Begini Respon Kementerian Kehutanan Usai Kebun Sawit Warga di Kampar Dijadikan Areal Hutan Kemasyarakatan, Picu Konflik-Dituding Merampas Hak Rakyat
Keributan antar warga dengan petugas Kehutanan di Kampar Kiri Hilir saat penandaan batas HKm beberapa hari lalu. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Kementerian Kehutanan merespon polemik penunjukan areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Riau yang memicu konflik antar masyarakat. Penetapan lahan HKm pada kebun sawit yang sudah dikelola warga selama belasan tahun dinilai sebagai bentuk perampasan hak masyarakat. HKm merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan program pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Kehutanan, Mahfudz melalui Sekretaris Ditjen PSKL, Enik Eko Wati menyatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dan diskusi internal menyikapi penolakan masyarakat Kampar Kiri Hilir atas penetapan areal HKm tersebut.
"Kami akan diskusikan di internal oleh para direktur teknis untuk langkah-langkahnya," terang Enik Eko Wati lewat pesan via WhatsApp yang diterima SabangMerauke News, Minggu (11/5/2025).
Enik menyatakan, Ditjen PSKL juga akan melakukan koordinasi dengan UPT terkait di tingkatan tapak. Adapun soal kunjungan lapangan Tim Ditjen PSKL, menurut Enik masih sedang dikoordinasikan.
"Kami koordinasikan dengan UPT kami di tapak," kata Enik.
Diwartakan sebelumnya, masyarakat petani kelapa sawit di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar menolak keras terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait penunjukkan areal Hutan Kemasyarakatan (HKm). Areal HKm tersebut berada di perkebunan kelapa sawit yang telah dikelola masyarakat sejak 15 hingga 20 tahun lalu.
Perwakilan warga yang kebun sawitnya menjadi objek HKm, Nedi menyatakan, masyarakat akan melakukan perlawanan keras, jika areal HKm tersebut berada di atas kebun sawit mereka. Menurutnya, terbitnya SK HKm tersebut sarat akan penyimpangan dan sangat merugikan masyarakat pemilik kebun sawit.
"Ini namanya perampokan. Masyarakat sudah lama berjerih lelah mengelola kebun sawit. Tapi sekarang hanya bermodalkan SK HKm seenaknya saja mau menggusur kami. Kami akan melawan apapun yang terjadi untuk mempertahankan hak kami," kata Nedi, Jumat (9/5/2025).
Ia menduga ada permainan kotor dan cacat prosedural atas penerbitan HKm dan kelompok tani hutan yang ditunjuk sebagai pengelola areal HKm tersebut.
"Jangan sampai kebun masyarakat mereka rampas dan bagi-bagi dengan seenaknya. Kami mendengar ada rumor pembagian jatah kebun sawit untuk orang-orang tertentu. Ini tindakan yang sangat menyakitkan kami masyarakat di negara Pancasila," tegas Nedi.
Menurutnya, masyarakat telah menyampaikan penolakan atas terbitnya SK HKm tersebut ke Kementerian Kehutanan selaku otoritas yang memberikan perizinan. Mereka mendesak agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut SK HKm tersebut, karena telah menjadi sumber konflik horizontal di tengah masyarakat dan merampas hak masyarakat.
"Menteri Kehutanan harus segera mencabut SK HKm tersebut. Harus diaudit ulang bagaimana prosesnya, bagaimana pertek (persetujuan teknis) bisa terbit dan bagaimana verifikasi lapangan dilakukan. Karena ujug-ujug HKm itu diterbitkan dan membuat kaget masyarakat," kata Nedi.
Nedi juga juga menyebut kalau pihaknya telah berusaha bertemu dengan pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Namun warga kecewa karena tak satu pun pejabat DLHK Riau yang berkenan menerima mereka.
"Pejabat dan instansi yang terlibat dalam proses dan tahapan hingga terbitnya SK HKm ini harus bertanggung jawab secara hukum, apalagi jika nantinya terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab," tegas Nedi.
