LARM se-Sumatera Dukung Daerah Istimewa Riau
Hasil Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera yang digelar di Pekanbaru adalah menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR). Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dukungan terhadap perjuangan menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa terus menguat. Salah satu rekomendasi penting hasil Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera yang digelar di Pekanbaru adalah menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR).
Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.
"Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur karena LARM se-Sumatera mendukung Daerah Istimewa Riau," ujarnya, Ahad (10/8/2025).
Menurut Datuk Seri Taufik, dukungan dari LARM se-Sumatera mempertegas bahwa gagasan DIR bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan merupakan aspirasi kolektif masyarakat adat Melayu di kawasan Sumatera. Ia menambahkan, secara geografis Riau berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera ke luar negeri, sehingga wajar jika daerah ini diberikan status khusus.
"Dengan peningkatan status pemerintahan ini, adat dan budaya Melayu akan terus terjaga dan berkembang," tambahnya.
Dukungan dari LARM se-Sumatera ini sejalan dengan harapan yang sebelumnya disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, saat membuka Musyawarah V LARM di Balai Adat LAMR, Sabtu (9/8/2025).
Dalam sambutannya, Job menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan penuh kepada LAMR dalam memperjuangkan status keistimewaan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat adat dalam merealisasikan tujuan bersama itu.
“Kehadiran para tokoh adat hari ini adalah bukti kebesaran Melayu di Sumatera. Pemerintah Riau siap bersama LAMR dalam mewujudkan Daerah Istimewa Riau. Ini adalah kerja kolektif,” kata Job.
Job juga menyoroti bahwa meskipun Riau kaya sumber daya alam, daerah ini belum mendapatkan keadilan dalam pengelolaannya. Banyak perusahaan besar beroperasi, namun kontribusi terhadap masyarakat adat dan daerah masih terbatas.
“Status istimewa bukan semata kehormatan, tapi jalan memperkuat daya kelola negeri sendiri,” tegasnya.
Job berharap agar LARM se-Sumatera serta berbagai paguyuban adat lainnya terus memberikan dukungan nyata, sebagai bentuk solidaritas antar-rumpun Melayu dan komitmen menjaga warisan budaya di tengah arus perubahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, sebelumnya juga telah menyuarakan dukungan terhadap DIR dalam rapat paripurna istimewa Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau. Ia menyebutkan bahwa perjuangan tersebut adalah bagian dari cita-cita luhur masyarakat Riau.
“Dengan terwujudnya Daerah Istimewa Riau, kita tidak hanya bicara tentang status administratif, tetapi tentang Riau yang bertamadun, bermartabat, dan menjadi pusat kebudayaan Melayu,” ujar Kaderismanto.
Ia juga menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan RPJMD Riau 2025–2029 yang mengusung visi Riau Bedelau, yakni Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju. (R-05)
