Diterpa Isu Nepotisme dan Tidak Transparan, Dinas PMD Meranti Instruksikan Rekrut Ulang Perangkat Desa Sungai Tohor Barat
Proses rekrutmen perangkat desa di Desa Sungai Tohor Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, menjadi perhatian masyarakat setelah diterpa isu nepotisme dan ketidaktransparanan. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Proses rekrutmen perangkat desa di Desa Sungai Tohor Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, menjadi perhatian masyarakat setelah diterpa isu nepotisme dan ketidaktransparanan.
Perekrutan untuk posisi Kaur Umum dan Kasi Pemerintahan diduga diwarnai praktik pilih kasih, di mana dari lima peserta seleksi, dua di antaranya adalah saudara dekat Kepala Desa Nordianshor.
Panitia seleksi dituding tidak menjalankan proses secara terbuka karena langsung mengumumkan hasil seleksi tanpa pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa hasil seleksi telah diatur sebelumnya.
Ketidakpuasan masyarakat memuncak setelah 33 pemuda desa menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka menuntut agar proses seleksi perangkat desa diulang dengan mekanisme yang lebih transparan dan adil.
"Kami ingin proses rekrutmen dilakukan ulang dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa adanya campur tangan nepotisme," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Desa Nordianshor membantah tudingan adanya nepotisme. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai prosedur.
"Panitia sudah melakukan pengumuman melalui mading kantor desa. Seleksi ini berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan," jelas Nordianshor.
Namun, penjelasan tersebut tidak memuaskan masyarakat yang menilai pengumuman melalui mading kantor desa tidak cukup transparan dan inklusif.
Masyarakat berharap Kepala Dinas PMD segera mengambil tindakan untuk membuka kembali proses rekrutmen yang lebih adil dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menjamin bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi posisi perangkat desa.
Di tengah sorotan ini, Kepala Desa Nordianshor diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan seleksi perangkat desa agar lebih terbuka dan dapat diterima oleh semua pihak. Jika tidak, isu ini berpotensi memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Asrorudin, akhirnya angkat bicara terkait polemik perekrutan perangkat desa di Desa Sungai Tohor Barat yang menuai kontroversi. Ketidaktransparanan dalam proses seleksi menjadi sorotan utama masyarakat, yang menilai adanya pelanggaran prosedur dan dugaan nepotisme.
Asrorudin menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Desa Nordianshor untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, Nordianshor mengakui bahwa pengumuman perekrutan tidak dilakukan secara luas, namun menyebut bahwa tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada panitia seleksi.
"Kami telah memanggil kepala desa dan panitia seleksi untuk memperjelas permasalahan. Dari klarifikasi yang diberikan, diketahui bahwa prosedur perekrutan memang tidak dilakukan sesuai aturan, termasuk tidak adanya pengumuman resmi dan pembentukan panitia yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," ujar Asrorudin.
Asrorudin menegaskan bahwa proses perekrutan cacat secara prosedural. Panitia seleksi terkesan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga menimbulkan kesan eksklusif.
"Ada banyak kesalahan prosedur yang dilakukan, termasuk tidak adanya pengumuman resmi dan pelibatan pihak yang berwenang seperti BPD. Karena itu, kami menyarankan agar perekrutan dilakukan ulang dengan tahapan yang lebih transparan dan sesuai aturan," tegasnya.
Untuk menghindari gejolak lebih lanjut, PMD Meranti menginstruksikan agar perekrutan ulang segera dilakukan. Proses ini diharapkan dapat berjalan sesuai aturan dan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan transparansi.
Meski demikian, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan motif dari kesalahan prosedur tersebut, Asrorudin enggan memberikan penjelasan detail.
"Dari klarifikasi yang kami terima, jelas prosedurnya cacat, sehingga perlu segera diperbaiki. Kami sudah bersurat ke pihak desa agar perekrutan sesuai prosedur dilaksanakan dengan segera," ujarnya singkat.
Masyarakat Desa Sungai Tohor Barat berharap agar proses perekrutan ulang ini dapat dilakukan dengan adil dan transparan. Mereka menginginkan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh warga desa untuk ikut berkompetisi, tanpa ada kecurangan atau nepotisme.
Dengan langkah tegas dari PMD, masyarakat berharap kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat dipulihkan, dan proses seleksi perangkat desa di masa depan bisa menjadi lebih baik.
Menanggapi polemik perekrutan perangkat desa yang menuai kritik, Kepala Desa Sungai Tohor Barat, Nordianshor, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Nordianshor mengungkapkan bahwa pihaknya siap melaksanakan perekrutan ulang sesuai arahan PMD.
"Kami sudah berkoordinasi dengan PMD, dan memang dianjurkan untuk mengulang proses seleksi perangkat desa. Saat ini kami menunggu surat resmi dari dinas untuk melanjutkan tahapan tersebut," ujar Nordianshor singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, proses perekrutan untuk posisi Kaur Umum dan Kasi Pemerintahan di Desa Sungai Tohor Barat dianggap tidak sesuai prosedur. Tidak ada pengumuman resmi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan praktik nepotisme dalam proses tersebut.
"Lima peserta yang mengikuti tes memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa, dan tiga yang tidak lolos justru diakomodasi sebagai staf desa. Ini jelas tidak adil dan merugikan," katanya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses seleksi. Tidak ada pengumuman di tempat umum seperti warung atau media sosial desa, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk ikut berpartisipasi.
"Berbeda dengan desa sebelah yang pengumumannya sangat masif, proses di desa kami terkesan tertutup dan tidak memberi ruang bagi masyarakat luas," tambahnya.
Masyarakat Desa Sungai Tohor Barat berharap agar proses perekrutan ulang ini dapat berlangsung lebih adil, terbuka, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mereka juga menginginkan komitmen pemerintah desa untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghindari praktik nepotisme.
Dengan adanya langkah tegas dari PMD, masyarakat berharap kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat kembali terbangun, dan proses perekrutan perangkat desa di masa mendatang menjadi lebih profesional dan berintegritas. (R-01)
