Kaget Dana PI Blok Minyak Rokan Cuma Rp 200 Miliar, Bikin Pusing Defisit Keuangan Pemprov Riau Tembus Rp 2,2 Triliun
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto bersama Komisaris Utama PT Riau Petroleum, M Job Kurniawan. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kontribusi dana Participating Interest (PI) Blok Migas Rokan terhadap keuangan daerah kini dipertanyakan, pasca defisit keuangan Pemprov Riau mencapai Rp 2,2 triliun. Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto menyebut dividen tahun 2024 yang diperoleh dari PI 10 persen Blok Rokan cuma sebesar Rp 200 miliar.
Diketahui, pada periode dua tahun sebelumnya, yakni sejak 9 Agustus 2021 hingga 30 Oktober 2023, Dana PI Blok Rokan yang dikelola PT Riau Petroleum Rokan (RPR) mencapai Rp 3,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemprov Riau yang memiliki saham sebanyak 50 persen di PT RPR melalui PT Riau Petroleum (RP), bisa mendapatkan dana sebesar Rp 1,6 triliun, setelah dipotong pajak sebagai pemasukan pada tahun 2023.
PT RPR merupakan anak perusahaan BUMD PT Riau Petroleum (RP) yang dibentuk bersama 5 perusahaan BUMD milik 5 kabupaten/kota yang terdapat pelamparan potensi sumber minyak. PT RPR ditunjuk sebagai pengelola Dana PI 10 persen Blok Rokan.
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto mengakui, salah satu penyebab defisit keuangan daerah tahun 2024 karena 'melesetnya' estimasi penerimaan dividen dari Dana PI Blok Rokan.
"Tahun 2024 hanya dapat Rp 200 miliar dari PI Blok Rokan," kata SF Hariyanto kepada wartawan pada Senin (17/3/2025).
Hariyanto mengaku mendapat informasi penyebab berkurangnya deviden PI Blok Rokan, karena PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) banyak mengeluarkan biaya operasional di Blok Rokan, dalam kaitannya dengan target peningkatan produksi minyak nasional. PT PHR disebut tengah melakukan ekspansi masif pengeboran sumur minyak yang membutuhkan biaya besar. PT PHR, cucu perusahaan PT Pertamina (Persero), merupakan operator Blok Migas Rokan sejak 9 Agustus 2021 lalu.
Melesetnya penerimaan dana PI Blok Rokan dari PT PHR pada tahun 2024, lantaran kewajiban tanggung renteng biaya operasional dan produksi migas yang ditanggung secara bersama sebesar 10 persen oleh PT Riau Petroleum. Kemungkinan, pada 2021 hingga 2023 lalu, PT PHR belum memperhitungkan biaya operasional dalam pengalokasian Dana PI, sehingga PT RPR bisa mendapatkan sebesar Rp 3,5 triliun.
Pengamat Migas Riau, Aris Aruna menyatakan, besar kemungkinan Pemprov Riau abai dalam mempertimbangkan fluktuasi besaran Dana PI Blok Rokan. Hal ini berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang besarannya selalu selaras dengan lifting produksi minyak yang dihasilkan dari Blok Rokan.
"Konsep Dana PI 10 Persen Blok Rokan berbeda dengan DBH Migas. Sehingga, asumsi penerimaan Dana PI tidak selalu flat, karena ada faktor biaya operasional dan produksi yang ikut ditanggung oleh PT Riau Petroleum," kata Aris Aruna, Selasa (18/3/2025).
Aris menyindir pengelolaan Dana PI Blok Rokan yang tak dilakukan dengan pendekatan strategis. Yang terjadi, Dana PI langsung dibagi-bagi sebagai deviden, dan dipergunakan sesuka hati oleh Pemda di Riau. Sehingga dana PI yang pernah diterima sebesar Rp 3,5 triliun seperti habis tak berjejak.
"Harusnya Dana PI Blok Rokan dipakai untuk usaha yang berkaitan dengan sektor Migas. Dengan harapan, dari usaha tersebut bisa menghasilkan laba yang berkelanjutan. Jadi, dana yang diperoleh dari PI Blok Rokan tidak habis begitu saja," tegas Aris Aruna.
Sebagai informasi, pendistribusian Dana PI Blok Rokan, selain didapat oleh PT Riau Petroleum, juga diterima oleh 5 BUMD lain. Yakni sebesar 17 persen menjadi jatah PT Bumi Laksamana Jaya (Pemkab Bengkalis) dan 15 persen untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (Pemkab Rokan Hilir).
Selain itu ada jatah 12 persen disalurkan ke PT Siak Pertambangan dan Energi (Pemkab Siak), 5 persen ke PD Kampar Aneka Karya (Pemkab Kampar) serta sebesar 1 persen disalurkan melalui Perumda Rokan Hulu Jaya (Pemkab Rokan Hulu). Sisanya, sebesar 50 persen disalurkan ke PT Riau Petroleum (milik Pemprov Riau).
Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian belum menjawab konfirmasi soal realisasi Dana PI Blok Rokan tahun 2024. Komisaris PT Riau Petroleum M Job Kurniawan juga belum merespon.
