Koalisi Masyarakat Desak MBG Dihentikan Sementara, Banyak Kasus Keracunan dan Jadi Promosi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).
Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.
“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Dia mengatakan, penting juga untuk menindaklanjuti pendampingan kerugian dari penerima manfaat, seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.
“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” ungkap dia.
ICW menilai program MBG dipakai oleh oknum-oknum yang bermaksud berpromosi politik lewat program makan bagi pelajar itu.
“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” jelasnya.
Aspek-aspek yang perlu diperjelas adalah petunjuk pelaksanaan atau juklak, petunjuk teknis atau juknis, dan standar operasional prosedur atau SOP.
“Jadi mungkin jelas ya, juga nanti alternatif-alternatifnya yang paling penting adalah adanya akuntabilitas, transparansi, dan secara jelas regulasinya, termasuk juklak, juknis, dan SOP-nya,” tegas dia.
JPPI: Keracunan MBG adalah kegagalan sistemik
Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pola kasus yang tersebar menunjukkan kegagalan sistemik sehingga perlu diberlakukan penghentian dan penanganan darurat.
"Jadi kalau menurut saya sih karena kejadiannya ini sudah merata di berbagai kota tidak hanya di Jawa Barat, mestinya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) diterapkan di mana-mana, dan MBG diperhentikan total,” ungkap dia.
Dengan begitu, maka proses audit dan perbaikan sistem bisa jauh lebih optimal. Sementara tentang apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki, Ubaid menjelaskan bahwa kondisi keracunan menjadi prioritas dari perbaikan itu.
“Jadi jangan hanya di satu titik yang bermasalah, ada banyak keracunan. Karena secara prinsip semua bermasalah bahkan harus situasinya KLB. Setop MBG, evaluasi dan lakukan audit investigatif,” tegas dia.(R-04)
