Awan Hitam Pemerintahan Agung Nugroho di Tengah Keuangan Kota Pekanbaru yang Berdarah-darah
Wali Kota Pekanbaru terpilih, Agung Nugroho. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Duet pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho-Markarius Anwar lolos dari sengketa Pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal-nya pekan lalu, menyatakan gugatan Muflihun-Ade Hartati tidak dapat diterima. Agung melenggang menuju kursi Pekanbaru 1.
Agung akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari di Istana Negara, Jakarta. Sebelum bertugas, ia terlebih dahulu menjalani penggemblengan di Magelang hingga 28 Februari mendatang. Retret yang dilaksanakan di kompleks Akademi Militer (Akmil) tersebut diharapkan jadi modalnya memimpin Kota Pekanbaru hingga 2030 mendatang.
Agung Nugroho sejak putusan dismissal MK dibacakan, terlihat aktif melakukan safari politik, termasuk mendatangi sejumlah elit partai di Pekanbaru yang selama Pilkada menjadi seteru politiknya. Ia mengajak seluruh kompetitor politik, termasuk masyarakat yang tak memilihnya untuk bersatu kembali. Sesuai tagline kampanyenya, Agung menghimbau parapihak untuk ikut dalam barisan Kolaborasi Membangun Negeri (Pekanbaru).
Langkah awal yang ditempuh Agung ini sudah tepat. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa pertarungan politik yang keras telah berakhir. Sang pemenang Pilkada sudah ditetapkan.
Pola yang dimainkan Agung ini cukup manis, termasuk untuk merangkul semua kekuatan, sekaligus mengikis tendensi negatif yang selama ini distigma-kan kepada dirinya. Lumrah jika Agung ingin menempatkan diri sebagai sosok yang bisa diterima banyak kalangan.
Tapi, terpilihnya Agung sebagai Wali Kota Pekanbaru periode 2025-2030 tak bisa semata dianggap sebagai pesta kemenangan. Awan hitam akan membayangi pemerintahannya hingga lima tahun ke depan.
Ia harus memikul beban berat. Salah satunya karena tercekiknya ruang fiskal daerah akibat warisan keuangan masa lalu yang cukup berat.
Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat menyebut defisit keuangan Pemko pada 2024 mencapai Rp 400 miliar. Sejumlah proyek tak bisa dibayar alias tunda bayar.
Pada sisi lain, kebijakan pemangkasan anggaran yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto tahun ini diprediksi akan ikut membuat keuangan daerah makin merah. Diketahui kalau pemerintah pusat juga turut memangkas dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) serta kucuran lainnya.
Pemangkasan dana transfer tersebut akan menjadi beban baru bagi daerah, termasuk Pemko Pekanbaru. Ruang gerak pengelolaan keuangan makin terbatas, ketika banyak PR dan janji-janji politik yang harus ditunaikan oleh Agung Nugroho.
Seretnya keuangan daerah akan memaksa Agung untuk ikut mengikat pinggang, termasuk kemungkinan akan mengoreksi ulang penggunaan APBD Kota Pekanbaru 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3,02 triliun.
Jelas, duit APBD sebesar Rp 3,02 triliun itu tak cukup banyak untuk mengerjakan sejumlah persoalan pelik yang dialami Kota Pekanbaru. Hampir 40 persen, dana itu akan terpakai untuk belanja pegawai. Deretan masalah kota ini seperti banjir dan jalan rusak, memerlukan anggaran yang tak kecil.
Masih kuat dalam ingatan kita, tahun 2024 lalu, Kota Pekanbaru dikepung jalan berlubang. Untung saja Pemprov Riau berbaik hati mengambil alih perbaikan jalan rusak tersebut. Maklum, keuangan Pemko Pekanbaru saat itu sedang berdarah-darah. Bahkan, untuk membayar gaji pegawai saja sampai harus mendapat dana talangan dari Pemprov Riau.
Agung sepertinya harus berpikir keras untuk menebalkan pundi-pundi keuangan daerah. Jika hanya berharap pada APBD yang sangat terbatas, dipastikan Agung akan sulit menunaikan janji-janji politiknya.
Dalam seratus hari pemerintahan Agung Nugroho, ia harus mampu menyiapkan tim yang dapat bekerja efektif. Selain melakukan efisiensi dan pemangkasan kegiatan seremonial alias kumpul-kumpul, ia perlu memastikan terbentuknya 'tim kerja keuangan' yang mumpuni.
Tim kerja keuangan daerah mesti bisa berpikir out the box, tidak sebatas rutinitas. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru harus diisi oleh sosok yang berani dan kreatif, tidak sekadar menunggu uang masuk.
Semestinya, Agung harus mengoreksi ulang target-target penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak bisa lagi semata hanya menaikkan 'tipis-tipis' dari target tahun sebelumnya, sekadar mengesankan kalau target penerimaan sudah pasti tercapai untuk tahun berjalan.
Pendek kata, Agung Nugroho harus memastikan berapa sebenarnya potensi pajak dan retribusi yang bisa diperoleh Pemko Pekanbaru. Jangan sampai, pajak dan retribusi bocor dan dimainkan oleh oknum-oknum tertentu. Agung harus memimpin langsung upaya-upaya memastikan pundi-pundi keuangan daerah masuk secara efektif dan signifikan.
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus ditekankan pada optimalisasi penyerapan retribusi daerah. Sebab, banyak OPD yang memiliki potensi menggarap retribusi, jika saja bisa bekerja dengan efektif.
Presiden Prabowo juga sudah mengeluarkan perintah efisiensi keuangan daerah. Mana kegiatan yang menjadi skala prioritas dan mana yang bisa ditunda atau dicoret.
Langkah ini juga harus dilakukan oleh Agung Nugroho. Rasionalisasi terhadap kegiatan perjalanan dinas, seminar, dialog, pelatihan serta seremonial lain harus segera dilakukan. APBD Kota Pekanbaru 2025 harus disisir ulang.
Semua itu bisa dilakukan oleh Agung Nugroho, jika ia mampu memberikan keteladanan dalam melaksanakan efisiensi anggaran. Ia harus lebih dulu menunjukkan tindakan konkret untuk tidak menghamburkan dana operasional kepala daerah pada tujuan yang karikatif dan seremonial belaka.
Waktu yang akan membuktikan, apakah Agung Nugroho bisa melalui awan hitam pemerintahannya, di tengah keuangan Pemko Pekanbaru yang berdarah-darah.
Sebagai pemimpin muda, ia harus melepaskan jerat feodalisme dan memutus budaya Asal Bapak Senang (ABS) yang kadung sudah mendarah-daging di setiap kepemimpinan. Termasuk juga tak terlalu mengiyakan permintaan tim sukses yang biasanya terlalu banyak maunya. (R-03)
