Abdul Wahid Jadi Gubernur Pertama yang Kena OTT KPK di Era Presiden Prabowo, Sepekan Ikuti Pembekalan di Akmil Magelang
Gubernur Riau Abdul Wahid saat mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Februari 2025 lalu. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Terjaringnya Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/11/2025) menjadi catatan hukum tersendiri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Abdul Wahid menjadi gubernur pertama hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi senyap KPK.
Diketahui, Presiden Prabowo melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2/2025) silam. Rinciannya, sebanyak 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil walikota.
Sebelum prosesi pelantikan, seluruh kepala daerah berkumpul di halaman Monumen Nasional (Monas) lalu mengikuti kirab dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didampingi oleh Wamendagri Ribka Haluk.
Berselang sehari setelah dilantik, para kepala daerah juga menjalani program retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang mulai 21-28 Februari 2025. Program retret ini diklaim bertujuan untuk membangun sinergi, berbagi strategi kepemimpinan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, serta membekali para pemimpin daerah dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang ekonomi nasional.
Retret kepala daerah ini hanya pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Para kepala daerah bahkan dipasangkan baju dengan corak loreng.
Abdul Wahid Diamankan di Cafe
Diwartakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Gubernur Riau Abdul Wahid diamankan dari sebuah cafe dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Senin (3/11/2025) kemarin. KPK sempat melakukan pencarian dan pengejaran, hingga akhirnya berhasil menemukan Abdul Wahid.
"Dalam tangkap tangan ini, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian berhasil mengamankan AW (Abdul Wahid) di salah satu cafe di wilayah Riau," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di gedung KPK, Selasa (4/11/2025) malam ini.
Budi menjelaskan, kasus korupsi yang tengah diusut menyangkut penggunaan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Riau.
Dalam tangkap tangan yang dilakukan, penyidik KPK mengamankan sebanyak 9 orang. Mereka yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR, Arief Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry Yunanda dan 5 Kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR Riau. Tujuh orang dari Dinas PUPR tersebut diamankan di Kantor Dinas PUPR Riau di Jalan SM Amin, Pekanbaru.
Satu orang lain yakni Tata Maulana (TM) yang disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid.
"Selain terhadap 9 orang tersebut, tim KPK juga melakukan pencarian terhadap saudara DN (diduga Dani M Nursalam). Pada petang ini, saudara DN menyerahkan diri dan dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut," kata Budi.
Menurut Budi, DN merupakan salah satu pihak yang krusial dalam perkara tersebut. Penyidik KPK sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap perannya.
"DN ini salah satu pihak yang krusial. Oleh karena itu sedang diperiksa intensif saat ini," tegas Budi.
Diketahui, TM dan DN merupakan kader PKB di Riau. DN dua pekan lalu baru saja dilantik menjadi Ketua Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan (LKP) PKB Provinsi Riau oleh Abdul Wahid yang juga merupakan Ketua DPW PKB Riau.
Amankan Uang Senilai Rp 1,6 Miliar
Budi menerangkan, dalam serangkaian tangkap tangan yang dilakukan, penyidik KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp 1,6 miliar. Uang tersebut terbagi atas pecahan rupiah, Dollar AS dan Pounsterling.
Adapun uang pecahan rupiah diamankan di Riau. Sementara, uang dalam pecahan Dollar AS dan Pounsterling diamankan dari sebuah rumah milik Gubernur Abdul Wahid di Jakarta.
"Uang Dollar Amerika dan Pounsterling diamankan dari salah satu rumah milik saudara AW (Abdul Wahid)," tegas Budi Prasetyo.
Ia menyatakan, uang tersebut diduga bagian dari penyerahan kepada kepala daerah dari sekian penyerahan sebelumnya.
"Diduga sebelum kegiatan tangkap tangan, sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya," jelas Budi Prasetyo.
Hari Ini Tersangka Diumumkan
Budi melanjutnya, pimpinan KPK telah melakukan ekspos terhadap perkara rasuah tersebut. Hasilnya, sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung bertanggung jawab dan menjadi tersangka.
"Namun berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok (Rabu hari ini) akan kami sampaikan dalam konferensi pers," terang Budi.
KPK hari ini juga akan menyampaikan kronologis tangkap tanda dan konstruksi perkara yang tengah diusut.
PKB Hormati Proses Hukum
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara usai ramai pemberitaan Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring dalam tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (3/11/2025) kemarin. PKB mengklaim menghormati proses hukum, namun harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"DPP PKB menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," kata Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar kepada media, Senin malam.
Abdul Wahid merupakan Ketua DPW PKB Provinsi Riau. Ia sudah menjabat lebih dari dua periode. Sebelum menjadi Gubernur Riau, ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI.
Tim penyidik KPK ikut mengamankan Abdul Wahid dalam operasi senyap Senin sore kemarin, bersama dengan 9 orang lainnya. Hingga Selasa (4/11/2025) pagi ini, KPK belum menetapkan status tersangka dan konstruksi perkaranya.
Ais Shafiyah Asfar mengatakan, prinsip PKB sangat jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia juga meyakini KPK akan bekerja secara profesional. Dia berharap peristiwa ini bisa menjadi refleksi penting bagi para pejabat publik.
"Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat," ujarnya.
Ustaz Abdul Somad Sebut Abdul Wahid Bukan Kena OTT
Sementara itu, ustaz kondang Abdul Somad ikut berkomentar pasca beredarnya pemberitaan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Riau pada Senin (3/11/2025). Pendakwah yang populer dengan sebutan UAS ini mengklaim kalau Gubernur Riau Abdul Wahid tidak terkena OTT.
"Berita yang betul itu Kadis PUPR dan Ka UPT OTT," ucap Abdul Somad lewat video yang beredar, Senin sore kemarin.
"Gubernur Riau dimintai keterangan, itu yang betul," lanjut UAS dalam video berdurasi 14 detik tersebut.
Diketahui, UAS merupakan pendukung keras pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto dalam Pilgub Riau pada 27 November 2024 lalu. Ia bahkan aktif berkeliling dalam agenda kampanye yang dibalut dengan acara tabligh akbar.
Pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto akhirnya memenangkan laga Pilkada Riau 2024, menyisihkan dua pasangan calon lainnya, termasuk petahana Syamsuar-Mawardi Saleh. Satu paslon lain yang kalah yakni Nasir-Wardan.
Andil UAS disebut-sebut cukup besar dalam kemenangan Abdul Wahid-SF Hariyanto. Ia mengikat semacam 'kontrak politik' dengan Abdul Wahid-SF Hariyanto dalam beberapa butir program kerja pembangunan sektor keagamaan di Riau. Pasangan ini berhasil meraih sebanyak 1.224.193 suara.
Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Wahid-SF Hariyanto bersama dengan 481 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu. (R-03)
