Dukungan untuk Irwan Nasir Sebagai Komut BRK Syariah Terus Mengalir dari Kepri
Ketua Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kabupaten Karimun, Datuk Zulfikar. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang -Gelombang besar pasca OTT KPK terhadap Gubernur Riau seolah mengguncang seluruh sendi pemerintahan, bahkan sampai ke ranah yang sebenarnya tak berkaitan langsung — penetapan jajaran direksi BUMD PT Bank Riau Kepri Syariah yang kini sedang berproses.
Banyak pihak mulai bersuara, sebagian bahkan mendesak agar proses seleksi direksi itu dianulir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasannya beragam, mulai dari kekhawatiran reputasi hingga asumsi politis yang mengaitkan situasi ini dengan kasus korupsi sang gubernur.
Padahal, jika ditelaah secara jernih, dua hal itu berdiri di atas rel yang berbeda. OTT KPK terhadap Gubernur Riau adalah urusan hukum pribadi dan jabatan publik, sementara proses penetapan jajaran direksi PT Bank Riau Kepri Syariah adalah bagian dari mekanisme profesional yang telah melalui tahapan panjang, melibatkan fit and proper test, serta penilaian kompetensi dan integritas calon, hingga keputusan para pemegang saham.
jika hanya mencampuradukkan keduanya hanya akan memperkeruh air yang sebenarnya sudah mulai jernih. Justru di tengah situasi seperti ini, Bank Riau Kepri Syariah membutuhkan stabilitas dan kepercayaan agar tetap berdiri tegak sebagai lembaga keuangan daerah yang membawa nama Riau di tingkat nasional.
Yang paling penting saat ini adalah menjaga agar proses yang sudah dijalankan dengan benar tidak dicemari oleh sentimen politik atau prasangka. Karena yang dibutuhkan Riau bukan pembatalan, tapi pembenahan — bukan pembubaran, tapi penguatan sistem agar tak mudah digoyang oleh badai isu sesaat.
Ditengah badai evaluasi terhadap kinerja Irwan Nasir, dukungan terhadap mantan Bupati Kepulauan Meranti itu untuk menempati posisi Komisaris Utama Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terus mengalir. Sosok yang dikenal berpengalaman di dunia birokrasi dan pemerintahan di Provinsi Riau serta Kepulauan Riau (Kepri) itu dinilai paling relevan untuk memimpin transformasi BRK Syariah agar mampu bersaing dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain yang semakin agresif berekspansi di Batam dan Kepri.
Perlu diketahui, proses penetapan Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tubuh perseroan.
RUPS tersebut diikuti oleh 23 pemegang saham, terdiri dari dua gubernur serta 21 bupati dan wali kota se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Dengan demikian, hasil keputusan yang diambil melalui forum tersebut bersifat sah dan mengikat.
Selanjutnya, hasil RUPS akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses penetapan akhir. Lembaga pengawas keuangan tersebut akan menilai secara profesional kelayakan para calon pimpinan yang telah dipilih.
Setelah Ketua Lembaga Cegah Korupsi Indonesia (LCKI) Provinsi Kepri Fisman F Gea, kini Ketua Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kabupaten Karimun, Datuk Zulfikar, yang menilai bahwa Irwan Nasir memiliki kombinasi ideal antara pengalaman birokrasi, kepemimpinan yang berwawasan nasional, serta jejaring luas di kalangan dunia usaha.
“Kami berharap pimpinan BRK Syariah, baik komisaris maupun direksi, diisi oleh orang-orang yang benar-benar mengerti kondisi ekonomi berdasarkan wilayah. Contohnya, kami di Kepri ini wilayah laut, tapi usaha perikanan jarang mendapat bantuan dari BRKS, sementara usaha lele di darat bisa. Begitu juga dengan usaha belacan tidak lolos, tapi usaha tempe bisa dapat. Dari sekian nama calon pimpinan BRKS, hanya satu orang yang menurut saya benar-benar paham soal ini, yaitu Irwan Nasir,” ujar Zulfikar.
Ia menegaskan, masyarakat Kepri membutuhkan pemimpin BRK Syariah yang memahami karakter ekonomi lokal dan mampu menjembatani kebutuhan pelaku usaha di daerah perbatasan.
“Kami butuh pimpinan yang mengerti kebutuhan kami. Dari sekian nama yang dicalonkan, kami hanya percaya kepada Bang Irwan Nasir, apakah sebagai direksi atau komisaris. Yang penting, pemimpin yang paham dengan wilayah dan kondisi masyarakat Kepri,” tegasnya.
Menurut Zulfikar, Irwan Nasir bukan sosok baru dalam dinamika ekonomi dan pemerintahan di Riau dan Kepri. Ia pernah menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemko Batam, Camat Lubukbaja, serta dua periode Bupati Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Pengalaman tersebut dinilai membuatnya memahami dengan baik karakter sosial ekonomi kedua provinsi tersebut.
“Kita lihat banyak BPD dari daerah lain seperti Bank Jatim, Bank Jabar, BPD Sumut, hingga bank-bank nasional yang kini aktif di Batam. BRK Syariah butuh figur yang kuat secara manajerial dan dekat dengan para pelaku usaha. Irwan Nasir memenuhi kriteria itu,” tutur Zulfikar.
Ketua LLMB Kabupaten Karimun itu, menilai bahwa Irwan memiliki kombinasi ideal antara pengalaman birokrasi, kepemimpinan yang berwawasan nasional, dan jejaring luas di dunia usaha.
Lebih lanjut, Zulfikar menyebut Irwan dikenal dekat dengan pelaku usaha di Batam dan memiliki jaringan kuat dengan pengusaha nasional. Hal itu disebut sebagai modal penting dalam memperkuat posisi BRK Syariah di pasar keuangan daerah.
“Irwan Nasir bukan hanya memahami sistem keuangan daerah, tetapi juga memiliki personal branding yang kuat dan kedekatan dengan pengusaha Batam sebagai pusat investasi internasional. Itu nilai tambah besar bagi BRK Syariah,” ujar Zulfikar.
Ia berharap para pemegang saham BRK Syariah tidak terpengaruh oleh analisis atau opini dari pihak luar yang mencoba mempengaruhi proses seleksi pimpinan yang sedang berjalan.
“Kita berharap para pemegang saham segera menetapkan Irwan Nasir sebagai Komisaris Utama. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sosok seperti Irwan punya komitmen dan kecintaan pada daerah ini. Ini momentum terbaik bagi putra daerah untuk memimpin BRK Syariah,” tegasnya.
Menurutnya, dengan pengalaman lintas provinsi dan rekam jejak kepemimpinan berskala nasional, Irwan Nasir adalah figur yang mampu membangun semangat kebersamaan, profesionalitas, serta kemandirian ekonomi daerah melalui BRK Syariah.
“Kami percaya BRK Syariah bisa tumbuh lebih besar di tangan sosok yang memahami karakter wilayah dan ekonomi masyarakatnya. Irwan Nasir adalah orang yang tepat untuk itu,” pungkas Zulfikar. (R-04)