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News, Menteri Kehutanan menerbitkan SK Nomor 11490 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 1.269 hektare di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
Adapun areal HKm tersebut berada di Desa Bangun Sari, Desa Mentulik dan belakangan melebar ke Desa Perhentian Raja. Pengelolaan HKm itu diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KHT) Bersatu Abadi Jaya. Areal HKm yang ditunjuk merupakan wilayah Hutan Produksi eks PT Ruas Utama Jaya (RUJ) yang beberapa tahun lalu telah dicabut perizinannya oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.
Media ini belum mendapatkan penjelasan dari KTH Bersatu Abadi Jaya ikhwal prosedur pengajuan HKM dilakukan.
Ribut Saat Penandaan Batas HKm
Sebelumnya diwartakan, terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, menimbulkan penolakan keras dari masyarakat. Penunjukan areal HKM yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Bersatu Abadi Jaya, ditolak keras oleh warga yang selama ini telah lebih dulu menanam kelapa sawit produktif di areal tersebut.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @Nedi pada Selasa (6/5/2025), terlihat adu mulut terjadi antara sejumlah petugas kehutanan dengan masyarakat petani sawit.
"Jangan kami yang bodoh ini dibodoh-bodohin lagi, Pak," kata seorang pria paruh baya yang protes.
Dalam video tersebut, terlihat kerumunan orang yang sedang berdebat. Ada petugas yang memakai seragam dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek, serta beberapa lainnya mengenakan pakaian tentara.
Kedatangan mereka ke lokasi kebun sawit tersebut untuk melakukan penandaan batas Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada 2024 lalu. Adapun areal HKm yang diberikan Menhut seluas 1.200 hektare lebih. Pengelola HKm yang ditunjuk yakni KTH Bersatu Abadi Jaya.
Masyarakat yang protes keberatan lahan kebun sawit mereka masuk ke dalam HKm. Soalnya, sudah sejak lama mereka mengelola kebun sawit di kawasan tersebut.
"Baru semalam ujug-ujug muncul SK, langsung sekarang diginikan. Gak boleh gitu," kata warga yang protes.
Akun @Nedi menyatakan, masyarakat telah mengeluarkan biaya yang besar untuk menanam dan merawat kelapa sawit tersebut, bahkan mereka sampai berutang.
"Kami udah berhutang ke mana-mana utk membuat kebun tsb. Tapi pemerintah diam aja gak ada sedikitpun reaksinya," tulis Nedi pada kolom komentar.
Penjelasan Kepala KPH Sorek
Kepala KPH Sorek, Amry Setiawan menyatakan, kejadian tersebut berlangsung saat dilakukannya penandaan batas HKm. Penandaan batas itu merupakan mandat yang diberikan Menhut kepada KTH yang mengelola HKM tersebut.
"Surat penunjukan HKm diterbitkan Menteri Kehutanan pada 2024 lalu. Luasnya sekitar 1.200 hektare," kata Amry saat dikonfirmasi SabangMerauke News pada Rabu (7/4/2025).
Ia menyatakan, posisi KPH Sorek hanya sebagai pendamping dalam proses penandaan batas HKm. Selain petugas dari KPH Sorek, saat kejadian itu hadir juga pihak dari BPKH Riau, Balai Perhutanan Soal dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Gakkum Dinas LHK Riau dan aparat.
Saat ditanya tentang penerbitan HKm yang berpotensi memicu konflik horizontal antar masyarakat, Amry mengklaim kalau proses terbitnya SK HKm dari Menteri Kehutanan telah dilakukan secara berjenjang dan melewati tahap verifikasi.
"Itu prosesnya sudah mulai tahun 2020 lalu. Dan sudah ada verifikasi dari PSKL," terang Amry.
Lantas, ketika konflik horizontal berpotensi pecah di tengah masyarakat, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Amry mengaku telah mengusulkan agar masyarakat yang keberatan dirangkul oleh KTH Bersatu Abadi Jaya.
"Namun tentu ada syaratnya, salah satunya yakni bersedia membayar PSDH. Karena KTH yang ditunjuk oleh Menhut juga punya kewajiban," kata Amry. (R-03)
