Beda Respon Defisit-Tunda Bayar Pemprov Riau Rp 3,5 Triliun: Gubernur Wahid Pusing 7 Keliling, Wagub Hariyanto Sebut Tak Perlu Risau
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dua pemimpin daerah Riau yakni Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto punya respon yang berbeda menanggapi terjadinya defisit dan tunda bayar APBD 2024 mencapai Rp 3,5 triliun. Jika Abdul Wahid dibikin pusing kepala tujuh keliling, SF Hariyanto justru menilai defisit APBD yang terjadi tak perlu terlalu dirisaukan.
Menurut SF Hariyanto, terjadinya defisit anggaran adalah hal yang biasa terjadi. Ia menyebut kondisi itu disebabkan realisasi penerimaan yang tak sebanding dengan pengeluaran. Salah satunya realisasi penerimaan dari bagi hasil minyak bumi.
"Kenapa (penerimaan) tidak tercapai, pertama ada rencana pendapatan kami tahun 2023, kami dapat dana PI (Participating Interest) Rp 1,6 triliun. Sementara tahun 2024 hanya dapat Rp 200 miliar. Artinya, pendapatan turun. Kalau pendapatan turun, maka rdampak kepada belanja," kata Haryanto saat diwawancarai media di Pekanbaru, Senin (17/3/2025).
Mantan Sekdaprov Riau ini mengaku mendapat informasi dari Pertamina Hulu Rokan (PHR), bahwa biaya operasional perusahaan saat ini lebih besar. Hal tersebut karena banyaknya proyek di Blok Rokan yang membutuhkan investasi atau biaya.
Selain penurunan PI, kata SF Hariyanto, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga memperparah kondisi keuangan Riau. Ditambah lagi, pendapatan dari pajak kendaraan hanya mencapai 58 persen dari target yang telah ditetapkan.
"Pusat kan juga masih banyak yang belum kirim (dana bagi hasil). Saya dulu pernah menyatakan kalau uangnya masuk bisa nutupin," kata Haryanto.
SF Hariyanto menganggap bahwa masalah defisit anggaran ini bukan sesuatu yang luar biasa.
"Ini tidak ada masalah. Saya yakin dan percaya kepada Pak Gubernur ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu dirisaukanlah, biasa itu," kata Haryanto.
Gubernur Abdul Wahid Pusing Kepala
Sebelumnya diwartakan, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku kewalahan menghadapi realitas berdarah-darahnya keuangan daerah terkait adanya tunda bayar mencapai Rp 2,2 triliun tahun ini. Ia bahkan merasa pusing tujuh keliling dan nyaris tidak mendapatkan solusi mengatasi persoalan finansial daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Wahid dalam sebuah video rapat yang diunggah di media sosial. Ia menyampaikan keluh kesahnya di depan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dan para mantan gubernur serta tokoh masyarakat.
"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Belum pernah ada sepanjang sejarah pemerintahan provinsi Riau kondisi begini. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling," kata Abdul Wahid.
Politisi PKB ini menuturkan, biasanya tunda bayar atau defisit keuangan daerah hanya berkisar di angka Rp 200 hingga Rp 250 miliar.
"Artinya memang tata kelola pemerintahan ini menurut saya tidak mengacu pada alur dan patut. Luar biasa," kata Abdul Wahid.
Menurut Abdul Wahid, Pemprov Riau tidak memiliki solusi untuk mencari dana untuk menutup tunda bayar tersebut
"Mencari duitnya dari mana ini?" katanya beretorika.
Sangking suntuknya memikirkan kondisi keuangan Pemprov Riau, Abdul Wahid mengaku hanya bisa tidur 3 jam dalam sehari. Ia memohon agar dirinya diberikan kesehatan menghadapi masalah tersebut.
"Setiap hari saya tidurnya jam 3 subuh. Jam 5 bangun. Sudah selama 11 hari ini, saya tidur 3 jam sehari. Begitu sangking seriusnya saya mengurusi daerah ini. Saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahanan saja saya kuat menghadapinya. Begitulah beratnya kondisi kita," kata Abdul Wahid.
Kata Abdul Wahid, dirinya telah membuka dokumen kerja seluruh perangkat daerah Pemprov Riau. Bahkan, ketika anggaran kegiatan seluruh OPD di-nolkan, tetap tidak bisa menutup defisit anggaran.
"Saya kemarin sudah buka lembar kertas kerja semua OPD. Dinolkan pun semua kegiatan OPD tahun ini, tidak cukup membiayai tunda bayar," terangnya.
Ia sedang mengkaji kebijakan untuk memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai Pemprov Riau. Pertimbangannya karena dalam setahun ini, tidak ada kegiatan yang dilakukan OPD.
"Terakhir saya mungkin akan ambil keputusan, apakah karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, pegawai kita sebanyak 21 ribu, termasuk guru, TPP-nya harus kita potong untuk menutup tunda bayar, masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita," curhatnya.
Abdul Wahid juga mengirim sinyal kepada DPRD Riau bahwa dirinya akan menihilkan kegiatan OPD. Ia tak ingin masalah tunda bayar ini berlanjut hingga ke tahun 2026 mendatang.
"Jadi DPRD saya kasih tahu, bahwa saya menolkan biaya semuanya. Tapi itu pun tidak menutupi. Saya tak mau masalah tahun ini berlanjut di tahun berikutnya. Saya mau selesaikan di tahun 2025," tegasnya.
Abdul Wahid bahkan siap menanggung risiko kebijakan menolkan kegiatan dianggap tidak populer. Sebagai pemimpin, ia mengaku harus mengambil sikap yang tegas.
"Maka saya tegaskan saja. Biar kebijakan saya tak populer, tak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang akan saya lakukan," pungkas Abdul Wahid.
Ikhwal adanya tunda bayar dan defisit anggaran Pemprov Riau mencapai Rp 2,2 triliun, sudah dipergunjingkan oleh kalangan anggota DPRD Riau.
Namun setakad ini, belum ada langkah konkret DPRD Riau untuk mengusut dan meminta pertanggungjawaban dari aktor pejabat yang memicu terjadinya defisit anggaran. (R-03)
