Menteri Prabowo Cawe-cawe di Pilkada, MK Batalkan Kemenangan Istrinya
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua tempat pemungutan suara (TPS). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua tempat pemungutan suara (TPS).
Perintah PSU dikeluarkan setelah MK menemukan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang melakukan cawe-cawe untuk memenangkan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, pada Pilkada Serang 2024.
Ratu maju sebagai calon bupati Serang berpasangan dengan Muhammad Najib Hamas pada Pilkada 2024.
Keduanya ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) nomor urut 2.
Dengan perintah PSU maka keputusan KPU Serang Nomor 2028 Tahun 2024 yang menetapkan Ratu-Najib Hamas sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dibatalkan oleh MK.
Keduanya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serang 2024 setelah mengantongi 198.654 suara.
“Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang,” ujar Ketua MK Suhartoyo dikutip dari media, Senin (24/2/2025).
Lalu, seperti apa peran Yandri yang melakukan cawe-cawe untuk memenangkan istrinya pada Pilkada Serang 2024?
Peran Mendes Yandri Susanto dalam Pilkada Serang 2024
MK mengungkap sejumlah keterlibatan Yandri dalam pemenangan istrinya sendiri pada Pilkada Serang 2024.
Berikut daftarnya.
1. Yandri mengarahkan kepala desa untuk mendukung Ratu-Najib Hamas
MK telah mencermati bukti dan fakta terkait dalil yang menunjukkan dugaan pelanggaran Yandri dalam pemenangan paslon Ratu-Najib Hamas.
Hal tersebut terungkap dalam Sidang Pengucapan Putusan perselisihan hasil pemilihan umum bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, pihaknya menemukan fakta hukum bahwa Yandri dan Ratu memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri.
Di sisi lain, MK juga menemukan bukti bahwa Yandri menggelar dan menghadiri kegiatan untuk mengarahkan kepala desa supaya mendukung Ratu-Najib Hamas.
MK berkeyakinan bahwa posisi kepala desa dan pemerintah desa secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kemendes. Saat ini, pucuk pimpinan di kementerian tersebut diduduki oleh Yandri, politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
“Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujar Enny dikutip dari laman resmi MK, Senin (24/2/2025).
2. Mendes Yandri dan Ratu hadiri Rakercab Apdesi Serang
MK juga menemukan fakta lain bahwa Yandri dan Rayu menghadiri rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang.
Peristiwa tersebut terjadi di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024 atau satu bulan menjelang hari pemungutan suara.
Berdasarkan kesaksian para saksi, MK mendapati temuan bahwa ada dukungan yang diberikan para kepala desa untuk paslon Ratu-Najib Hamas.
Kesaksian tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman.
Ia mengatakan, Yandri memang terlibat dalam Pilkada Serang dan dirinya berkoordinasi dengan tim pemenangan paslon Ratu-Najib Hamas setelah Rakercab Apdesi.
Kesimpulan MK
Menurut MK, perbuatan Yandri melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
Pasal tersebut mengatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
“Norma ini juga berlaku kepada H Yandri Susanto selaku menteri di mana menteri selaku pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” jelas Enny.
Ia menambahkan, tindakan Yandri secara signifikan memengaruhi sikap kepala desa selaku subyek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kemendes sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.
Menurut Enny, kepala desa bertugas mengondisikan para pemilih yang merupakan warga di masing-masing desa supaya menguntungkan paslon Ratu-Najib Hamas.
Selain itu, MK juga mendapati bahwa perbuatan Yandri secara sengaja ataupun tidak disengaja memengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa.
Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Mendes dalam batas penalaran yang wajar secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa.
“Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta Pemilukada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maka sudah semestinya menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa,” jelas Enny.
Sebelum MK membacakan putusan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Serang sebenarnya tidak mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan Yandri.
Namun, MK tetap meyakini adanya hubungan antara paslon Ratu-Najib Hamas dengan Yandri yang menimbulkan hubungan kausal.
Hubungan tersebut berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pilkada Serang.
“Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara,” ujar Enny.(R-04)
