Anggota DPD Penrad Siagian Kecam Kekerasan PT Toba Pulp Lestari terhadap Masyarakat di Sihaporas
Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mengecam keras insiden tersebut. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta – Bentrokan antara pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas pecah di kawasan Buttu Pangaturan, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Senin (22/9/2025) pagi. Insiden sekitar pukul 08.00 WIB itu menyebabkan lima warga mengalami luka-luka serta kerusakan pada rumah adat, posko, dan beberapa kendaraan milik warga.
Kronologi yang beredar di media sosial menyebut lebih dari 150 pekerja TPL, terdiri dari buruh harian lepas, petugas keamanan, dan oknum yang diduga preman bayaran, memasuki wilayah adat. Serangan itu memicu kericuhan dan meninggalkan jejak kerusakan.
Merespons itu, Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mengecam keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindak kekerasan dalam kondisi konflik agraria tidak bisa dibenarkan.
“Dalam situasi apa pun, kekerasan tidak dibenarkan. Apalagi dalam konflik agraria yang telah lama terjadi di Sihaporas, masyarakat adat yang mempertahankan hak leluhurnya tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan,” ujar Penrad dalam keterangan resminya, Senin, 22 September 2025.
Penrad mengaku menerima laporan langsung dari warga korban bentrokan. Dalam sebuah pesan singkat, warga meminta perhatian terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
“Mohon perhatiannya untuk masyarakat di Sihaporas atas bentrokan yang terjadi hari ini. Sampai malam ini masih ada 2 orang warga yang terjebak di lahan. Karena TPL sudah berjaga di lahan. Satu orang tidak berani keluar dari ladangnya karena ketakutan,"
"Sementara satu orang lagi perempuan berumur 60 tahun tidak diketahui di mana posisinya setelah tadi siang berpencar saat TPL melakukan penyerangan,” demikian isi pesan warga yang diteruskan kepada Penrad.
Menanggapi hal tersebut, Penrad mendesak manajemen PT TPL menghentikan praktik kekerasan dan tidak menggunakan senjata maupun pentungan terhadap masyarakat.
"Saya meminta TPL untuk berhenti melakukan kekerasan kepada masyarakat, tidak perlu dihadapi dengan senjata dan pentungan! Masyarakat hanya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka," ujarnya.
Ia juga meminta kepolisian, khususnya Polres Simalungun, segera hadir memberikan perlindungan kepada warga yang menjadi korban.
Senator asal Sumut ini mengimbau Polri menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
"Saya telah berkomunikasi dengan Kapolres Simalungun. Saya meminta Kapolres dan jajaran memberikan keamanan bagi masyarakat. Kepolisian harus hadir dan menjaga masyarakat yang mendapatkan kekerasan oleh para pekerja PT. TPL. Jangan ikut masuk dan larut dalam konflik yang bukan menjadi tugasnya," tuturnya.
“Polres Simalungun harus menindak tegas pelaku kekerasan dan juga merespons dengan cepat laporan masyarakat saat adanya insiden kekerasan. Jangan sampai laporan pihak perusahaan didahulukan dan laporan masyarakat dikesampingkan. Seperti semboyan Polri di ulang tahun ke 79 ‘Polri untuk masyarakat’ harus termanifestasi dalam kasus ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Penrad mengusulkan agar kawasan konflik dinyatakan steril dengan menghentikan seluruh aktivitas perusahaan untuk mencegah bentrokan susulan.
Ia juga menyatakan akan menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) guna mencari solusi permanen atas konflik agraria yang telah puluhan tahun berlangsung di Tanah Batak.
“Semua harus duduk bersama agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan terus menimbulkan kerugian serta korban akan terus berjatuhan,” kata Penrad Siagian. (R-04)
