DJPb Riau: Bapenda Harus Optimalkan Pendapat Asli Daerah
Samsat Drive Thru layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tanpa harus turun dari kendaraan. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyatakan bahwa belanja pemerintah masih menjadi penggerak utama ekonomi di Riau. Namun, efisiensi anggaran serta ketidakpastian ekonomi global menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja dan memilih menyimpan uangnya.
"Meskipun pemerintah tetap berperan dalam menggerakkan perekonomian, kebijakan efisiensi membuat kontribusi belanja investasi berkurang. Selain itu, dinamika politik dan ketidakpastian ekonomi turut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, yang saat ini lebih memilih menabung daripada berbelanja," ujar Heni dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).
Heni menegaskan bahwa pemerintah daerah melaui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau perlu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan lebih optimal.
"Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan dari pajak air permukaan dan pajak air tanah, memperbarui NJOP PBB, serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB)," ungkapnya.
Selain itu, percepatan belanja modal menjadi hal yang mendesak. Hingga Februari 2025, realisasi belanja modal di Riau masih sangat rendah, yakni baru mencapai Rp45,78 miliar atau 0,93 persen dari total pagu Rp4.899,45 miliar.
Heni menyebut percepatan belanja modal, khususnya untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
"Realisasi belanja modal harus dipercepat agar dapat memberikan dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan daya saing Riau dalam menarik investasi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 40 persen dari APBD untuk belanja modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat investasi di sektor-sektor andalan di Riau. Beberapa sektor yang menjadi prioritas antara lain pembangunan Kawasan Industri Kelapa di Indragiri Hilir, pengembangan industri CPO di Kawasan Industri Tanjung Buton, serta pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Lapin.
Selain itu, dukungan terhadap UMKM juga menjadi fokus utama, terutama dalam mempermudah akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Menurut Heni, percepatan investasi di sektor-sektor tersebut dapat menciptakan sumber-sumber perekonomian baru yang mampu mengurangi ketergantungan Riau terhadap sumber daya alam seperti sawit, migas, dan batu bara.
"Kita perlu mendorong nilai tambah dari sektor industri pengolahan agar Riau tidak hanya bergantung pada bahan mentah. Dengan penguatan industri hilir, kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan," tutupnya. (R-05)
