RUPS-LB Copot Direktur BUMD PT Bumi Meranti, Budiman: Saat Target Tak Tercapai, Bongkar Kegagalan Bisnis dan Cari Nakhoda Baru
Dengan penyertaan modal Rp 5 miliar, BUMD PT Bumi Meranti melaksanakan usaha penggemukan 150 ekor sapi. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang Rabu (10/9/2025) lalu menjadi hari yang tak akan dilupakan Budiman. Posisinya sebagai Direktur PT Bumi Meranti resmi dicopot.
Alasan pemberhentian itu jelas, ia dinilai gagal memenuhi target keuntungan yang ditetapkan. Padahal, modal yang digelontorkan untuk BUMD tersebut berasal dari APBD, dana publik yang semestinya berbuah dividen sebagai tambahan pendapatan asli daerah.
Bagi para pemegang saham, kegagalan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Kinerja yang dianggap tak maksimal, laporan keuangan yang tidak transparan, hingga potensi tindakan yang berisiko merugikan perusahaan, menjadi dasar kuat di balik keputusan itu. Semua mengacu pada aturan hukum yang memang memberikan ruang pemberhentian jika seorang direktur tak lagi mampu menjaga performa perusahaan.
Tak hanya berhenti di pencopotan Budiman, RUPS-LB kali ini juga menghasilkan restrukturisasi kepengurusan. Langkah ini diambil sebagai sinyal bahwa perusahaan daerah harus berbenah, menata ulang arah, dan kembali meneguhkan komitmen sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Di balik keputusan tegas itu, tersimpan pesan sederhana namun tajam, dimana jabatan bisa datang dan pergi, tetapi tanggung jawab atas kepercayaan publik harus selalu dijaga.
Keputusan itu tak main-main, karena langsung disaksikan oleh Bupati Kepulauan Meranti serta sejumlah pejabat terkait. Drs. Irmansyah, Komisaris PT Bumi Meranti sekaligus Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mengakui langkah ini adalah jawaban dari kekecewaan panjang.
“Dalam RUPS-LB kemarin, kami sepakat untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan. Seleksi terbuka kembali akan digelar untuk menentukan Direksi BUMD, mulai dari Direktur Utama, manajer bisnis, hingga administratif keuangan,” ujar Irmansyah lugas.
Bukan hanya soal target keuntungan yang gagal tercapai, fakta lain yang menyeruak justru lebih mengejutkan: banyak sektor bisnis yang tak pernah dijalankan. Padahal, sejumlah kerjasama dan nota kesepahaman sudah ditandatangani.
Ada MoU dengan PT Pelindo untuk pengelolaan parkir di pelabuhan. Ada juga penjajakan bersama investor asal Singapura di bidang tenaga kelistrikan. Belum lagi rencana sistem outsourcing untuk pegawai OPD, hingga peluang participating interest di PT ITA. Semua itu seakan hanya tersimpan di atas kertas, tanpa pernah diwujudkan di lapangan.
RUPS-LB kali ini pun menjadi panggung evaluasi besar-besaran. Sebuah isyarat bahwa PT Bumi Meranti harus bertransformasi, menemukan kembali arah bisnisnya, dan menebus kepercayaan publik yang sempat goyah.
Karena pada akhirnya, BUMD bukan hanya soal laba, melainkan tentang bagaimana sebuah perusahaan daerah bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Keputusan ini bukan sekadar mengganti Direktur, melainkan upaya menata ulang wajah BUMD yang sempat dianggap berjalan lamban dan tidak produktif.
Komisaris PT Bumi Meranti, Drs. Irmansyah, mengungkapkan, kepengurusan baru nanti akan dicari sosok yang lebih profesional dan segar. Tidak lagi sekadar mengandalkan kedekatan, tetapi melalui mekanisme seleksi terbuka. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, ditunjuk sebagai ketua tim seleksi direksi baru.
“Selama ini hanya Direktur Utama yang di-SK-kan pemerintah daerah. Sedangkan manajer bisnis dan lainnya direkrut lewat SK Direktur. Ke depan semuanya harus ikut test and proper test serta assessment,” tegas Irmansyah.
Namun, pekerjaan rumah yang ditinggalkan pengurus lama ternyata cukup berat. Pertanggungjawaban keuangan memang secara umum diterima, tapi ada catatan merah yakni penggunaan biaya operasional yang belum jelas, hingga kasus sapi mati tanpa berita acara.
Sapi ini bukan sembarangan. Penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar sudah digelontorkan pemerintah daerah untuk membeli 150 ekor sapi Peranakan Ongol sejak 2022. Sapi-sapi itu dipelihara di kandang penggemukan Jalan SMA 3 Dorak. Tapi, setelah tiga tahun berlalu, belum ada keuntungan yang bisa dinikmati.
Apakah PT Bumi Meranti merugi? Irmansyah memilih kata yang lebih halus.
“Bukan gagal, tapi usaha yang belum menguntungkan,” ujarnya singkat.
Di balik meja rapat RUPS-LB, terkuaklah catatan keuangan yang menjadi perhatian banyak pihak. Drs. Irmansyah, Komisaris PT Bumi Meranti memaparkan rincian penyertaan modal daerah sebesar Rp 5 miliar yang digelontorkan sejak 2022 untuk program penggemukan sapi.
