BUMD. Artinya, selain memperkuat ketahanan pangan, juga membuka peluang ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan komitmen Bulog untuk terus memperkuat infrastruktur pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa Bulog saat ini tengah menargetkan pembangunan 100 titik infrastruktur pasca panen di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
Langkah tersebut, jelas Sudarsono, merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional, khususnya pada sektor pasca panen yang menjadi titik krusial bagi kesejahteraan petani.
“Infrastruktur pasca panen yang kami bangun meliputi dryer atau pengering serta penggilingan beras dan jagung. Ini bertujuan membantu petani meningkatkan kualitas hasil panen sekaligus menekan biaya logistik,” jelasnya.
Untuk Kepulauan Meranti sendiri, Bulog memastikan akan membangun kompleks pergudangan yang terdiri dari gudang beras serta perkantoran cabang Bulog. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap aman dan terjaga.
“Di Meranti kami akan membangun kompleks pergudangan, berupa gudang beras dan perkantoran cabang Bulog, dalam rangka stabilisasi harga pangan agar ketersediaan beras bagi masyarakat selalu terjaga,” pungkasnya.
Kolaborasi Pemkab Kepulauan Meranti dan Perum Bulog ini pun menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus memastikan bahwa masyarakat kepulauan mendapatkan akses pangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. (R-01)
