Lukman Edy Dkk akan Gelar Muktamar PKB Tandingan di Jakarta, Klaim Terima Ratusan Mandat dari DPC dan DPW
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy cs bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy cs bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024. Ia menyebut sejumlah pengurus PKB menolak hasil muktamar yang diselenggarakan di Bali, 24-25 Agustus 2024.
Lukman Edy ditunjuk sebagai organizing committee dan steering committee dalam pelaksanaan muktamar tandingan itu. Ia menjelaskan muktamar yang akan digelar di Jakarta berdasarkan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar PKB di Bali.
"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, dan wisatawan di seluruh Bali," terangnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).
Penyelenggara muktamar tandingan itu mengeklaim sebagai penerima mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB yang tidak puas atas penyelenggaraan muktamar Bali. Mereka menyebut muktamar PKB harus tetap memperhatikan maruah partai dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Muktamar kami adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)," ujar Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A Malik Haramian.
Malik mengatakan pelaksanaan muktamar yang digelar di Bali tidak sah dan cacat secara organisasi. Ia juga menyinggung hasil Muktamar PKB 2019 yang mengalami beberapa perubahan dan tidak sejalan dengan NU.
"Karena kemudian peran kiai, peran ulama itu dikurangi sedemikian rupa. Maka kemudian tidak ada kontrol kepengurusan atau kepemimpinan PKB selanjutnya," ungkap dia.
"Maka sebab itu, Cak Imin menjadi tokoh sentral di PKB yang tidak bisa diawasi, tidak disupervisi oleh kekuatan dewan syuro," lanjut Malik.
Padahal, kata dia, PKB dibentuk untuk memastikan bahwa peran kiai dan ulama dalam perjalanan PKB. Menurutnya, PKB tidak boleh melepaskan peran para pendirinya, yakni PBNU.
Sikap para penyelenggara muktamar tandingan ini merupakan imbas dari pemecatan Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, Lukman Edy, dan tokoh-tokoh PKB lainnya. Para pengurus fungsionaris itu akan berkonsultasi dengan PBNU untuk segera mempersiapkan muktamar di Jakarta.
Malik menyebut muktamar Jakarta akan melibatkan kiai, ulama, dan kader senior PKB seperti Khofifah Indar Parawansa, Mahfud Md, dan Yenny Wahid. "Senior Partai Kebangkitan Bangsa yang harus diakomodasi dan menjadi satu kembali sehingga PKB menjadi Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak pernah lepas dari peran kiai dan tidak pernah menafikan senior partai," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan muktamar partainya hanya digelar di Bali. Ia mewanti-wanti akan membubarkan jika ada muktamar PKB tandingan.
"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol," kata Cak Imin di Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024), seperti dikutip dari media berita.
Cak Imin menyebut muktamar tandingan PKB lainnya adalah langkah ilegal. Menurutnya, hanya PKB sebagai partai sah yang berhak menggelar muktamar.
Muktamar PKB di Bali Diwarnai Penolakan
Pembukaan Muktamar PKB di Bali diwarnai dengan aksi penolakan pada Sabtu sore. Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) menggelar aksi di Jalan Pratama, Nusa Dua, Badung, Bali.
Aksi ini diklaim diikuti oleh sekitar 1.700 warga NU maupun simpatisan PKB. Mereka membawa berbagai macam medium aksi. Mulai dari spanduk, hingga banner yang bertuliskan "Kembalikan PKB ke NU" dan "Tangkap Muhaimin!!!".
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Penyelamat PKB Andi Sutomo mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi pada hari kedua Muktamar PKB di Nusa Dua. "Kami menolak muktamar PKB yang diadakan di Bali dan kami akan mengerahkan massa yang lebih besar pada hari Minggu (25/8/2024)," ujar Andi, Sabtu.
Andi menerangkan massa aksi akan mengancam untuk membubarkan muktamar PKB di Bali. Menurutnya, seluruh massa aksi yang terlibat dalam penolakan muktamar tersebut adalah kader dan simpatisan PKB. Ia menegaskan tidak ada organisasi lain yang terlibat dalam penolakan muktamar Bali itu.
"Kurang lebih ada 3.000 massa dari seluruh kader-kader PKB. Ada yang dari luar Bali juga dan para pemilih PKB dan konstituen PKB dan simpatisan PKB," bebernya.
Cak Imin Kembali Jabat Ketum PKB
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin resmi kembali ditunjuk sebagai ketua umum (ketum) PKB berdasarkan Muktamar PKB di Bali. Selain itu, Cak Imin juga dipercaya sebagai mandataris Muktamar ke-6 PKB. Dia memiliki kewenangan untuk membentuk kepengurusan DPP PKB periode 2024-2029.
Dalam sesi tanggapan atas laporan pertanggungjawaban DPP PKB, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia meminta agar Cak Imin kembali menjabat sebagai ketua umum. Cak Imin kemudian menjawab permintaan dari para DPW PKB se-Indonesia dalam sesi sidang pemilihan ketua umum PKB.
Cak Imin awalnya menanyakan kebulatan tekad para DPC PKB yang hadir dalam muktamar di Bali terkait dukungan terhadap dirinya untuk kembali menjabat ketua umum. Sontak, pertanyaan itu diamini oleh para peserta Muktamar PKB.
"Lanjut. Setuju! Lanjutkan!" teriak para peserta Muktamar PKB.
Mendengar itu, Cak Imin pun berseloroh sembari menyetujui permintaan para kadernya untuk kembali memimpin PKB. "Ente jual ana beli, ente sopan ana segan. Dengan memohon hidayah Allah, saya menerima permintaan sahabat-sahabat," ujar Cak Imin ketika menyanggupi untuk kembali menjadi ketum PKB. (R-03)
