DPRD Pekanbaru Soroti Maraknya Gepeng dan Aksi Manusia Silver di Pekanbaru, Minta Dinsos-Satpol PP Lakukan Penertiban
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE menyoroti kian maraknya aksi manusia silver dan gelandangan pengemis (gepeng) di wilayah Pekanbaru. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE menyoroti kian maraknya aksi manusia silver dan gelandangan pengemis (gepeng) di wilayah Pekanbaru. Fenomena ini terjadi makin massif dalam momen bulan puasa dan jelang Idul Fitri.
Lindawati menyayangkan, aksi para gepeng dan manusia silver dibiarkan berlanjut. Ia meminta kepada Dinas Sosial dan Satpol PP segera melakukan tindakan pembinaan dan penertiban.
"Di persimpangan lampu merah, saat ini muncul banyak gepeng dan manusia silver. Fenomena sosial ini harus diatasi, karena ini mencerminkan kalau masih banyak warga yang hidupnya kurang layak. Perlu ditelusuri asal mereka dan didata dengan baik. Dinsos dan Satpol PP mestinya melakukan pendataan dan penertiban," kata Lindawati pada Senin (3/3/2025).
Ia menjelaskan, aksi para gepeng dan manusia silver bahkan telah melibatkan kalangan anak-anak. Padahal, Pekanbaru pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA).
Ia khawatir anak-anak tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi dari masyarakat yang berbelas kasihan dengan kondisi mereka.
"Pelibatan anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan sesuatu di jalanan dan persimpangan lampu merah harus segera dihentikan. Karena, anak-anak tersebut cenderung bisa dieksploitasi untuk tujuan tertentu," kata srikandi Partai NasDem tersebut.
Lindawati yang duduk di Komisi III DPRD Pekanbaru (Bidang Sosial, Pendidikan dan Agama) ini juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan dan keselamatan para gepeng dan manusia silver yang dibiarkan beraktivitas di jalanan umum. Sebab ancaman penyakit dan kecelakaan lalu lintas berpotensi kuat dapat menerpa mereka.
"Ini tidak boleh dibiarkan. Mestinya ada program khusus yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai gepeng di Kota Pekanbaru," tegas Lindawati.
Menurutnya, aktivitas gepeng dan beragam bentuk modifikasi aksi yang dilakukan, mesti diatasi secara terintegrasi. Asal muasal keberadaan gepeng harus ditelusuri lebih dalam.
"Penanganannya harus terintegrasi dan permanen. Tidak boleh dilakukan musiman. Saya kira Pemko harus punya program yang tepat. Persoalan gepeng ini berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan dan pengangguran," kata Lindawati. (R-03)
