Kerap Dianggap Anak Tiri, Kepulauan Meranti Menatap Harapan Baru: dari Pinggiran ke Pilar Pembangunan Riau
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029 di Pekanbaru, Senin pagi, 30 Juni 2025. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Suasana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029 di Pekanbaru, Senin pagi, 30 Juni 2025, berubah menjadi titik balik penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk pertama kalinya, kabupaten termuda dan kerap dianggap sebagai “anak tiri” pembangunan itu, ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan (WP) Pilar Meranti oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Keputusan ini bukan sekadar label administratif. Ia membawa pesan kuat bahwa Kepulauan Meranti bukan lagi sekadar daerah terluar, tapi kini menjadi bagian inti dari strategi pembangunan Riau.
Dalam arah kebijakan WP Pilar Meranti, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pengembangan kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri. Tak hanya Pekanbaru, Siak, dan Kampar, tapi Kepulauan Meranti juga disebut secara eksplisit dalam empat proyek strategis diantaranya Pembangunan Jembatan Tebingtinggi – Pulau Merbau, Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dakal – Ketamputih, Peningkatan dan perbaikan ruas jalan Trans Meranti (Pulau Padang – Teluk Belitung – Meranti Bunting, Teluk Ketapang – Semukut, dan Selatpanjang – Alai – Kampung Balak), dan Pembangunan Pelabuhan Logistik Pulau Rangsang.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menyambut keputusan ini dengan penuh syukur dan semangat baru. “Kami sangat mengapresiasi masuknya Meranti dalam WP Pilar Meranti oleh Pemprov Riau. Tentunya kami berharap semua program yang sudah direncanakan itu dapat segera terlaksana,” ucapnya penuh harap.
Bupati Asmar secara tegas menyoroti kesenjangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Kepulauan Meranti dibandingkan daerah lain di Riau. Ia menyebutkan bahwa sudah memberi instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk serius menindaklanjuti semua rencana strategis yang telah ditetapkan.
“Kita harus pastikan rencana itu tidak hanya berhenti di atas kertas. Kita butuh realisasi,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Meranti, Khalid Ali, juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap infrastruktur jalan dan jembatan. “Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, maka akses dasar harus dibenahi dulu,” ujarnya dalam forum Musrenbang tersebut.
Mimpi Meranti Berdagang Lintas Batas Secara Legal
Tak hanya soal infrastruktur, Sekda Meranti, Bambang Suprianto, menyampaikan visi jangka panjang lain yang juga berpotensi mendongkrak ekonomi daerah. Ia meminta agar Pemprov Riau membantu membuka jalan bagi perdagangan lintas batas Meranti dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura secara legal.
“Jika ini berhasil, dampaknya sangat besar bagi ekonomi masyarakat pesisir. Meranti bisa menjadi pintu gerbang perdagangan internasional dari Riau,” katanya tegas.
Peran Bappeda dalam Mewujudkan RPJMD ke RKPD
Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal program ini agar tidak berhenti di RPJMD, tapi juga masuk ke RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan. Ia menekankan pentingnya follow-up secara teknis bersama OPD agar cita-cita tersebut menjelma menjadi proyek nyata dari 2026 hingga 2030.
“Jika ini terealisasi, tidak hanya angka pertumbuhan ekonomi yang akan naik. Tapi rasa percaya diri masyarakat Meranti sebagai bagian dari pembangunan Riau juga akan tumbuh,” ujar Abu Hanifah dengan nada optimis.
Penetapan Kepulauan Meranti sebagai WP Pilar bukan hanya urusan dokumen perencanaan, tapi merupakan simbol keadilan pembangunan yang lama ditunggu. Di tengah arus pembangunan pesisir dan konektivitas kawasan, Meranti kini punya panggung baru—bukan sekadar untuk tampil, tapi untuk benar-benar maju bersama.
Kini, masyarakat menatap harapan baru. Dari kabut keterisolasian yang dulu menyelimuti, Meranti perlahan menemukan jalannya menuju terang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. (R-01)
