DPRD Riau Jadwalkan Pemanggilan Manajemen PTPN IV Terkait Gugatan Sebesar Rp 140 Miliar ke Petani Sawit Koppsa-M
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - DPRD Provinsi Riau segera akan memanggil manajemen PTP Nusantara IV Regional 3 (dulunya bernama PTPN 5) terkait persoalan dengan mitra plasmanya yakni ratusan anggota Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M). Perusahaan plat merah tersebut menggugat petani sawit Koppsa-M senilai Rp 140 miliar di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kampar.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis menerangkan, pemanggilan manajemen PTPN IV waktunya sedang dijadwalkan.
“Lagi menentukan jadwal untuk agenda berikut,” kata Budiman saat dikonfirmasi SabangMerauke News pada Senin (26/2/2025).
Politisi Partai Gerindra ini belum menjelaskan hal apa yang nantinya akan dibahas dengan manajemen PTPN IV Regional III.
BERITA TERKAIT: Inilah Isi Gugatan PTPN IV yang Minta Petani Koperasi Sawit di Kampar Bayar Rp 140 Miliar
Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Androy Ade Rianda menyatakan, pihaknya sedang menyusun jadwal pemanggilan PTPN IV Regional III tersebut.
“Menyusun jadwal dulu untuk panggil pihak PTPN IV Regional III,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Riau telah menggelar rapat dengar pendapat dengan parapihak terkait gugatan PTPN IV Regional 3 (PTPN V) terhadap Koppsa-M senilai Rp 140 miliar di Pengadilan Negeri Bangkinang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis pada Senin (10/2/2025) lalu, tanpa mengundang kehadiran pihak PTPN IV.
BERITA TERKAIT: RSPO Nyatakan PTPN V Melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO 2018, Kopsa-M di Kampar Gagal Miliki Kebun Sawit Bahkan Terlilit Hutang
Pelaksanaan rapat kerja ini menindaklanjuti aspirasi dari ARRM yang merupakan aliansi mahasiswa dan petani kelapa sawit yang bergabung dalam Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M), pada Kamis (23/1/2025) lalu melakukan unjuk rasa ke DPRD Riau. ARRM meminta perlindungan dan dukungan dari DPRD Riau dalam penyelesaian konflik dengan PTPN IV yang diklaim merugikan petani sawit.
Ketua Koppsa-M, Nusirwan menjelaskan, tidak ada pimpinan lembaga atau intansi yang hadir secara langsung dalam rapat tersebut. Lembaga dan instansi yang diundang DPRD diwakili oleh jajaran sekretaris dinas dan kepala bidang.
"Tidak ada kepala dinas atau kepala BPN yang hadir. Hanya diwakilkan ke pejabat selevel sekretaris dinas dan kepala bidang," kata Nusirwan kepada SabangMerauke News, Rabu (112/2/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD Riau memanggil Kepala BPN Provinsi Riau, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Riau. Selain itu juga diundang Kepala Dinas Perkebunan Kampar, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kampar serta pengurus Koperasi Koppsa-M. Nusirwan hadir langsung dalam rapat tersebut.
Nusirwan mengaku mengapresiasi atas terlaksananya rapat kerja tersebut. Ia berharap, pernyataan para anggota DPRD Riau dapat dilaksanakan, sehingga masalah yang menimpa mereka menjadi terang benderang.
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis berjanji akan menindaklanjuti pembicaraan dalam rapat. DPRD Riau katanya, akan terus mengumpulkan data-data secara lengkap sebagai bahan penting untuk mengurai masalah yang dialami Koppsa-M.
"Pak Budiman menyampaikan tekadnya untuk membantu menyelesaikan masalah ini sampai tuntas," kata Nusirwan.
"Juga disampaikan akan ada peninjauan lapangan untuk melihat kondisi kebun yang gagal bangun dan tidak terawat," kata Nusirwan.
Apalagi kata Nusirwan, dalam rapat tersebut Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Idrus telah menguraikan secara gamblang temuan instansinya saat melakukan penilaian kondisi fisik kebun sawit pada 2017 silam.
"Pak Idrus secara tegas menyampaikan bahwa rekomendasi dari penilaian kebun yakni wajib untuk melakukan replanting 1.400 hektare kebun sawit yang gagal dan tidak terurus itu. Ini yang sebenarnya menjadi akar masalah yang menyebabkan kondisi keuangan koperasi terpuruk. Padahal, saat itu pengelolaan kebun dilakukan secara single manajemen oleh PTPN V," kata Nusirwan.
