Rapor Merah! Provinsi Riau Ranking 6 Terendah Realisasi Pendapatan, Ranking 9 Terendah Realisasi Belanja se-Indonesia, Ini Daftarnya
Provinsi Riau mendapat catatan merah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Provinsi Riau mendapat catatan merah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah. Data per 7 Mei 2025, Provinsi Riau menempati rangking 6 terendah se-Indonesia dalam realisasi pendapatan. Kabar buruk lainnya, Provinsi Riau juga nangkring di peringkat 9 terendah dalam realisasi belanja.
Data tersebut diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh pemda secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Tito menegaskan, belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja daerah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.
Selain itu, kata dia, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.
“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya dalam siaran pers, Sabtu (10/5/2025).
Tito mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi. Ia juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya berada dalam kategori terendah.
Berikut daftar realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 7 Mei 2025,
10 Provinsi Realisasi Pendapatan Tertinggi
1. Papua Tengah: 39,08 persen
2. Kalimantan Barat: 35,92 persen
3. Jawa Barat: 32,94 persen
4. Sumatera Utara: 30,65 persen
5. Daerah Istimewa Yogyakarta: 29,76 persen
6. Sulawesi Selatan: 29,11 persen
7. Gorontalo 28,84 persen
8. Kalimantan Utara: 28,76 persen
9. Kepulauan Bangka Belitung: 27,64 persen
10. Bali: 27,50 persen.
10 Kabupaten Realisasi Pendapatan Tertinggi
1. Sumbawa Barat: 46,96 persen
2. Tanah Laut: 37,04 persen
3. Ciamis: 36,34 persen
4. Barito Kuala: 35,08 persen
5. Garut: 34,70 persen
6. Ponorogo: 34,48 persen
7. Melawi 34,17 persen
8. Puncak: 33,89 persen
9. Malang: 33,70 persen
10. Magetan 33,19 persen.
10 Kota Realisasi Pendapatan Tertinggi
1. Denpasar: 34,52 persen
2. Baubau: 33,95 persen
3. Banjarbaru: 33,80 persen
4. Bukittinggi: 33,33 persen
5. Batam: 32,80 persen
6. Padang Panjang: 32,67 persen
7. Banjar: 32,53 persen
8. Tangerang Selatan: 32,44 persen
9. Cimahi: 30,95 persen
10. Payakumbuh: 30,75 persen.
10 Provinsi Realisasi Pendapatan Terendah
1. Papua Pegunungan: 7,24 persen
2. Lampung: 8,83 persen
3. Papua Barat Daya: 9,25 persen
4. Bengkulu: 9,85 persen
5. Papua: 11,37 persen
6. Riau: 12,34 persen
7. Jawa Tengah: 12,72 persen
8. Aceh: 13,30 persen
9. Papua Barat: 15,96 persen
10. Sulawesi Barat: 16,51 persen.
10 Kabupaten Realisasi Pendapatan Terendah
1. Batanghari: 0,14 persen
2. Jayawijaya: 0,35 persen
3. Lumajang: 1,11 persen
4. Empat Lawang: 2,38 persen
5. Mimika: 3,14 persen
6. Semarang: 3,81 persen
7. Cilacap: 4,24 persen
8. Pakpak Bharat: 4,31 persen
9. Aceh Tenggara: 6,12 persen
10. Aceh Selatan: 6,28 persen.
10 Kota Realisasi Pendapatan Terendah
1. Tual: 0,19 persen
2. Subulussalam: 7,38 persen
3. Yogyakarta: 9,37 persen
4. Pematangsiantar: 10,54 persen
5. Sungai Penuh: 13,49 persen
6. Samarinda: 14,45 persen
7. Bontang: 14,62 persen
8. Tebing Tinggi: 14,82 persen
9. Lhokseumawe: 14,88 persen
10. Cirebon 15,72 persen
10 Provinsi Realisasi Belanja Tertinggi
1. Jawa Barat: 21,91 persen
2. Daerah Istimewa Yogyakarta: 21,73 persen
3. Sumatera Utara: 20,64 persen
4. Banten: 20,16 persen
5. Kepulauan Bangka Belitung: 20,08 persen
6. Nusa Tenggara Barat: 19,70 persen
7. Sulawesi Barat: 18,84 persen
8. Gorontalo: 18,45 persen
9. DKI Jakarta: 18,00 persen
10. Sulawesi Selatan: 17,65 persen.
10 Kabupaten Realisasi Belanja Tertinggi
1. Ciamis 33,42 persen
2. Pati 27,74 persen
3. Banyuwangi 27,06 persen
4. Sumbawa Barat 26,23 persen
5. Madiun 25,85 persen
6. Purbalingga 25,43 persen
7. Aceh Besar 25,39 persen
8. Wonogiri 25,35 persen
9. Bantul 25,15 persen
10. Ponorogo 24,96 persen.
10 Kota Realisasi Belanja Tertinggi
1. Dumai 24,99 persen
2. Ternate 24,35 persen
3. Salatiga 23,83 persen
4. Cimahi 23,59 persen
5. Banjar 23,48 persen
6. Padang Panjang 23,34 persen
7. Banda Aceh 22,80 persen
8. Serang 22,77 persen
9. Batam 22,51 persen
10. Sukabumi 21,98 persen.
10 Provinsi Realisasi Belanja Terendah
1. Papua Tengah 4,69 persen
2. Lampung 5,67 persen
3. Papua Selatan 5,90 persen
4. Papua Barat 6,88 persen
5. Jawa Tengah 6,99 persen
6. Kalimantan Timur 7,39 persen
7. Sumatera Selatan 9,59 persen
8. Papua Barat Daya 9,65 persen
9. Riau 10,87 persen
10. Aceh 11,13 persen.
10 Kabupaten Realisasi Belanja Terendah
1. Empat Lawang 1,69 persen
2. Buton Selatan 1,91 persen
3. Mamberamo Raya 2,17 persen
4. Keerom 2,41 persen
5. Lebong 2,45 persen
6. Dogiyai 2,51 persen
7. Lumajang 2,54 persen
8. Boven Digoel 3,08 persen
9. Muara Enim 3,35 persen
10. Aceh Selatan 3,40 persen.
10 Kota Realisasi Belanja Terendah
1. Subulussalam 3,95 persen
2. Yogyakarta 6,39 persen
3. Pematangsiantar 7,91 persen
4. Samarinda 9,48 persen
5. Gunungsitoli 10,24 persen
6. Cirebon 10,71 persen
7. Tual 11,83 persen
8. Pagar Alam 12,30 persen
9. Sungai Penuh 12,57 persen
10. Tanjung Balai 13,26 persen. (R-03)
