Cegah Keracunan Makanan, Anggota DPRD Pekanbaru Lindawati Ingatkan Pengawasan Ketat MBG
Anggota DPRD Pekanbaru Lindawati, SE. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota DPRD Pekanbaru Lindawati, SE mengingatkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diawasi secara ketat. Hal tersebut disampaikan Lindawati merespon banyaknya kasus keracunan makanan di sejumlah tempat, khususnya di daerah Pulau Jawa.
Lindawati meminta agar proses pengadaan MBG dilakukan sesuai dengan prosedural dengan memastikan setiap makanan diproses secara higienis dan menjaga kualitas pengolahan hingga sampai dikonsumsi siswa.
"Jangan sampai kasus keracunan MBG yang banyak diberitakan saat ini, justru terjadi di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kita meminta agar SOP yang sudah ada diawasi penerapannya," kata Lindawati, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, kasus keracunan MBG bisa memicu kerisauan yang mendalam bagi siswa dan orangtua. Selain itu, keselamatan siswa yang mengonsumsi MBG harus menjadi prioritas utama.
"Karena keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama. Kita mendukung program MBG, namun pelaksanaannya harus berjalan dengan baik dan kontrol ketat, terutama terhadap makanan yang dikonsumsi siswa," kata Lindawati.
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru ini memprediksi, potensi terjadinya keracunan bisa semakin besar, seiring akan lebih massifnya MBG dilaksanakan di daerah, termasuk di Kota Pekanbaru. Karenanya, seluruh dapur MBG yang beroperasi harus benar-benar memastikan makanan yang dihasilkan tidak mengandung unsur racun yang merusak kesehatan siswa.
"Dengan akan makin massifnya MBG dibagikan ke sekolah di Pekanbaru, maka pengawasan harus diperketat. Jangan sampai korban jatuh," kata srikandi Partai NasDem ini.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dilibatkan dalam pengadaan MBG. Hal ini untuk memastikan pengecekan mutu makanan sebelum dikonsumsi oleh siswa.
"Dengan semakin banyak pihak yang terlibat melakukan pengawasan dan pemantauan, maka potensi terjadinya keracunan makanan ini bisa dikendalikan secara dini. Masyarakat juga harus aktif dalam melakukan pengawasan," pungkas Lindawati. (R-03)
