RSPO Tetapkan Putusan Banding Aduan Kopsa-M Terhadap PTPN 5, Gugatan Perusahaan Terhadap Petani Rp 140 Miliar Jadi Ganjalan
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menetapkan putusan banding yang diajukan oleh PTPN V (sekarang PTPN IV Regional 3) atas pengaduan Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M). Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menetapkan putusan banding yang diajukan oleh PTPN V (sekarang PTPN IV Regional 3) atas pengaduan Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M). Putusan banding RSPO disampaikan lewat suratnya pada 11 Desember 2024. Kopsa-M mengadukan PTPN 5 ke RSPO atas dugaan gagalnya pembangunan kebun sawit yang menyebabkan kerugian petani anggota koperasi tersebut.
Sebelumnya, RSPO dalam putusan tingkat pertamanya pada 31 Mei 2024 lalu, menyatakan kalau PTPN 5 terbukti telah gagal menunjukkan transparansi dan keadilan kepada Kopsa-M sebagai mitra plasma. Hal ini menyebabkan para petani tidak mendapatkan kebun yang baik dan layak, bahkan memiliki hutang kepada bank dan PTPN 5.
Putusan panel tersebut menyatakan PTPN 5 telah melanggar prinsip dan kriteria RSPO 2018. Atas putusan panel RSPO tingkat pertama itu, PTPN IV Regional 3 kemudian melakukan banding pada 23 Agustus 2024.
Apa isi putusan banding RSPO?
Dalam pertimbangan putusan bandingnya yang diperoleh SabangMerauke News, pihak RSPO mengaitkan penyelesaian masalah tersebut dengan gugatan hukum yang sedang digencarkan PTPN IV terhadap Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M). Koppsa-M merupakan nama baru dari Kopsa-M yang diubah sejak terjadinya pergantian kepengurusan koperasi dua tahun lalu.
Diketahui, PTPN IV menggugat Koppsa-M dan seluruh anggota koperasi ke Pengadilan Negeri Bangkinang senilai Rp 140 miliar. Seluruh aset Kopsa-M berupa ratusan sertifikat tanah terancam disita dan dilelang. Saat ini proses persidangan masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi. Perkara gugatan PTPN IV Regional 3 itu teregister dengan nomor: 75/PDT.G/2024/PN.BKN.
Panel banding RSPO dalam pertimbangannya menyebut adanya arahan agar parapihak menemukan langkah penyelesaian sengketa secara damai. Namun, gugatan PTPN IV tersebut membuat arahan tidak bisa dilanjutkan.
"Dengan adanya proses hukum yang dimulai oleh Pemohon Banding (PTPN IV Regional 3) terhadap Termohon Banding (Kopsa-M), para pihak sekarang diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses pengadilan," demikian pertimbangan putusan banding RSPO.
Panel banding RSPO dalam putusannya juga menyoroti soal penyelesainan perkara di PN Bangkinang melalui mediasi. Namun nyatanya mediasi gagal sehingga perkara berlanjut ke tahap pembuktian.
Meski demikian, pihak RSPO menegaskan kalau sistem pengaduan RSPO tidak ditujukan sebagai pengganti persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku.
"Panel Banding telah memutuskan untuk menegakkan keputusan Panel Pengaduan tertanggal 31 Mei 2024, karena proses hukum yang sedang berjalan saat ini menjadi langkah utama untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung, dan akan dianggap sebagai rencana kerja yang telah dimulai oleh Pemohon Banding," demikian putusan banding RSPO.
Dalam putusan bandingnya, Panel Banding mengharuskan PTPN IV Regional 3 untuk menginformasikan kepada Sekretariat RSPO tentang perkembangan dan hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung.
Selain itu, Sekretariat RSPO juga harus memantau perkembangan dan hasil gugatan PTPN IV dan melaporkannya kepada Panel Pengaduan.
"Sekretariat, melalui Unit Sertifikasi, harus menginformasikan kepada Badan Sertifikasi terkait, untuk secara khusus memasukkan perkembangan dan hasil dari proses hukum tersebut ke dalam laporan audit mereka," demikian putusan banding RSPO.
