Pramugari Garuda Kena PHP, Dijanjikan Direkrut Tapi Manajemen Cari Pengganti yang Baru
Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah eks pramugari Garuda Indonesia yang diberhentikan saat COVID-19. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah eks pramugari Garuda Indonesia yang diberhentikan saat COVID-19. Mereka mengadu ke DPR karena ada ratusan pramugari dan pramugara yang diberhentikan dan dijanjikan bekerja lagi di maskapai tersebut, tapi tak kunjung terealisasi.
Rapat tersebut digelar di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Perwakilan dari eks pramugari itu, Agestia, pun mempertanyakan maskapai Garuda yang tak kunjung kembali merekrut mereka, tapi malah mencari pramugari lulusan baru (fresh graduate).
"Kami hanya ingin menanyakan mengapa dari pihak Garuda malah memilih orang tak berpengalaman daripada memanggil kami sedangkan sebelumnya kami sudah dijanjikan secara verbal bahwa kami oleh manajemen kami pada saat PHK, memang tidak tertulis dan tak ada videonya," kata Agestia.
Dia pun mengatakan sejak awal bergabung dengan Garuda telah merogoh kocek dari uang sendiri untuk membayar latihan. Dia mengatakan ada tambahan syarat untuk pramugari.
"Saat bergabung pada 2018, kami menggunakan biaya sendiri saat mengikuti training, jadi kami membayar training bukan dengan uang perusahaan," kata dia.
"Sebagaimana kami juga eks Garuda banyak yang belum S1 karena persyaratan saat masuk SMA/sederajat, walaupun ini syaratnya akan muncul, kami memohon dipertimbangkan untuk kami yang sedang menyelesaikan S1 kami," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pihaknya menerima setiap keluhan yang disampaikan. Dia mengatakan akan membantu merekomendasikan para eks pegawai itu menjadi prioritas jika ada rekrutmen dari Garuda.
"Nanti kita akan bikin kesimpulan yang akan merekomendasikan, Mbak-mbak dan Mas untuk menjadi prioritas kalau ada rekrutmen. Itu satu," kata dia.
Andre melanjutkan ada rencana pemerintah memberikan dana ke Garuda untuk penambahan pesawat di perusahaan tersebut. Dengan begitu, kata dia, berarti peluang para eks pegawai itu untuk kembali direkrut besar.
"Ada rencana pemerintah mau kasih uang ke Garuda sebesar Rp 20 triliun, untuk penambahan pesawat baru. Mayoritas untuk domestik, sisanya nanti untuk trayek umroh dan haji. Jadi peluang Mbak-mbak dan Mas-mas untuk kembali direkrut sangat besar," sebutnya.
Wakil Ketua Komisi VI yang lain, Eko Hendro Purnomo, kemudian membacakan kesimpulan dari rapat tersebut. Disebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh para mantan pegawai itu akan dijadikan masukan untuk disampaikan ke Garuda.
"Selanjutnya masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komisi VI DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk maupun rapat kerja dengan kementerian terkait," kata dia.
Komisi VI, katanya, juga akan meminta direksi maskapai Garuda memberi prioritas kepada para pegawai ini. Prioritas diminta untuk diberikan agar mereka bisa kembali bekerja di maskapai Garuda.
"(Memberi prioritas) eks pramugari/pramugara Garuda Indonesia yang masih mempunyai keinginan untuk dapat bergabung bersama Garuda Indonesia," sebutnya.(R-03)
