Penolakan UU TNI, Presiden Prabowo Akhirnya Buka Suara Terkait Urgensi
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal adanya aksi demo dalam 130 hari kerja hingga penolakan UU TNI yang sudah disahkan DPR. Prabowo meminta agar setiap aksi demo yang muncul dilihat secara objektif.
Hal itu disampaikan Prabowo saat Blak-blakan bersama 7 jurnalis, seperti dilihat dalam YouTube detikcom, Senin (7/4/2025). Dalam wawancara tersebut, Prabowo turut ditanya terkait penanganan aksi demo yang dianggap masih abusive.
"Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar. Kalau ada abusive, ya, kita harus investigasi, proses secara hukum kalau abusive. Tapi coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar. Harus objektif, dong," kata Prabowo.
Prabowo menghormati berbagai macam demo yang bermunculan sejak dirinya menjabat sebagai Presiden. Namun harus tetap damai dan tidak memantik kerusuhan.
"Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi harus objektif, kita juga kita bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban, itu bukan damai," ujarnya.
Prabowo lalu menceritakan pengalaman petugas yang berjaga demo kerap kali dilempari plastik berisi air kencing bahkan kotoran manusia. Untuk itu, dia selalu mewaspadai adanya kekuatan asing yang ingin mengadu domba lewat aksi demonstrasi.
"Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman, saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing, kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba," ucapnya.
Prabowo kemudian mengungkit Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membubarkan media berita USAID. Prabowo menyatakan pemerintahan Trump memiliki bukti bahwa media tersebut banyak membiayai LSM.
"Ini berlaku lazim, data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID, dan di situ ketemu bukti-bukti, bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ya ini kan keluar semua," ucapnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak semuanya untuk berpikir jernih mengenai demo. Menurutnya, demo yang menimbulkan kekacauan dan kerusakan merupakan bagian dari melawan kepentingan nasional dan rakyat.
"Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat," jelasnya.
"Demo kenapa? Bisa di London di Amerika di mana demo nggak usah merusak, nggak usah merusak pagar nggak usah ngerusak stasiun bus, terminal bus, ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus tapi jangan merusak fakultas ini uang rakyat," sambungnya.
Prabowo mengatakan petugas kepolisian yang berjaga saat demo tidak dilengkapi dengan senjata. Dia menilai kerusuhan yang terjadi ketika demo berlangsung karena adanya emosi.
"Dan perhatikan nggak, petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Jadi masalah abusive oke catat, tapi Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi berapa kasus abusive. Jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres, organisasi yang besar pasti ada yang namanya manusia namanya kadang-kadang anak muda emosi panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan untuk nggak ada untuk apa. Kita mau kerja untuk rakyat," terangnya.
Prabowo Bicara Urgensi UU TNI
Prabowo turut menjawab soal urgensi UU TNI yang sudah disahkan. Prabowo mengungkap alasan UU TNI dipercepat.
"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," ucapnya.
Untuk itu, Prabowo menilai UU TNI perlu segera direvisi. Namun dia ingin revisi berfokus pada usia pensiun perwira tinggi bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.
"Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan," jelasnya.
Prabowo menegaskan perlu melihat kondisi saat ini. Dia mengatakan pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil harus pensiun dini.
"Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya mengformalkan," ucap Prabowo.
"Kemudian yang katanya Kejaksaan kenapa, Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya, jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu, kok," sambungnya. (R-05)
