Di Hadapan Wamendagri, Wabup Kepulauan Meranti Ungkap Setumpuk Masalah: Infrastruktur Ambruk, Inflasi Tinggi, dan Harga Barang Lebih Murah di Malaysia
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil hadir dalam forum evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan pengendalian inflasi Provinsi Riau. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sejumlah daerah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 mendatang. Kondisi ini menjadi pukulan berat, khususnya bagi Kabupaten Kepulauan Meranti — daerah termuda di Provinsi Riau yang selama ini masih bergantung pada dana pusat untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Situasi tersebut turut memantik reaksi dari para kepala daerah di Riau. Gubernur, bupati, dan wali kota kompak menyuarakan protes atas kebijakan pemotongan itu, masing-masing dengan latar kondisi fiskal yang berbeda.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M, dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan Pemkab Meranti kini sudah pada titik kritis.
“Efisiensi di Kabupaten Kepulauan Meranti itu dari APBD murni ke perubahan tahun 2025 kami sudah memotong sekitar Rp200 miliar. Mungkin terlihat kecil, tapi bagi kami itu besar sekali karena lebih dari 15 persen dari total struktur APBD,” ungkap Muzamil di hadapan forum evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan pengendalian inflasi Provinsi Riau.
Ia menjelaskan, APBD Kepulauan Meranti pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun, namun dalam perubahan tinggal Rp1,2 triliun. “Itu sudah habis-habisan efisiensinya. Kalau kata Pak Gubernur Wahid tadi, kami bukan lagi bicara membangun, tapi bertahan hidup saja, Pak. Jangan sampai lapar, yang penting gaji dibayar, ” katanya dengan nada getir.
Kondisi tersebut menggambarkan tekanan fiskal yang semakin berat di tengah menurunnya kapasitas keuangan daerah. Pemerintah kabupaten kini harus mencari cara untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan di tengah terbatasnya ruang fiskal yang tersedia.
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Melati Lantai 3, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025) ini, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyampaikan berbagai persoalan strategis yang kini membelit daerahnya.
Di hadapan Wamendagri Bima Arya, yang didampingi Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur SF. Hariyanto, ia menegaskan, pemotongan dana transfer dari pusat tak hanya memukul stabilitas fiskal, tetapi juga memperlambat laju pembangunan infrastruktur di kabupaten termuda di Riau itu.
“Terkait infrastruktur, untuk pemeliharaan saja hampir tak bisa. Gubernur sudah berkali-kali datang ke sana. Beberapa jembatan penting penghubung antara kecamatan dan desa ambruk dan sampai sekarang belum bisa diperbaiki, karena itu juga kewenangan provinsi. Padahal itu urat nadi ekonomi masyarakat di sana,” tambahnya.
Selain persoalan infrastruktur, Muzamil juga menyoroti masalah inflasi di Kepulauan Meranti yang memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain di Riau. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut kerap tidak stabil.
“Meranti ini sangat dekat dengan Malaysia. Dengan kecepatan kapal 15 mil per jam, kami hanya butuh satu jam setengah untuk sampai ke sana. Tapi kalau ke Pekanbaru, butuh sekitar empat jam perjalanan laut dengan kecepatan lebih tinggi yakni 20 mil laut per jam. Jadi, lebih daripada 15 persen saja Kalau kami mau ke negara lain,"ungkapnya.
Kedekatan geografis itu, lanjut Muzamil, membuat perbandingan harga antara barang di Malaysia dan di Kepulauan Meranti sangat timpang. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat membuka kran perdagangan lintas batas untuk menekan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok di wilayah perbatasan tersebut.
Muzamil menegaskan perlunya kebijakan perdagangan lintas batas untuk menekan laju inflasi di wilayah perbatasan tersebut.
Menurutnya, jarak Kepulauan Meranti yang sangat dekat dengan Malaysia membuat masyarakat lebih mudah membandingkan harga barang antarnegara. Namun, sayangnya, keterbatasan kebijakan perdagangan membuat harga di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan di seberang.
"Terkait ketersediaan barang, di negara lain jauh lebih murah dibandingkan jika kami harus menunggu pasokan dari lokal atau domestik. Karena itu, kami minta agar dibuka kebijakan perdagangan lintas batas,” ujarnya.
Ia menilai, membuka jalur perdagangan lintas batas tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga bisa memperkuat posisi ekonomi daerah perbatasan seperti Kepulauan Meranti yang selama ini bergantung pada distribusi barang dari daratan Sumatera.
“Kami harap ada kebijakan khusus, Pak Wamen. Saya dulu pernah menjadi Ketua Kadin, dan saya tahu betul bagaimana rantai pasok di daerah perbatasan. Kalau keran lintas batas ini dibuka dengan pengawasan yang baik, maka inflasi bisa dikendalikan, dan masyarakat tidak terbebani dengan harga tinggi,” tukasnya.
Muzamil mencontohkan, harga bahan pokok seperti cabai atau lada kering di Malaysia jauh lebih rendah.
“Cabai atau lada kering di Malaysia itu hanya dua ringgit, Pak — tidak sampai sepuluh ribu rupiah. Sementara di sini harganya hampir seratus ribu. Begitu juga dengan gula dan beras, bahkan kualitasnya kadang lebih baik,” ungkapnya.
Keluhan tersebut menjadi potret nyata tantangan daerah perbatasan seperti Kepulauan Meranti, yang selain menghadapi keterbatasan fiskal, juga berhadapan langsung dengan tekanan ekonomi lintas negara.
Muzamil Baharudin, kembali menegaskan pentingnya kebijakan perdagangan lintas batas bagi daerahnya dalam forum yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto itu.
