Solar Langka, Nelayan Rohil yang Terancam Tak Bisa Melaut Gelar Demo di DPRD
Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Rokan Hilir menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (30/9/2025). Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Rokan Hilir menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (30/9/2025). Mereka menuntut kejelasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang selama ini sulit diperoleh.
Sekitar pukul 10.30 WIB, massa berjumlah 100 orang datang dengan kendaraan roda dua dan roda empat, sambil membawa spanduk berisi tuntutan. Aksi ini dikawal ketat oleh 88 personel gabungan Polres Rohil yang dipimpin Kabag Ops Kompol Afrizal, terdiri dari pengamanan terbuka, tertutup, negosiator, hingga pengendali massa.
Dalam orasinya, para nelayan menegaskan solar adalah kebutuhan vital untuk melaut. Selama ini, pasokan yang terbatas ditambah dugaan praktik mafia minyak membuat nelayan kesulitan beroperasi. Mereka menuntut jatah solar bersubsidi sebanyak 16 ton per hari agar aktivitas melaut bisa kembali normal.
Koordinator aksi, Rahman, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal BBM, melainkan soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga nelayan di Rokan Hilir.
Aspirasi massa diterima langsung oleh jajaran DPRD Rohil bersama perwakilan Pemda, Dinas Perikanan, PT. SPRH, dan pihak SPBU. Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhonny Charles hadir menemui nelayan dan berdialog langsung di lokasi aksi.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencari solusi cepat. Salah satunya dengan rencana penambahan modal sebesar Rp 422 juta kepada PT. SPRH guna membeli 64 ton solar. Pemda juga berjanji berkoordinasi dengan Pertamina, Polda Riau, dan Kejaksaan terkait pengoperasian kembali SPBU yang sempat terhambat.
Musyawarah di ruang rapat DPRD menghasilkan lima poin kesepakatan penting, yaitu:
1. Pemda mengalokasikan dana Rp422.697.928 untuk pembelian solar sebanyak 64 ton.
2. Distribusi solar diprioritaskan 16 ton/hari untuk nelayan, 4 ton/hari untuk umum.
3. SPBU diwajibkan melayani dengan dua nozel agar distribusi lancar.
4. Seluruh rekomendasi nelayan diverifikasi ulang oleh Dinas Perikanan.
5. Pengawasan distribusi dan keuangan dikawal langsung oleh Wakil Bupati bersama Disperindagsar dan Bagian Ekonomi.
Aksi unjuk rasa yang dimulai pagi hari itu berakhir tertib sekitar pukul 15.50 WIB. Massa membubarkan diri dengan damai setelah mendapat kepastian dari pemerintah. Situasi tetap kondusif berkat sinergi aparat kepolisian, pemerintah, dan perwakilan nelayan. (R-02)
