Janji di Awal Jabatan : Fajar Triasmoko dan Langkah Kecil Menuju Kesejahteraan Pegawai Kepulauan Meranti
Sejak pertama kali menjejakkan kaki sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko MT tak datang dengan janji kosong. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Sejak pertama kali menjejakkan kaki sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko MT tak datang dengan janji kosong. Di balik tumpukan laporan, angka-angka beban fiskal, dan silang sengkarut anggaran, Fajar membawa satu tekad yakni menuntaskan persoalan kesejahteraan pegawai.
Tanpa menyampingkan urusan yang lain yang juga prioritas, Fajar menyebutkan bahwa jika para pegawai sudah mendapatkan hak mereka, maka bukan tidak mungkin pelayanan terhadap masyarakat semakin lebih baik.
Baginya, gaji yang tepat waktu bukan sekadar angka yang ditransfer ke rekening, melainkan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para ASN, honorer, hingga aparatur desa. Jika mereka sudah tenang secara ekonomi, Fajar yakin pelayanan kepada masyarakat akan jauh lebih optimal.
Dan janji itu bukan hanya berhenti di meja kerja. Dalam waktu dua minggu sejak ia dilantik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mencicil utang-utang gaji dan tunjangan yang selama ini menyesakkan banyak pihak. Meski belum sepenuhnya sesuai harapan banyak orang, pembayaran itu menjadi sinyal awal dari sebuah ikhtiar yang serius.
“Kami hanya mampu membayarkan TPP bulan Maret dan April, serta satu bulan gaji honorer untuk Juni 2025,” ujar Fajar, dengan nada jujur namun tetap optimis.
Di tengah keterbatasan kas daerah, langkah kecil itu menjadi angin segar. Ia sadar, jalan ini tidak akan mudah. Tapi komitmen yang dibangun bersama kepala daerah tetap dipegang erat: bahwa sepanjang 2025, gaji honorer dan TPP harus disalurkan penuh untuk 12 bulan.
Fajar tidak menutup mata terhadap kebutuhan lain yang juga prioritas. Namun ia memilih untuk menyentuh hal paling mendasar terlebih dahulu: hak para pegawai. Karena di sanalah fondasi pelayanan publik dimulai.
Di ruang sempit yang penuh tumpukan berkas dan hitung-hitungan angka, Fajar Triasmoko MT duduk tenang. Wajahnya tak menunjukkan kegelisahan, meski apa yang sedang ia tangani jauh dari kata mudah. Sejak dipercaya menahkodai BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar tahu tugasnya bukan sekadar soal anggaran—tapi juga soal kepercayaan.
“Kalau bicara kinerja, pimpinan sebelumnya juga sudah baik. Tapi memang, dari sisi tata kelola keuangan, ada yang perlu dibereskan. Beberapa anggaran melenceng dari pos semestinya. Itu yang coba kami rapikan sekarang,” ungkapnya jujur.
Kerapuhan dalam sistem penganggaran membuat konsekuensinya berat: keterlambatan pembayaran gaji honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbulan-bulan. Padahal, hak-hak itu menyangkut dapur ribuan keluarga.
Fajar mengakui, ada upaya sebelumnya untuk menyalurkan empat bulan TPP dan dua bulan gaji honorer secara sekaligus. Namun, niat baik itu terhenti di tengah jalan. Skema pinjaman melalui Bank Riau Kepri batal ditindaklanjuti karena persyaratan teknis yang tak mampu dipenuhi.
“Kami sempat upayakan pinjaman jangka pendek ke bank. Tapi ada syarat yang belum bisa kami penuhi, jadi permohonan itu tak bisa diproses,” jelasnya.
Kini, pembayaran gaji dan TPP hanya bisa dilakukan secara bertahap. Dana yang tersedia berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang digunakan dengan sangat hati-hati. Ini langkah realistis agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Terkait rencana pinjaman yang sempat tertunda, Fajar menyebut opsi itu masih terbuka. Namun, syarat administrasi mengharuskannya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Perubahan 2025. Artinya, semua baru bisa diajukan setelah perubahan anggaran selesai disahkan.
“Kalau dipaksakan sekarang, tetap tidak bisa. Pinjaman hanya bisa diajukan setelah perubahan APBD rampung,” ujarnya tegas.
Di tengah dinamika yang kompleks, Fajar Triasmoko mencoba tetap jernih. Ia tahu, tak semua harapan bisa langsung terpenuhi. Tapi selama transparansi dan tanggung jawab dikedepankan, ia yakin langkah-langkah kecil ini bisa menyelamatkan kepercayaan besar masyarakat kepada pemerintah. (R-03)
