Jangan Bangga! PT Pertamina Hulu Rokan Tak Berikan Sumbangan Pertumbuhan Ekonomi Riau yang Signifikan
Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan sektor migas memberikan sumbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, dengan data PI hanya 1 dolar AS per bulan. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Janji manis kehadiran PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Riau kini mulai ditagih. PT PHR yang mengambil alih pengelolaan ladang minyak Blok Rokan usai masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berakhir pada 9 Agustus 2021 silam, dinilai justru belum memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi daerah.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan sektor migas memberikan sumbangan yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
Menurut Abdul Wahid, pada triwulan II 2025 pertumbuhan ekonomi Riau berada pada 4,59%, namun sektor migas justru menyumbang negatif. Jika tanpa sektor migas, pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh di angka 5,6%.
"Artinya ada tata kelola yang salah," kata Abdul Wahid saat bertemu dengan jajaran direksi PT PHR dan SKK Migas Sumbagut di kantor Pertamina Hulu Rokan di Gedung RDTX Place Kawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Abdul Wahid menduga, investasi yang dilakukan PHR selama ini tidak banyak melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, yang justru sangat berdampak bagi perekonomian di Riau.
"Saya menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak porsinya kepada lokal konten," ujar Wahid.
Ia mendesak agar pihak PT PHR bisa lebih transparan terhadap upaya investasi yang mereka lakukan.
"Kita memahami ada beban target lifting oleh pemerintah, harus melakukan investasi, namun juga harus terbuka dengan kita berapa nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh, kita tidak tahu datanya," tegasnya.
Abdul Wahid meminta PT PHR berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau di tengah kondisi fiskal yang sangat terbebani pada tahun 2025.
"Kita minta pihak PHR mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau, beban fiskal kita cukup berat, diharapkan sektor migas sebagai kekayaan dari bumi Riau dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PHR Ruby Mulyawan berdalih perusahaan saat ini menanggung beban Insentif Progresive split 10% dan melonjaknya investasi untuk mempertahankan lifting.
"Beban kami pak, biaya insentif progresolive split, dan melonjaknya biaya investasi proyek CEOR, karna untuk mempertahankan lifting bahkan sampai inline, ditambahkan harga minyal dunia terus turun, sehingga kondisi kita negatif," jelas Ruby dikutip Antara, Senin (20/10/2025).
"Saya tidak tau persis ya pak, yang jelas kita ada lebih 200 kontrak yang melibatkan lokal konten, saya rasa sudah cukup signifikan melibatkan pengusaha lokal, seharusnya bisa mendorong pertumbuhan," jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengungkapkan permintaan Provinsi Riau untuk melakukan amandemen terhadap akta peralihan antara BUMD Penerima PI dengan PT PHR.
"Kami pemerintah daerah juga berharap, ada adendum terhadap akta peralihan antara BUMD kita dengan PHR, terutama ada klausul yang sangat memberatkan, jika PHR bisa mengajukan amandemen share KBH, kitapun bolehlah minta amandemen," kata Syahrial. (R-03)
