Kepulauan Meranti Darurat Darah: Mengapa Nyawa Pasien Bergantung pada Pengumuman di Media Sosial?
Wan Suhendra Pratama, Ketua Relawan Donor Darah Meranti bersama dengan petugas laboratorium RSUD saat menyerahkan bingkisan sempena ulang tahun organisasi sosial itu. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepulauan Meranti tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang tak banyak dibicarakan: kekurangan darah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berujung pada kematian pasien. Dalam catatan kasus yang dihimpun dari berbagai sumber medis dan keluarga korban, anemia parah menjadi penyebab yang kerap muncul di balik kematian tersebut. Namun masalahnya bukan sekadar soal penyakit, melainkan minimnya pasokan darah yang siap digunakan.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki bank darah yang memadai. Artinya, tidak ada stok darah yang disimpan dalam jumlah cukup untuk keadaan darurat. Situasi ini diperburuk oleh mandeknya kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di daerah. Tanpa organisasi yang aktif mengelola donor dan distribusi darah, RSUD hanya mengandalkan pengumuman darurat di media sosial untuk mencari pendonor — sebuah metode yang memakan waktu, padahal nyawa pasien berpacu dengan detik.
Dalam sejumlah kasus, permintaan darah dengan golongan tertentu datang terlambat atau tak terpenuhi sama sekali. Akibatnya, pasien yang membutuhkan transfusi segera terjebak dalam situasi “menunggu darah” yang seringkali berakhir dengan kematian.
Fakta-fakta ini menunjukkan ada mata rantai yang putus dalam layanan kesehatan darurat di Kepulauan Meranti. Tanpa intervensi cepat untuk membentuk bank darah dan mengaktifkan kembali PMI, korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.
Di Kepulauan Meranti, krisis darah bukan sekadar isu medis, tetapi persoalan kemanusiaan yang nyata. Arpitis, seorang relawan yayasan yang aktif membantu pasien di rumah sakit, mengaku hampir setiap hari menghadapi permintaan mendesak dari keluarga pasien yang membutuhkan darah.
“Pernah ada yang langsung menghubungi saya meminta 26 kantong darah sekaligus. Itu belum termasuk permintaan dari kawan-kawan relawan lain. Bayangkan, bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan sebesar itu kalau stok darah saja tidak ada?” ujarnya.
Menurut Arpitis, solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan aksi relawan. Ia menilai pemerintah harus segera mengaktifkan kembali kepengurusan PMI dan memberikan dukungan anggaran yang memadai, seiring dengan keberadaan rumah sakit di daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah pendonor sering kali tidak sebanding dengan pasien yang membutuhkan darah. Bahkan, banyak pendonor yang seharusnya baru bisa kembali mendonor setelah tiga bulan, terpaksa melakukannya lebih cepat karena desakan kebutuhan.
“Terkadang dalam sehari, puluhan kantong darah dibutuhkan, tapi yang tersedia tidak sampai setengahnya. Kondisi ini sudah banyak memakan korban jiwa. Donor darah itu ada masa pemulihan, tapi karena niat baik, orang-orang ini mendonor lagi sebelum waktunya. Begitulah mulianya hati mereka,” kata Arpitis.
Di sudut kecil Kabupaten Kepulauan Meranti, ada seorang pemuda yang hampir setiap hari bergulat dengan waktu dan nyawa. Namanya Wan Suhendra Pratama. Sebagai Ketua Relawan Donor Darah Meranti, ia bukan hanya sekadar penghubung antara pasien dan pendonor—ia adalah garda terakhir bagi mereka yang hidupnya bergantung pada setetes darah.
Namun di balik perjuangan itu, tersimpan kerisauan yang tak pernah surut. “Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun… sudah banyak sekali pasien yang meninggal karena persoalan darah yang tidak terpenuhi di RSUD. Jujur, di dalam hati saya merasa gagal,” ucapnya lirih.
Setiap kali ada warga yang membutuhkan darah mendesak, Suhendra segera bergerak. Grup WhatsApp dan media sosial menjadi ruang darurat tempat ia mengirimkan pengumuman, memanggil satu per satu pendonor tetap yang masih mau dan mampu membantu. Tidak jarang, permintaan itu datang di tengah malam atau saat ia sendiri tengah bekerja.
Meski begitu, perjuangan ini berjalan nyaris tanpa dukungan. Sejak 2020, Suhendra bergerak sendiri, mengandalkan dana pribadinya untuk membeli puding sebagai ucapan terima kasih bagi para pendonor. “Kini sudah dua tahun saya belum bisa berbuat karena keterbatasan biaya. Pekerjaan saya pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Yang membuatnya semakin sedih, tidak ada satu pun pihak yang merespons persoalan darah ini dengan keseriusan. Bank darah tak tersedia, PMI tak aktif, dan setiap kekurangan stok berarti mempertaruhkan nyawa. “Cepat atau lambat masalah ini wajib diselesaikan. Kalau terlambat saja, persoalan nyawa yang jadi taruhan,” tegasnya.
Di bulan kemerdekaan ini, Suhendra menyimpan harapan sederhana: agar pemerintah daerah menghadiahkan solusi nyata. Sebab, bagi mereka yang berjuang di garis depan, darah bukan sekadar cairan merah—ia adalah napas terakhir yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. (R-01)