RSPO juga mengingatkan, jika terdapat kegagalan dalam memenuhi arahannya, Panel Pengaduan berhak melanjutkan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO tahun 2017.
"Panel Banding dengan ini menyatakan bahwa banding ini sekarang dinyatakan selesai. Sesuai dengan Bagian 14.7.4 dari CAP tahun 2017, keputusan Panel Banding adalah final," tulis RSPO dalam putusan bandingnya.
RSPO adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi sawit berkelanjutan. RSPO didirikan tahun 2004 yang bermarkas di Zurich, Swiss. Pengaduan kepada RSPO dianggap sebagai cara efektif untuk menekan para pelaku industri kelapa sawit lewat mekanisme pasar, agar menjalankan bisnisnya dengan sehat dan beretika.
Isi Gugatan PTPN IV Terhadap Koppsa-M
Diwartakan sebelumnya, PTP Nusantara (PTPN) IV Regional 3 yang dulunya bernama PTPN 5 kembali berkonflik dengan petani serta pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSA-M) di Kabupaten Kampar. Konflik antara anak dan bapak angkat ini berujung gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang.
KOPPSA-M bersama PTPN 5 sebenarnya terikat kerjasama pengelolaan lahan kebun kelapa sawit masyarakat seluas lebih dari 1.650 hektare pada 2013 silam. Konflik pertama telah pecah tiga tahun lalu, berujung vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Ketua KOPSA-M, Anthony Hamzah pada 2022 lalu.
Pergantian kepengurusan koperasi tak mengakhiri ketegangan kedua belah pihak. Justru hubungan kini makin tegang. Puncaknya, PTPN 5 menggugat Koppsa-M dan 607 petani anggota koperasi ke PN Bangkinang.
Tak tanggung-tanggung, perusahaan plat merah tersebut menggugat Koppsa-M dan anggotanya untuk membayar uang sebesar Rp 140,8 miliar. Bahkan, sertifikat hak milik lahan milik petani anggota koperasi terancam disita sebagai jaminan pembayaran dan dilelang.
Diduga uang sebesar Rp 140,8 miliar tersebut terpakai untuk pembangunan kebun. Disebut-sebut kalau kebun sawit yang diharap-harapkan masyarakat gagal dan tak menghasilkan.
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News pada laman SIPP PN Bangkinang, gugatan PTPN IV yang diwakili Direktur Utama Jatmiko K. Santosa tersebut, didaftarkan pada 30 Juli 2024 dengan nomor register: 75/Pdt.G/2024/PN.Bkn. Perusahaan telah menunjuk Surya Darma SAg, SH, MH sebagai kuasa hukumnya.
PTPN IV dalam perkara ini juga turut menyeret 3 pihak lainnya sebagai turut tergugat. Yakni, PT Bank Mandiri Cabang Palembang, seorang notaris di Pekanbaru dan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar.
Berikut petitum gugatan PTPN IV:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian nomor 07 tahun 2013 serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan sudah berakhir dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum tergugat I dan para tergugat lainnya (tergugat 2 sampai dengan tergugat 623) untuk membayar dana talangan (pinjaman) kepada penggugat sebesar Rp.140.869.808.707 sekaligus dan seketika secara tanggung renteng.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000 setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan penggugat berhak untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap seluruh harta benda milik para tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tersebut dalam permohonan sita jaminan, apabila para tergugat tidak membayar hutangnya tersebut kepada penggugat, dan apabila harta tersebut tidak mencukupi, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap harta lainnya sampai terpenuhinya prestasi tersebut.
7. Menyatakan sita jaminan atas lahan yang ber- Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (turut tergugat III) sebagaimana masing-masing atas nama para tergugat yakni T-2 s.d T-623 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum para tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak atas kebun tersebut dengan cara apapun juga, untuk mengosongkan/ meninggalkan kebun tersebut.
9. Menyatakan penggugat berhak untuk menerima penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dari turut tergugat I (Bank Mandiri Cabang Palembang) yakni SHM-SHM atas nama Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 623 sebagai jaminan pembayaran hutangnya tersebut.
10. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan gugatan ini.
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. (R-03/KB-04)