Sebelumnya, ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Riau Menggugat (ARRM) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (23/1/2025). Massa merupakan mahasiswa dan petani di Kampar yang berasal dari Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSA-M).
Massa aksi membawa dua spanduk yang bertuliskan enam tuntutan. Salah satu tuntutannya meminta DPRD Riau agar turun tangan membantu ratusan petani Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa M) yang saat ini digugat PTPN IV Regional 3 Riau.
“Gugatan PTPN V itu jelas tidak adil dan hanya memberatkan petani. Kami di sini meminta tolong ke wakil rakyat Riau yaitu DPRD Riai agar membantu kami menghadapi persoalan ini,” teriak Koordinator Aksi, Edy Kurniawan saat menyampaikan orasinya.
Edy Kurniawan menyatakan, berdasarkan data yang mereka peroleh dari petani KOPPSA-M, selama ini kebun tersebut tidak menghasilkan. Padahal, kebun itu dikelola secara single manajemen oleh PTPN V sejak beberapa waktu lalu.
Isi Gugatan PTPN IV
PTP Nusantara (PTPN) IV Regional 3 yang dulunya bernama PTPN 5 kembali berkonflik dengan petani serta pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSA-M) di Kabupaten Kampar. Konflik antara anak dan bapak angkat ini berujung gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang.
KOPPSA-M bersama PTPN 5 sebenarnya terikat kerjasama pengelolaan lahan kebun kelapa sawit masyarakat seluas lebih dari 1.650 hektare pada 2013 silam. Konflik pertama telah pecah tiga tahun lalu, berujung vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Ketua KOPSA-M, Anthony Hamzah pada 2022 lalu.
Pergantian kepengurusan koperasi tak mengakhiri ketegangan kedua belah pihak. Justru hubungan kini makin tegang. Puncaknya, PTPN 5 menggugat Koppsa-M dan 607 petani anggota koperasi ke PN Bangkinang.
Tak tanggung-tanggung, perusahaan plat merah tersebut menggugat Koppsa-M dan anggotanya untuk membayar uang sebesar Rp 140,8 miliar. Bahkan, sertifikat hak milik lahan milik petani anggota koperasi terancam disita sebagai jaminan pembayaran dan dilelang.
Diduga uang sebesar Rp 140,8 miliar tersebut terpakai untuk pembangunan kebun. Disebut-sebut kalau kebun sawit yang diharap-harapkan masyarakat gagal dan tak menghasilkan.
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News pada laman SIPP PN Bangkinang, gugatan PTPN IV yang diwakili Direktur Utama Jatmiko K. Santosa tersebut, didaftarkan pada 30 Juli 2024 dengan nomor register: 75/Pdt.G/2024/PN.Bkn. Perusahaan telah menunjuk Surya Darma SAg, SH, MH sebagai kuasa hukumnya.
Perkara ini telah memasuki beberapa kali persidangan. Beberapa hari lalu, majelis hakim PN Bangkinang telah menggelar sidang pemeriksaan setempat (sidang lapangan) perkara tersebut.
PTPN IV dalam perkara ini juga turut menyeret 3 pihak lainnya sebagai turut tergugat. Yakni, PT Bank Mandiri Cabang Palembang, seorang notaris di Pekanbaru dan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar.
Berikut petitum gugatan PTPN IV:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian nomor 07 tahun 2013 serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan sudah berakhir dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum tergugat I dan para tergugat lainnya (tergugat 2 sampai dengan tergugat 623) untuk membayar dana talangan (pinjaman) kepada penggugat sebesar Rp.140.869.808.707 sekaligus dan seketika secara tanggung renteng.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000 setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan penggugat berhak untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap seluruh harta benda milik para tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tersebut dalam permohonan sita jaminan, apabila para tergugat tidak membayar hutangnya tersebut kepada penggugat, dan apabila harta tersebut tidak mencukupi, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap harta lainnya sampai terpenuhinya prestasi tersebut.
7. Menyatakan sita jaminan atas lahan yang ber- Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (turut tergugat III) sebagaimana masing-masing atas nama para tergugat yakni T-2 s.d T-623 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum para tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak atas kebun tersebut dengan cara apapun juga, untuk mengosongkan/ meninggalkan kebun tersebut.
9. Menyatakan penggugat berhak untuk menerima penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dari turut tergugat I (Bank Mandiri Cabang Palembang) yakni SHM-SHM atas nama Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 623 sebagai jaminan pembayaran hutangnya tersebut.
10. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan gugatan ini.
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. (R-03/KB-04)