Dari dana besar itu, sebanyak 150 ekor sapi Peranakan Ongol dibeli dengan harga Rp 12,25 juta per ekor, menghabiskan dana Rp 1,837 miliar. Sebagai pelengkap, sebuah kandang permanen senilai Rp 1,1 miliar juga berdiri megah di Jalan SMA 3 Dorak. Beberapa aset lain ikut tercatat, mulai dari sepeda motor hingga mesin pencacah rumput.
Namun, alur perjalanan bisnis sapi itu ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Sebanyak 106 ekor sapi berhasil dijual dengan harga rata-rata Rp 16 juta per ekor, menghasilkan pemasukan Rp 1,696 miliar. Tetapi, dari jumlah itu, masih ada piutang Rp 400 juta yang belum dibayarkan pembeli. Ditambah uang tunai sekitar Rp 200 juta di kas, total hitungan kasarnya hanya mencapai sekitar Rp 3,6 miliar.
Bagaimana dengan sisanya?
Irmansyah mengakui masih ada 24 ekor sapi yang kini dititipkan di mitra usaha, sementara 20 ekor lainnya mati tanpa keterangan yang jelas dan bahkan tanpa berita acara.
“Itulah kondisi yang kita terima dalam laporan. Ada yang terjual, ada yang masih tersisa, ada juga yang mati,” ujar Irmansyah.
Catatan ini menegaskan, modal besar yang ditanamkan belum juga memberi keuntungan berarti bagi daerah. Justru muncul pertanyaan, apakah uang rakyat benar-benar diolah dengan baik, atau hanya hilang dalam hitungan angka dan ekor sapi yang tak lagi utuh?.
Di ruang rapat yang penuh angka dan perdebatan, Irmansyah, Komisaris PT Bumi Meranti, mengungkapkan sebuah kenyataan pahit. Bagaimana bisa BUMD berbicara soal keuntungan, jika penyertaan modal yang digelontorkan hanya berputar di kandang sapi semata? Harapan untuk memperluas sayap ke sektor lain memang pernah ada—mulai dari parkir pelabuhan hingga kelistrikan—namun semuanya kandas di tengah jalan.
“Direktur lama kurang gercep. Harusnya ikut kegiatan lain, tapi tidak terealisasi,” ujarnya lugas.
Kegagalan meraih keuntungan itu berdampak nyata. Tak ada deviden yang bisa masuk ke kas daerah. Tak ada kontribusi balik bagi APBD yang sudah mengucurkan modal hingga miliaran rupiah.
Namun di tengah kekecewaan itu, Irmansyah justru menyingkap kisah lain yang jarang terdengar, dimana ia memilih untuk tidak mengambil hak gajinya selama tiga tahun terakhir. Padahal, setiap bulan, posisinya sebagai komisaris berhak menerima Rp 6 juta.
“Saya sudah berjanji sejak awal, tidak mau terima gaji sebelum ada deviden untuk kas daerah. Begitu juga anggaran perjalanan dinas sejak 2022, tidak pernah saya ambil,” tegasnya.
Kontras dengan sikapnya, Direktur Budiman justru tetap menerima gaji Rp 7 juta per bulan berikut dengan berbagai biaya operasional lainnya.
Cerita ini menyisakan pertanyaan mendasar: ketika ada yang rela menahan diri demi komitmen pada daerah, mengapa justru ada yang tetap merasa berhak di tengah perusahaan yang belum juga menunjukkan untung?.
Di balik janji besar BUMD untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kenyataan yang tersingkap justru getir. Dalam sebuah wawancara terdahulu, Direktur PT Bumi Meranti, Budiman, tidak banyak bicara tentang prospek keuntungan. Sebaliknya, ia mengakui dengan gamblang bahwa modal Rp 5 miliar dari Pemkab Kepulauan Meranti kemungkinan besar tak akan kembali utuh.
Pernyataan itu kontras dengan sikap Komisaris, Irmansyah, yang memilih istilah lebih halus: bukan merugi, hanya belum menguntungkan. Namun di meja hitung, angka-angka bercerita lain.
Dari 150 ekor sapi Peranakan Ongol yang dibeli, hanya 49 ekor yang berhasil terjual dengan harga Rp 16,5 juta per ekor sekitar Rp 808,5 juta. Sisanya, 95 ekor sapi dimitrakan ke peternak lokal dengan sistem bagi hasil. Jika seluruh sapi itu dijual dengan harga sama, nilai kotor bisa mencapai Rp 1,567 miliar. Tapi karena pola kemitraan 50:50, porsi BUMD menyusut jadi hanya Rp 783,75 juta.
Total pemasukan? Rp 1,559 miliar. Angka itu terpaut jauh dari modal awal, meninggalkan defisit sebesar Rp 3,44 miliar. Dan itu pun belum memasukkan biaya pembangunan kandang Rp 1,1 miliar, gaji pegawai, hingga belanja operasional kantor.
Bukan sekadar hitungan minus, kisah ini menyingkap rapuhnya strategi usaha dan lemahnya akuntabilitas. Dana publik yang seharusnya berputar menjadi keuntungan justru membeku di angka kerugian. Dividen yang ditunggu-tunggu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah nihil belaka, sementara beban pengelolaan seolah tak ditanggung sepenuh hati oleh mereka yang diberi amanah.
Lebih dari sekadar bisnis yang tak berbuah, kasus PT Bumi Meranti menjadi potret suram ketika visi besar pembangunan daerah tersandera oleh salah urus dan keputusan yang lamban. (R-01)