Menurutnya, aktivitas perdagangan antarnegara bukan hal baru bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Jauh sebelum Indonesia merdeka, daerah itu telah dikenal sebagai wilayah pesisir dengan tradisi dagang yang kuat, bahkan hingga ke Malaysia dan Singapura.
Dalam kesempatan itu, Muzamil mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan diskresi perdagangan lintas batas bagi Kepulauan Meranti sebagai solusi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan barang.
Ia kemudian menyinggung sejarah panjang aktivitas dagang lintas negara yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat pesisir Meranti sejak masa Kerajaan Siak, dikenal dengan sebutan Semokel.
“Pak Wamen, karena kami ini berada di border area, keluarga kami dulu sudah biasa melakukan perdagangan lintas negara di zaman Kerajaan Siak, dulu disebut Semokel. Jadi kami minta, bukan untuk hal yang negatif, tapi mohon ada semacam diskresi dari petugas terhadap barang-barang dari luar,” ujar Muzamil.
Muzamil menjelaskan, permintaan itu didasari oleh kondisi ekonomi Kepulauan Meranti yang sangat bergantung pada pasokan barang dari luar daerah. Tanpa adanya jalur perdagangan lintas batas yang fleksibel, harga-harga kebutuhan pokok sulit dikendalikan.
“Kalau kami tergantung pada pasokan barang dari dalam negeri, inflasi pasti tinggi, Pak. Karena rantai distribusi dari pusat produksi nasional ke Meranti itu bisa lebih dari sepuluh mata rantai. Bayangkan berapa kali biaya transportasi dan bongkar muat yang harus ditanggung,” ungkapnya.
Ia menambahkan, posisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di antara daratan Riau dan perbatasan Malaysia membuat daerah itu memiliki karakteristik ekonomi tersendiri. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dipahami pemerintah pusat sebagai dasar dalam membuat kebijakan fiskal dan perdagangan.
“Meranti ini unik, kabupatennya kepulauan, tapi administratifnya di Riau daratan. Keunikan itulah yang sering menjadikan biaya barang mahal dan inflasi sulit dikendalikan,” tutur Muzamil.
Usulan tersebut mendapat perhatian peserta rapat, mengingat selama ini Kepulauan Meranti menjadi salah satu wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Riau akibat ketergantungan distribusi dari luar daerah.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok di daerahnya yang dinilai menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Riau. Ia menilai kondisi geografis Meranti yang terpisah dari daratan utama membuat biaya logistik dan distribusi menjadi sangat tinggi.
Muzamil menegaskan bahwa meski Meranti merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi (Migas), masyarakatnya tetap menghadapi harga barang yang jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Riau.
“Kami juga penghasil minyak, Pak. Tapi seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Dumai tadi, kami jauh lebih mahal dibandingkan Riau daratan karena transportasi ke Meranti itu tidak murah dan tidak mudah. Sudahlah tidak murah, tidak mudah pula, biaya bongkar muat di sana juga tinggi,” ucap Muzamil.
Ia menambahkan, kondisi tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, terutama dalam hal perdagangan lintas batas dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok.
“Ini perlu perhatian khusus, Pak. Kalau tidak, kami pasti akan terus menjadi penyumbang inflasi terbesar di provinsi ini,” tambahnya.
Muzamil berharap, ke depan pemerintah dapat memberikan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan yang menghadapi kendala logistik dan keterisolasian geografis, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi bisa ditekan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin juga menyoroti pentingnya penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Migas yang dibentuk atas inisiatif Gubernur Riau, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor minyak dan gas bumi.
Dalam rapat koordinasi itu, Muzamil menjelaskan bahwa kehadiran Satgas Migas diharapkan mampu memastikan agar seluruh aktivitas ekonomi dari sektor tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau, terutama dalam hal pajak dan belanja daerah.
“Terhadap pertumbuhan ekonomi, kami sudah membentuk Satgas Migas atas inisiasi Pak Gubernur. Kami berharap Kementerian Dalam Negeri juga bisa mendorong agar pihak penambang dan vendor migas membuat NPWP lokal Riau, menggunakan jasa perbankan Riau, serta melakukan belanja di wilayah Riau. Karena selama ini banyak belanja mesin, alat berat, hingga kendaraan dilakukan di luar daerah,” ujar Muzamil.
Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya pemberdayaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan migas yang beroperasi di Riau. Menurutnya, perusahaan semestinya memberikan ruang lebih besar bagi pekerja lokal, terutama untuk posisi non-skill.
“Tenaga kerja lokal seharusnya diberi kesempatan. Untuk posisi seperti tenaga kebersihan, keamanan, dan lainnya tak perlu dibawa dari Pulau Jawa. Kalau untuk tenaga ahli kami bisa terima, tapi jangan semua diambil dari luar. Eksploitasi migas di bumi Riau ini sudah lebih dari 100 tahun, masa kami dianggap tidak mengerti tentang perminyakan? Harus ada transformasi edukasi dan skill bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Muzamil menekankan bahwa keberadaan industri migas di Riau semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam tanpa transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat setempat.
Sementara itu Wamendagri menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang cukup baik.
“Data nasional secara umum sangat baik dan pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Namun, bila terlalu bersandar pada sektor migas, belum tentu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.
Dari hasil evaluasi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tercatat sebesar 4,9%, masih di bawah rata-rata nasional. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,95%.
Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa realisasi APBD Riau Tahun 2025 baru mencapai 64 persen. Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa percepatan realisasi agar dapat meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
“Kami berharap dukungan dan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya agar Pak Wamendagri dapat menyampaikan kepada para pejabat pemangku kepentingan, seluruh curahan dan masukan dari bupati serta wali kota se-Riau,” ujar Abdul Wahid. (R-01)
