Meski Dana Transfer Turun, Keuangan Daerah Riau Tetap Surplus Berkat Optimalisasi Pendapatan
Di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau justru menunjukkan capaian menggembirakan. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau justru menunjukkan capaian menggembirakan. Hingga akhir April 2025, Riau mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp139,43 miliar.
Capaian ini mengejutkan karena pada awalnya APBD Riau dirancang dalam posisi defisit. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati, menyebut kondisi ini sebagai bukti dari upaya efisiensi belanja dan strategi penguatan pendapatan daerah.
“Meski transfer dari pusat menurun cukup signifikan, posisi anggaran kita tetap solid. Ini menunjukkan bahwa daerah mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah tekanan fiskal,” kata Heni di Pekanbaru, Sabtu (24/5/2025).
Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah hingga April tercatat Rp5,61 triliun atau 15,31 persen dari total pagu. Namun, secara tahunan, angka ini menurun 7,05 persen karena dua faktor utama: turunnya dana transfer pusat sebesar 13,95 persen dan merosotnya transfer antar daerah hingga 90,31 persen.
Namun di balik itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan tahunan sebesar 38,08 persen. Bahkan, kategori Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melonjak drastis hingga 1.099,09 persen, yang menjadi penyokong penting dalam menjaga kestabilan penerimaan.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,47 triliun atau 14,42 persen dari anggaran. Struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasional, namun seluruh kategori belanja tercatat mengalami penurunan, termasuk belanja transfer yang anjlok 49,32 persen dan belanja modal yang turun hampir 40 persen.
“Ini bagian dari penyesuaian kebijakan agar belanja lebih tepat sasaran dan produktif. Kontraksi terjadi hampir di seluruh pos belanja, tapi itu bukan semata pengurangan, melainkan upaya efisiensi dan perencanaan ulang yang lebih bijak,” jelas Heni.
Menariknya, hingga April belum ada pembiayaan daerah yang dicairkan, namun kondisi fiskal tetap menunjukkan keseimbangan yang kuat.
Heni menegaskan, tantangan ini harus dijawab dengan percepatan belanja berkualitas, terutama untuk program-program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia mengingatkan agar momentum surplus ini tidak menjadi akhir, tapi awal dari penguatan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Kinerja ini memberi optimisme. Dengan fiskal yang sehat, kita bisa mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.(R-04)