Gubernur Wahid Pusing Kepala 7 Keliling
Sebelumnya diwartakan, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku kewalahan menghadapi realitas berdarah-darahnya keuangan daerah terkait adanya tunda bayar mencapai Rp 2,2 triliun tahun ini. Ia bahkan merasa pusing tujuh keliling dan nyaris tidak mendapatkan solusi mengatasi persoalan finansial daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Wahid dalam sebuah video rapat yang diunggah di media sosial. Ia menyampaikan keluh kesahnya di depan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dan para mantan gubernur serta tokoh masyarakat.
"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Belum pernah ada sepanjang sejarah pemerintahan provinsi Riau kondisi begini. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling," kata Abdul Wahid.
Politisi PKB ini menuturkan, biasanya tunda bayar atau defisit keuangan daerah hanya berkisar di angka Rp 200 hingga Rp 250 miliar.
"Artinya memang tata kelola pemerintahan ini menurut saya tidak mengacu pada alur dan patut. Luar biasa," kata Abdul Wahid.
Menurut Abdul Wahid, Pemprov Riau tidak memiliki solusi untuk mencari dana untuk menutup tunda bayar tersebut
"Mencari duitnya dari mana ini?" katanya beretorika.
Sangking suntuknya memikirkan kondisi keuangan Pemprov Riau, Abdul Wahid mengaku hanya bisa tidur 3 jam dalam sehari. Ia memohon agar dirinya diberikan kesehatan menghadapi masalah tersebut.
"Setiap hari saya tidurnya jam 3 subuh. Jam 5 bangun. Sudah selama 11 hari ini, saya tidur 3 jam sehari. Begitu sangking seriusnya saya mengurusi daerah ini. Saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahanan saja saya kuat menghadapinya. Begitulah beratnya kondisi kita," kata Abdul Wahid.
Kata Abdul Wahid, dirinya telah membuka dokumen kerja seluruh perangkat daerah Pemprov Riau. Bahkan, ketika anggaran kegiatan seluruh OPD di-nolkan, tetap tidak bisa menutup defisit anggaran.
"Saya kemarin sudah buka lembar kertas kerja semua OPD. Dinolkan pun semua kegiatan OPD tahun ini, tidak cukup membiayai tunda bayar," terangnya.
Ia sedang mengkaji kebijakan untuk memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai Pemprov Riau. Pertimbangannya karena dalam setahun ini, tidak ada kegiatan yang dilakukan OPD.
"Terakhir saya mungkin akan ambil keputusan, apakah karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, pegawai kita sebanyak 21 ribu, termasuk guru, TPP-nya harus kita potong untuk menutup tunda bayar, masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita," curhatnya.
Abdul Wahid juga mengirim sinyal kepada DPRD Riau bahwa dirinya akan menihilkan kegiatan OPD. Ia tak ingin masalah tunda bayar ini berlanjut hingga ke tahun 2026 mendatang.
"Jadi DPRD saya kasih tahu, bahwa saya menolkan biaya semuanya. Tapi itu pun tidak menutupi. Saya tak mau masalah tahun ini berlanjut di tahun berikutnya. Saya mau selesaikan di tahun 2025," tegasnya.
Abdul Wahid bahkan siap menanggung risiko kebijakan menolkan kegiatan dianggap tidak populer. Sebagai pemimpin, ia mengaku harus mengambil sikap yang tegas.
"Maka saya tegaskan saja. Biar kebijakan saya tak populer, tak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang akan saya lakukan," pungkas Abdul Wahid.
Ikhwal adanya tunda bayar dan defisit anggaran Pemprov Riau mencapai Rp 2,2 triliun, sudah dipergunjingkan oleh kalangan anggota DPRD Riau.
Namun setakad ini, belum ada langkah konkret DPRD Riau untuk mengusut dan meminta pertanggungjawaban dari aktor pejabat yang memicu terjadinya defisit anggaran.
Sementara menurut Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, tak ada yang perlu dirisaukan dengan terjadinya defisit keuangan daerah saat ini. Menurut SF Hariyanto, terjadinya defisit anggaran adalah hal yang biasa terjadi. Ia menyebut kondisi itu disebabkan realisasi penerimaan yang tak sebanding dengan pengeluaran.
Selain karena penurunan deviden Dana PI Blok Rokan, kata SF Hariyanto, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga memperparah kondisi keuangan Riau. Ditambah lagi, pendapatan dari pajak kendaraan hanya mencapai 58 persen dari target yang telah ditetapkan.
"Pusat kan juga masih banyak yang belum kirim (dana bagi hasil). Saya dulu pernah menyatakan kalau uangnya masuk bisa nutupin," kata Haryanto.
SF Hariyanto menganggap bahwa masalah defisit anggaran ini bukan sesuatu yang luar biasa.
"Ini tidak ada masalah. Saya yakin dan percaya kepada Pak Gubernur ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu dirisaukanlah, biasa itu," kata Haryanto. (R-03)
