Kepala Desa Tak Perlu 'Menjilat' Jokowi karena Takut Dana Desa Dihentikan
Rencana Apdesi mendeklarasikan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode dikritik oleh pengamat sosial politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Foto: Net
SabangMerauke News, Jakarta - Polemik dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali bergulir. Salah satunya digaungkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi). Bahkan Apdesi mengklaim akan mendeklarasikan dukungan terhadap wacana Presiden tiga periode usai Idul Fitri mendatang.
Rencana itu dikritik oleh pengamat sosial politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Ia menilai rencana Apdesi mendeklarasikan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode hanya membuat nilai demokrasi di Indonesia semakin mundur.
"Baru saja kita ketahui bersama bahwa Indeks Demokrasi Indonesia selama 2021 masih masuk dalam kategori cacat. Artinya Jokowi harus mengevaluasi diri dulu soal kualitas demokrasi di Indonesia," kata Herry dalam keterangan pers, Kamis (31/3/2022).
Apalagi Herry menyebutkan saat ini urgensi perpanjangan masa jabatan Presiden justru bertentangan dengan realitas sosial politik di masyarakat. Ia pesimis sebagian besar rakyat setuju dengan wacana tersebut.
"Sangat kontradiktif, mana mungkin masyarakat meminta Jokowi jadi Presiden lagi padahal saat ini kelangkaan terjadi dimana-mana, stabilitas harga juga tak menentu, juga soal Papua yang masih belum tuntas di tangan Jokowi. Hal ini membuktikan bahwa kinerjanya belum maksimal," ujar Herry.
Lebih lanjut, Herry meminta agar Apdesi seharusnya memahami bahwa keberlanjutan pembangunan desa itu adalah sebuah keniscayaan. Sehingga menurutnya APDESI tak perlu "menjilat" Jokowi guna memastikan dana desa terus bergulir.
"Apdesi ini tak usah khawatir, toh pembangunan desa itu akan terus ada dan dilakukan oleh siapa pun Presidennya. Regulasinya cukup jelas melalui UU Nomor 6 tahun 2014, ini sebuah keniscayaan," ucap Herry.
Selain itu, Herry berpesan supaya Apdesi mestinya mendorong terwujudnya implementasi demokrasi di Indonesia. Sebab ia menegaskan kualitas demokrasi Indonesia masih buruk.
"Apdesi justru harus mainkan peran strategisnya dalam hal pembatasan kekuasaan yang absolut yang cenderung koruptif dan tak terkontrol lagi," tutur Herry.
Sebelumnya, Surta Wijaya yang mengklaim sebagai Ketua Umum DPP Apdesi menyatakan bakal mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi untuk menjabat selama tiga periode. Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022).
Salah satu alasannya, Jokowi dinilai sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Sehingga mereka mereka menilai bahwa presiden saat ini peduli dengan desa. Namun dukungan ini dibantah Arifin Abdul Majid yang mengaku sebagai Ketua
DPP Apdesi.
Arifin membantah lembaganya disebut mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Dia mengaku dirugikan atas sekelompok orang yang juga mengatasnamakan Apdesi yang menyatakan dukungan politik tersebut. (*)