Bau Politik Pengangkatan Direksi-Komisaris BUMD Pemprov Riau
Pengangkatan pengurus perseroan BUMD Pemprov Riau kini jadi sorotan. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Tak ada angin, tak ada hujan. Mendadak pemegang saham PT Sarana Pembangunan Riau Trada (SPR Trada) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa (14/10/2025). Keputusannya mencopot Bemi Hendrias dari jabatannya sebagai Direktur PT SPR Trada.
RUPSLB sekaligus mengangkat Tata Haira sebagai Direktur Utama dan Nofri Andri Yulan sebagai Direktur Operasional. Jabatan direktur operasional merupakan perangkat baru bikinan RUPSLB.
Dua bulan sebelumnya, tepatnya 21 Agustus 2025 lalu, induk perusahaan PT SPR Trada, yakni PT SPR juga baru saja mengangkat Ida Yulita Susanti sebagai direktur.
Sebenarnya RUPSLB merupakan forum biasa yang merupakan hak pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham BUMD. Kapan saja, rapat itu bisa diselenggarakan. Seyogianya, RUPS merupakan ajang evaluasi sekaligus proyeksi bisnis perusahaan yang bakal menjadi bahan garapan untuk kemajuan korporasi. Tapi kadung, RUPS di BUMD kerap menjadi jalan pintas untuk memecat dan mengangkat pengurus perseroan. Di dalamnya ada bumbu like or dislike pemegang kekuasaan daerah.
Sudah jamak dan seakan mendarah daging, BUMD dijadikan ladang penempatan orang-orang dekat lingkaran sekitar pemegang kekuasaan daerah. Sebenarnya itu tak jadi soal, sepanjang pengangkatan pengurus perseroan dilakukan dengan takaran dan ukuran yang jelas.
Kita patut menyoroti proses pengangkatan pengurus perseroan BUMD Riau. Kapan rekrutmen dan persyaratan apa saja yang mesti dipenuhi oleh kandidat calon direksi maupun komisaris. Apa alat ukur, mekanisme seleksi dan apakah prosesnya dilakukan secara transparan dan kompetitif. Setahu kita, tak pernah ada pengumuman seleksi untuk calon komisaris dan direksi PT SPR.
Jangan sampai pengangkatan pengurus BUMD seakan hanya dilakukan dalam pembicaraan dalam kamar gelap. Atau bahkan cukup dengan pembicaraan via telepon seluler.
BUMD membutuhkan sosok pengurus yang benar-benar memiliki kompetensi, pengalaman dan handal dalam mengelola bisnis. Rekam jejak dan jam terbangnya harus jelas. Bukan diisi oleh para pencari kerja yang kesannya coba-coba.
Di tengah darurat fiskal yang diderita Riau akibat pemangkasan dana transfer daerah (TKD), sudah saatnya Pemprov Riau berpikir dan bertindak realistis. BUMD yang memiliki banyak privilege, semestinya bisa diandalkan untuk menyumbangkan pundi-pundi keuangan bagi daerah. Bukan sebaliknya, BUMD kerap menetek lewat suntikan penyertaan modal dari APBD.
Cara Pemprov Riau mengangkat pengurus perseroan BUMD dengan praktik bimsalabim harus segera dihentikan. Penyakit lama mendudukkan orang-orang titipan tak lagi cocok dengan zaman dan cara berbisnis yang kian kompetitif tanpa batas.
Pemerintah Provinsi Riau yang kini dinahkodai Gubernur Abdul Wahid mestinya bisa memberi warna baru dalam pengelolaan BUMD. Ia jangan terjebak dalam praktik klan, pertemanan, apalagi sekadar memberi tumpangan bagi tim suksesnya di BUMD.
Sebenarnya ini tak hanya terjadi pada PT SPR dan PT SPR Trada. Kita juga mendengar praktik yang sama terjadi pada pengangkatan pengurus anak perusahaan PT Riau Petroleum yang ditunjuk sebagai pengelola dana Participating Interest (PI) pada ladang-ladang minyak di Riau. Dalam kasus ini, modusnya sama. Pengangkatan pengurus perseroan terjadi dalam ruang-ruang gelap, tanpa ada alat ukur kompetensi calon pengurus.
Gubernur Abdul Wahid mestinya bisa membuat lompatan baru dalam pengelolaan BUMD. Menghindari gaya politik norak diyakini bisa membuat BUMD sehat, adaptif dan kompetitif.
Bau politik di BUMD Riau harusnya dicuci bersih, diganti dengan langgam baru lewat proses seleksi pengurus perseroan yang bermutu dan patut. Kalau polanya terus-terusan begini, kapan BUMD Riau naik kelas? (R-03)
