Fakta-fakta Hakim Itong Mantan Koruptor Jadi PNS Lagi di PN Surabaya
Mahkamah Agung (MA) mengangkat kembali Itong Isnaeni Hidayat, eks hakim yang pernah dipenjara karena kasus korupsi, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Surabaya - Kabar mengejutkan datang dari dunia peradilan. Mahkamah Agung (MA) mengangkat kembali Itong Isnaeni Hidayat, eks hakim yang pernah dipenjara karena kasus korupsi, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Padahal, Itong dikenal publik setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2022 lalu terkait kasus suap, namun kini ia kembali masuk ke sistem peradilan sebagai abdi negara.
Berikut fakta-faktanya:
1. Diangkat Jadi PNS Lagi di PN Surabaya
Itong Isnaeni Hidayat resmi kembali sebagai PNS PN Surabaya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan (SK), dan hal ini membuat publik terkejut karena sosok yang pernah terjerat kasus suap kini kembali ke lembaga yang sama tempat ia dulu bertugas.
"Belum jelas. Nanti nunggu yang bersangkutan melapor untuk melaksanakan tugas dan dilihat formasi yang kosong," kata Humas PN Surabaya, Pujiono, Rabu (27/8/2025).
2. Terpidana Korupsi yang Divonis 5 Tahun Penjara
Sebelum kembali menjadi PNS, Itong sempat divonis lima tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam kasus perdata pembubaran PT Sayu Giri Primedika (SGP), vonis ini menjadi salah satu putusan penting dalam perjalanan kariernya yang terhenti akibat OTT KPK.
"Korban meninggal saat perjalanan ke RSI At Tin Husada," jelas Agus.
3. SK Baru Turun Sepekan Lalu
SK pengangkatan Itong sebagai PNS turun pada 21 Agustus 2025, dan hingga kini ia belum beraktivitas di PN Surabaya meski secara administratif sudah sah kembali menjadi aparatur sipil negara.
"Belum (aktif), Mas. SK (Itong sebagai ASN di PN Surabaya) baru hari Kamis (21/8/2025) kemarin," ujar Pujiono.
4. Menunggu Penempatan Tugas
Meski SK sudah turun, posisi atau formasi apa yang akan ditempati Itong belum ditentukan karena pihak pengadilan masih menunggu ia melapor secara resmi untuk bisa ditempatkan di bagian yang kekurangan pegawai.
"Pokoknya yang bersangkutan lapor melaksanakan tugas, langsung hari itu juga ditempatkan di bagian yang kekurangan pegawai," tandas Pujiono.(R-04)
