Unjuk Rasa Mahasiswa 'Indonesia Gelap': Ok Gas, Ok Gas, Anggaran Sulit!
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di sekitar patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di sekitar patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Mereka membawa sejumlah spanduk yang mewakili bentuk protes mahasiswa saat tengah berkumpul di Lapangan FISIP UI.
Salah satunya bertuliskan “Anaknya makan gratis, ortu-nya di-PHK”.
Kalimat tersebut menyentil keras salah satu program makanan bergizi gratis (MBG) yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025 kemarin.
Program yang serentak diperuntukkan bagi seluruh anak sekolah hingga ibu hamil ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi.
Tak hanya itu, beberapa spanduk lainnya juga terlihat mengiringi aksi unjuk rasa yang diperkirakan baru akan berlangsung pada siang nanti.
Salah satu spanduknya berisikan “Prabowo Puas, Kami Lemas” dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.
Lalu isi spanduk lainnya adalah “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”, “Ok Gas Ok Gas, Anggaran Sulit!”.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI 2024, Iqbal Cheisa Wiguna mengkonfirmasi jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang.
Mereka akan berangkat sekitar pukul 11.30-12.00 WIB menggunakan bus dengan tujuan Istana Negara.
“Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” ujar Iqbal.
Ada lima tuntutan yang akan dibawa mahasiswa dalam aksi hari ini.
Pertama, mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kedua, mengevaluasi seluruhnya program MBG yang dilihat masih kurang tepat dalam realisasinya.
Ketiga, mencabut pasal RUU Minerba yang menyebutkan, kampus dapat mengolah izin tambang demi menjaga independensi akademik.
Keempat, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Kelima, mahasiswa memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam mengambil atau membuat kebijakan.(R-03)
